NERACA

Jakarta – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menilai masih banyak bank-bank yang belum memanfaatkan pelonggaran kebijakan Loan To Value (LTV) yang mengatur batas uang muka atau down payment. Padahal, bank sentral sudah dua kali melakukan pelonggran LTV pada 2016. Saat ini besaran rasio LTV sendiri tercatat sebesar 85 persen, artinya nasabah dibebankan uang muka sebesar 15 persen dari total kredit. Namun demikian, pertumbuhan kredit properti tercatat baru sebesar 13,3 persen atau mencapai Rp795,4 triliun pada Januari 2018. 

“Saat ini bank-bank belum banyak yang memanfaatkan pelonggaran LTV tersebut. Kalau itu bisa dimanfaatkan bisa lebih baik dari sisi supply,” ujar Mirza, di Jakarta, Senin (2/4). Menurutnya, perbankan memang masih dihadapkan pada upaya memperbaiki rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Namun dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, maka bank sentral meyakini bank masih berpeluang memanfaatkan pelonggaran LTV. “Tapi masing-masing bank punya kebijakan sendiri dari sisi NPL dan sebagainya. Tapi Bank Indonesia melihat dari sisi recovery yang berlanjut kita mendorong supaya lebih optimis untuk memanfaatkan pelonggaran LTV yang sudah dilakukan,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menilai, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah bagus didukung oleh inflasi yang terjaga. Selain itu defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) juga terkendali dengan baik yang berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Kita melihat siklus makro ekonomi kita, inflasi bisa kita jaga antara 3-3,5 persen. Kita bisa menjaga ekspor impor barang jasa kita, CAD terjaga di bawah 3 persen dari PDB. Kita bisa melakukan pelonggaran bunga, kita longgarin LTV, malah dua kali kita longgarin,” tutupnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo mengungkapkan akan kembali melonggarkan kebijakan makroprudensial melalui aturan rasio kredit terhadap nilai agunan atau LTV untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Kebijakan yang tengah dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan yang masih seret.

Ia mengatakan, sejauh ini Bank Sentral masih melakukan pembahasan untuk pelonggaran rasio LTV. Menurutnya, pelonggaran LTV bisa saja berdasarkan wilayah (spasial) atau di sektor-sektor tertentu. "LTV untuk rumah dan motor mungkin kita akan turunkan agar kredit tertopang. Kita masih ngitung, bisa spasial, bisa juga nanti sektor tertentu," ujar Dody.

Dengan demikian, besaran rasio LTV untuk pembiayaan properti dan uang muka untuk KKB yang ada saat ini nantinya akan diturunkan. Saat ini, besaran LTV tercatat sebesar 85%. Bila direlaksasi, artinya down payment (DP) untuk pembelian properti maupun kendaraan bermotor bisa lebih rendah. "Mungkin kita lihat dari sisi LTV-nya. Itu akan memungkinkan untuk kita turunkan agar kredit tertopang. Kita akan masuk dalam kebijakan makroprudensial ini. Saat ini kita masih menghitung," ucapnya.

Dirinya menambahkan, pelonggaran kebijakan makroprudensial melalui penurunan besaran LTV ini merupakan bagian intermediasi untuk mendorong krediti perbankan yang selam ini perlu untuk ditingkatkan lagi. Di mana per Januari 2018, kredit perbankan tumbuh melambat 7,4% dibanding bulan sebelumnya sebesar 8,2% (yoy). “Tetapi, intinya adalah makroprudensial itu dibaca sebagai bagian untuk intermediasi, untuk mendorong kredit perbankan yang selama ini memang perlu untuk trus ditingkatkan. Bahwa makroprudensial tentunya juga sebagai bagian instrumen untuk risiko sistemik perbankan,” tutupnya.