NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II Tahun 2017 kepada pimpinan DPR di Gedung Nusantara II, Komplek Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/4). IHPS II Tahun 2017 memuat ringkasan dari 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 6 (1 persen) LHP Keuangan, 239 (53 persen) LHP Kinerja, dan 204 (46 persen) LHP Dengan Tujuan Tertentu.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan 4.430 temuan yang memuat 5.852 permasalahan," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara. Sebanyak 5.852 masalah tersebut meliputi 1.082 (19 persen) permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), 1.950 (33 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,56 triliun, dan 2.820 (48 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakeiisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,67 tnliun.

Dari 1.950 permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 1.452 (74 persen) senilai Rp10,56 triliun yang terdiri atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 840 (58 persen) permasalahan senilai Rp1,46 triliun, potensi kerugian negara sebanyak 253 (17 persen) permasalahan senilai Rp5,04 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 359 (25 persen) permasalahan senilai Rp4,06 triliun.

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjutI dengan menyerahkan aset dan atau menyetor ke kas negara senilai Rp65,91 miliar (0,62 persen). Selain itu, terdapat 2.820 ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun terdapat 69 permasalahan ketidakhematan (2 persen) senilai Rp285,54 miliar, 12 permasalahan ketidakeflsienan (1 persen) senilai Rp51,06 miliar, dan 2.739 permasalahan ketidakefektifan (97 persen) senilai Rp2,33 triliun.

"Sesungguhnya, efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak Ianjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari pimpinan dan para anggota DPR," ujar Moermahadi.

Tak hanya itu, BPK juga menyebutkan bahwa pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif. "Pengelolaan pelayanan PTSP untuk menghasilkan perizinan yang mudah, murah, cepat, dan tepat dalam rangka kemudahan mendukung kemudahan bisnis dan investasi pada 14 Dinas Penanaman Modal PTSP belum efektif," ujar Moermahadi.

BPK melakukan pemeriksaan terhadap 14 Dinas Penanaman Modal PTSP atau DPMPTSP pada satu pemerintah provinsi, enam pemerintah kabupaten, dan tujuh pemerintah kota. Sebanyak 12 dari 14 DPMPTSP yang diperiksa belum memiliki standar pelayanan publik yang mendukung pelayanan publik yang mudah, murah cepat, dan tepat, dan belum memiliki maklumat pelayanan.

Selain itu, perizinan pada 14 DPMPTSP tersebut belum dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku. Pada 14 DPMPTSP itu juga belum tersedia SDM yang cukup dan kompeten. BPK sendiri merekomendasikan adanya revisi standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan dan pengendalian yang memadai terhadap tim teknis perizinan. Selain itu, BPK merekomendasikan perlu adanya analisis beban kerja dan analisis jabatan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan. Hasil pemeriksaan terhadap pelayanan PTSP tersebut merupakan satu dari empat pemeriksaan kinerja tematik yang dilakukan BPK pada semester II tahun 2017.