MAI dan KEIN: Tambak Udang Dipasena Layak Jadi PSN

NERACA

Jakarta-Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) dan Komite Ekonomi-Industri Nasional (KEIN) mendukung Lampung dijadikan lumbung udang nasional. Kedua asosiasi tersebut juga merekomendasikan kepada pemerintah agar tambak udang di provinsi itu menjadi proyek strategis nasional (PSN).

"Lampung adalah salah satu daerah yang sangat potensial sebagai lumbung udang nasional dengan pesaingnya Sulsel, Sumut, dan Jatim," ujar Sekjen MAI Agung Sudaryono saat dihubungi media, pekan lalu.

Sehari sebelumnya, dalam acara Sarasehan Nasional Bisnis dan Teknologi Komoditas Udang (27/3), Asosiasi Udang Indonesia (Audi) dibentuk untuk menyatukan pelaku bisnis industri udang nasional dari hulu ke hilir, yang terdiri atas off-farm hulu (pembenih, pentongkol, penyedia sarana produksi, produsen pakan), on-farm (produsen udang/petambak), dan off-farm hilir (industri pengolah/unit pengolahan ikan/eksportir).

Visi Audi adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen udang berkualitas terbesar di dunia, mengalahkan China, India, dan Vietnam, dengan target nilai ekspor di atas US$5 miliar.

Menurut Agung, asosiasi yang menyatukan pemangku kepentingan dari hulu ke hilir perlu dibentuk, sebagaimana sudah dilakukan pada industri sawit. "Di Vietnam juga begitu sehingga menjadi maju," ujarnya seperti dikutip laman Bisnis.com.

Ketua Umum MAI Rokhmin Dahuri mengatakan Indonesia dengan garis pantai 95.185 km atau terpanjang kedua di dunia memiliki potensi lahan pesisir untuk tambak udang 3 juta ha atau terluas di dunia. Ditambah dengan harga udang yang stabil, Indonesia seharusnya menjadi produsen dan eksportir udang budi daya terbesar di dunia. "Kenyataannya saat ini Indonesia masih menempati posisi keempat di dunia setelah China, India, dan Vietnam," tutur dia.

Secara terpisah, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dalam waktu dekat akan meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan kawasan Bumi Dipasena sebagai proyek strategis nasional (PSN). Ini perlu dilakukan agar pembenahan sentra udang di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung tersebut dapat dilakukan komprehensif. "Ini program kami bersama agar menjadi PSN," ujar anggota KEIN M. Najikh usai rapat revitalisasi tambak udang rakyat Bumi Dipasena di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, (26/3).

Najikh yang memimpin rapat tersebut mengatakan salah satu daerah yang berhasil dibangkitkan lagi dengan status strategis adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia menilai keberhasilan di NTB bisa ditularkan di wilayah Lampung, dengan membuatnya sebagai proyek stategis.

Karena itu, dia meminta seluruh pemangku kebijakan menyuarakan status strategis ini di setiap kesempatan. "Karena semua tahu sebenarnya tambak udang Vaname terbesar di dunia dulunya di Dipasena," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Gellwyn Yusuf mengatakan, peningkatan kawasan ini menjadi strategis atau prioritas, membuat penanganannya tidak bisa berjalan setengah-setengah.

Karena itu Pemerintah Provinsi Lampung harus menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terlebih dahulu, agar Dipa Sena menjadi kawasan pengembangan pangan khusus. "Kalau tidak pengembangannya akan parsial saja," ujar Gellwyn.

Kepala Kampung Bumi Dipasena Jaya Nafian Faiz menyambut baik usulan ini. Pembangunan kawasan yang terintegrasi diharapkan bisa membuat produksi vaname Dipasena dapat meningkat kembali. Kawasan Bumi Dipasena merupakan nama lain Kecamatan Rawa Jitu Timur.

Pada masa jayanya, total produksi udang vaname dan windu di delapan kampung Bumi Dipasena mencapai 200 ton per hari. Saat ini produksi udang dari wilayah tersebut hanya mencapai 30-40 ton per hari. Produksi ini dihasilkan oleh 7.000 kepala keluarga petambak yang mengerjakan 16.000 petak tambak seluas 16.250 hektare. "Persoalannya hanya sekitar keberadaan listrik, jalan, kanal hingga budidaya," ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sepakat meningkatkan status Bumi Dipasena ini sebagai kawasan strategis. Dengan begitu, pemerintah akan lebih mudah mengangarkan transmisi masuk wilayah ini. Selama ini warga Dipasena mengandalkan genset semata sebagai sumber energi listrik. "Ada beberapa proyek seperti transmisi serta gardu induk (yang siap dibangun)," kata Kepala Seksi Penyiapan Investasi Tenaga Listrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agung Sulistyo.

Hal ini diakui oleh Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Arik Hari Wibowo. Menurut dia, pembenahan fisik perlu dilakukan bersama-sama antara sejumlah Kementerian teknis. Sedangkan KKP akan membantu dari segi peningkatan budidaya udang. mohar

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…