Harus Evaluasi Ulang Makanan Impor

Anggota Komisi IX DPR Ahmad Zainuddin mengapresiasi pengungkapan 27 merek ikan makarel kalengan yang mengandung cacing parasit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, hal itu sekaligus menunjukkan bahwa sistem keamanan pangan di Tanah Air masih rentan.  "Ternyata keamanan pangan di masyarakat kita masih sangat rentan. Merek-merek yang ditarik itu kan merek-merek populer yang sudah lama beredar, tapi baru sekarang ditemukan cacing. Ini persoalannya," ujar Zainuddin.

Menurutnya, penemuan kasus tersebut juga menunjukkan sistem pengawasan di hulu tidak berjalan optimal. Karenanya, sistem impor produk makanan harus dievaluasi agar produk makanan bermasalah tidak sampai beredar di masyarakat.  "Merek-merek ikan makarel kalengan yang ditarik kan bukannya tidak legal atau tidak prosedural. Tapi tidak higienis. BPOM akhirnya hanya mengawasi di hilir, pengawasan ketat seharusnya juga dilakukan di hulu. Jangan jadikan masyarakat sebagai eksperimen produk," tegas Zainuddin.

Zainuddin mengaku tidak habis pikir, mengapa temuan itu terjadi pada produk yang sebenarnya mendapatkan kelulusan dari sejumlah institusi termasuk BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perdagangan.

Selain itu, menurut politisi PKS ini, koordinasi BPOM dengan kementerian atau institusi yang terlibat dalam perdagangan impor produk makanan ini harus diperkuat serta mengevaluasi sistem pengawasan total dari hulu ke hilir.  "Jangan sudah produknya di masyarakat, sudah dikonsumsi banyak orang. Apalagi merek lama, baru diketahui ada yang tidak higienis," jelasnya.

Karenanya, Zainuddin meminta pemerintah tidak hanya sekadar menarik semua 27 merek ikan makarel kalengan, tapi juga harus mengevaluasi ulang semua produk makanan impor yang sudah beredar di masyarakat.  "Masyarakat juga sebaiknya teliti dalam membeli. Baca produknya. Karena ketelitian ini bagian dari keamanan pangan. Tidak semua yang sudah beredar di masyarakat itu aman, meskipun idealnya memang harusnya aman. Laporkan jika menemukan produk makanan yang mencurigakan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menduga, timbulnya cacing dalam makanan olahan tersebut disebabkan oleh proses produksi yang tidak higienis dan tidak sehat. Untuk itu, dia meminta BPOM menyelidiki lebih lanjut hasil temuan tersebut. "Badan POM harus menemukan penyebabnya kenapa produk makarel tersebut sampai terkontaminasi cacing. YLKI menduga proses produksi dari 27 merek makarel itu tidak sehat, tidak higienis," ujar Tulus.

"Badan POM jangan hanya melakukan penarikan saja, tetapi harus menginvestigasi secara keseluruhan proses produksinya, baik dari sisi hulu hingga hilir," sambungnya.

Maraknya produk makarel mengandung cacing, sangat mengkhawatirkan bagi konsumen. Hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa produk sarden atau makarel adalah produk pangan yang tidak aman. "YLKI minta Badan POM melakukan pengawasan ketat di pasaran pasca penarikan. Jangan sampai penarikan itu hanya simbolik dan di pasaran masih marak beredar," kata Tulus.

Tulus meminta masyarakat melapor kepada BPOM apabila masih menemukan produk ikan makarel mengandung cacing beredar di pasaran. "Konsumen agar melaporkan ke Badan POM dan juga ke YLKI jika di pasaran masih beredar merek-merek makarel tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, Tulus juga menyayangkan pernyataan Menteri Kesehatan Nila Moeloek yang mengatakan ikan makarel kaleng mengandung cacing tidak perlu dikhawatirkan sebab masih harus di masak terlebih dahulu. "YLKI mengkritik keras pernyataan Menkes bahwa cacing dalam makarel tidak apa-apa, asal makarel di masak dahulu. Toh cacing banyak mengandung protein. Ini pernyataan yang tidak produktif sebagai seorang pejabat publik yang berkompeten di bidang kesehatan," tandasnya. (agus)

 

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…