NERACA

Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai implementasi agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs), berisi 17 tujuan dan 169 target di Indonesia tidaklah mudah. "Negara sekompleks kita tidak mudah untuk banyak sekali indikator seperti angka kematian ibu saat melahirkan dan sebagainya," ujar Bambang.

Menurut Bambang, pemerintah saat ini fokus memperbaiki indikator-indikator yang pada Millenium Development Goals (MDGs) belum terpenuhi secara optimal seperti angka kematian bayi dan prevalensi HIV AIDS yang masih tinggi. "Termasuk juga tingkat keterbukaan ekonomi ekspor plus impor kita per GDP masih dibawah standar global. Jadi kita fokuskan itu, disamping kita persiapkan untuk 17 goals dalam SDGs," ujar Bambang.

Peringkat Indonesia yang ditunjukkan melalui Indeks SDG turun dari urutan ke-98 dari 149 negara pada 2016 menjadi peringkat ke-100 dari 157 negara pada 2017. Di ASEAN, peringkat Indonesia masih berada di bawah Malaysia (54),Thailand (55), Singapura (61), Vietnam (68) dan Filipina (93). Pemerintah sendiri berkomitmen untuk memperbaiki peringkat SDGs menjadi lebih baik pada tahun ini. "Yang pasti harus kita kejar," kata Bambang.

Implementasi 17 tujuan SDGs sudah disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia untuk diimplementasikan. Pada 2030, masing-masing negara harus mewujudkan tujuan tersebut melalui berbagai program untuk menangani berbagai isu sesuai yang ditetapkan dalam SDGs tersebut. Dengan pertimbangan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, pemerintah memandang perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional .

Audit BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah mempersiapkan audit terkait persiapan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). "Kemarin kita sudah lakukan persiapan audit atas persiapan SDGs. Lagi dalam proses," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di sela-sela acara Seminar on Sustainable Development Goals (SDGs) di Jakarta, Senin (2/4).

Implementasi 17 tujuan SDG sudah disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia untuk diimplementasikan. Pada 2030, masing-masing negara harus mewujudkan tujuan tersebut melalui berbagai program untuk menangani berbagai isu sesuai yang ditetapkan dalam SDGs tersebut. Pada 4 Juli 2017 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perpres tersebut menetapkan 17 goals dan 169 target dan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan selanjutnya dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan. "Penekanan auditnya, dari 17 tujuan SDGs yang pemerintah lakukan seperti apa roadmap mereka menuju 2030. Kita audit apa sudah sesuai dengan rencana pemerintah misalnya masalah pendidikan, kesehatan, dan sebagainya," ujar Moermahadi.

Gelaran Seminar on Sustainable Development Goals (SDGs) yang digelar BPK sendiri, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran (awareness) pada pimpinan lembaga pemeriksa (supreme audit institutions/SAI) se-ASEAN atas pentingnya SDGs dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi. "Kita menyamakan persepsi dengan teman-teman BPK se-ASEAN. Kita 'share' dengan mereka, karena kita yang relatif lebih siap dibandingkan negara-negara ASEAN," kata Moermahadi.