BPRS Patriot Bekasi Dorong Komunitas Industri UMKM

NERACA

Bekasi - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Kota Bekasi, Jawa Barat, tengah mendorong terbentuknya komunitas industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara masif di wilayah setempat dengan menyediakan alokasi dana pinjaman total Rp17 miliar.

"Persepsi pelaku UMKM kita saat ini masih home industry (industri rumahan), pada sejumlah daerah maju seperti Jawa Timur sudah bergeser pada komunitas industri," kata Direktur Operasional BPRS Patriot Kota Bekasi Asmawi di Bekasi, Selasa (3/4).

Hal itu dikatakannya saat menjadi pemateri dalam acara Kopi Darat 2 bersama 150 pelaku UMKM Jabodetabek di Pasar Proyek Trade Center Jalan Ir H Djuanda, Bekasi Timur.

Dikatakan Asmawi, komunitas industri dengan industri perumahan memiliki perbedaan daam membuka peluang pasar di tengah masyarakat."Kalau komunitas industri itu lebih besar membuka peluang pasar. Misalnya dalam satu lingkungan ada warga yang membuat bungkusnya, yang lain membuat sablon, yang lain produksi barangnya dan dijual bermasa-sama secara bersinergi. Itu peluang pasarnya cukup luar biasa," ujar dia.

Sementara persepsi industri rumahan, kata dia, terkesan lebih individual dalam membuka usaha, sehingga peluang pasar yang dibuka terbatas pada kualitas satu produk saja."Kalau industri rumahan, misalnya warung klontong akan menimbulkan kecemburuan tetangganya. Tapi perhatikan kalau dalam satu lingkungan membuka jenis usaha yang sama, namun saling mendukung satu dengan yang lain, akan justru efektif membuka peluang pasar sebagai sentra," kata dia.

BPRS Patriot saat ini sudah membuka cabang di 12 kecamatan setempat yang siap mendistribusikan bantuan permodalan dan pendampingan usaha bagi UMKM pemula."Pada 2017 kita sudah menyiapkan alokasi permodalan hingga Rp17 miliar dan sudah berputar hingga Rp22 miliar. Pada Tahun 2017 kita terbaik se Indonesia untuk tingkat BPRS dengan pertumbuhan aset 44 persen, laba sampai hampir 34 persen," jelas dia.

Pihaknya membuka peluang bagi pengusaha UMKM yang butuh permodalan dengan mengajukannya kepada setiap kantor cabang."Kami persilakan UMKM datang ke kami mendapatkan pembiayaan modal maksimal Rp100 juta, bersama Pemkot Bekasi kami ada dana bergulir. Bagi hasilnya sekitar 4 persen per tahun," kata dia. 

Sementara, Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia (Alisa) mengkritisi kepatuhan pengelola pusat perbelanjaan modern atau mal pada peraturan penyediaan ruang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bekasi, Jawa Barat."Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. UMKM memiliki porsi 20-30 persen untuk berdagang di mal," kata Ketua Umum Alisa Khadijah Ina Marlina.

Menurut dia, dari belasan mal di Kota Bekasi, mayoritas masih terkesan acuh pada aturan tersebut. Ant