PUN 2018 Patahkan Stigma Negatif Penjara

PUN 2018 Patahkan Stigma Negatif Penjara

NERACA

Jakarta - Pameran Produk Unggulan Narapidana (PUN) 2018 menunjukkan para narapidana di Indonesia bisa berkarya dan mematahkan stigma negatif penjara.

"Kami ingin menunjukkan bahwa tebal dan tingginya tembok bukan penghalang bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk tetap berkarya, mematahkan stigma negatif tentang lapas dan WBP," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami dalam pembukaan PUN 2018 di Plasa Pameran Industri Kementerian Perindustrian Jakarta Selatan, Selasa (3/4).

Menurut dia, pameran yang mengambil tema "The Masterpieces of Indonesia Prison Ethnic” ini juga menjadi bukti Pemasyarakatan tak sekedar membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), namun juga berkarya membangun Indonesia.

Dia mengatakan lapas mampu mengelola sumber daya manusia potensial, terampil, berkualitas, dan berbudaya dengan ragam hasil karya inspiratif yang diakui pasar nasional hingga internasional menuju perusahaan lapas modern, profesional, dan berorientasi profit.

Dia juga mengungkapkan bahwa testimoni para "lulusan" pemasyarakatan semakin membuktikan bahwa lapas bukan sekadar pembuangan bagi mereka yang salah jalan, namun tempat membentuk pribadi dan mental menjadi manusia baru yang lebih baik sehingga mampu mandiri secara ekonomi."Kreativitas tanpa batas meski tempat terbatas," kata Utami.

PUN 2018 digelar selama empat har, 3-6 April 2018, ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-54 tanggal 27 April 2018.

Selama acara, pengunjung tak hanya disuguhkan beragam produk unggulan dari 33 Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonensia, namun perpaduan unsur pameran (exhibition) dan hiburan (entertainment) melalui talkshow “Branding & Packaging”, lomba produk souvenir, lelang produk, demo sablon mug dan handycraft, serta demo kesenian WBP.

"Ini arena yang baik untuk berdiskusi sekaligus menghibur. WBP membuktikan karya mereka sebagai produk kreatif yang kompetitif dan layak untuk disandingkan dengan produk unggulan dan bermutu tinggi demi menjaring pangsa pasar dan para pemangku kepentingan untuk bekerja sama memproduksi dan memasarkan hasil karya WBP," tambah Utami.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Kemenkumham Harun Sulianto menegaskan geliat industri dalam lapas yang dicanangkan Menteri Hukum dan HAM menjadikan Pemasyarakatan piawai membentuk sumber daya manusia yang handal dan produktif."WBP yang sebelumnya kurang diperhitungkan ternyata mampu menjadi sosok inspiratif dalam masyarakat,” ujar dia.

Pameran PUN 2018 diharapkan menjadi ajang promosi, sosialisasi, dan pemasaran program pembinaan kegiatan kerja WBP di lapas, meningkatkan motivasi jiwa wirausaha bagi petugas Pemasyarakatan, serta meningkatkan kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan WBP.

“Melalui momen ini, kami membangun sarana reintegrasi sosial dalam Sistem Pemasyarakatan, yaitu menyatukan hidup, kehidupan, serta penghidupan WBP dan masyarakat," tutup Harun. Ant

BERITA TERKAIT

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Grab Raih Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha

NERACA Jakarta - Grab Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama penerima sertifikat penetapan program kepatuhan persaingan usaha menurut Komisi Pengawas…

KPK: Anggota Dewan Harus Mewariskan Budaya Antikorupsi

NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan anggota dewan harus mewariskan budaya antikorupsi. “Tantangan terbesar…

KPPU: Skema Denda di UU Cipta Kerja Guna Beri Efek Jera

NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan skema denda yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertujuan…