LPKJ Kinerja 2017 Walikota Depok Bermasalah

SiLPA Rp 545,5 Miliar Depok Dibahas Cacat Prosedur

NERACA 

Depok - Hasil realisasi kinerja kegiatan program‎ Walikota Depok Dr. K. H. M. Idris Abdul Shomad MA pada APBD Tahun Anggaran 2017 terlihat bermasalah cacat prosedur, karena tidak taat azas juga tidak sesuai lazimnya prosedur tata tertib yang dilakukan DPRD; yakni tanpa ada pandangan umum fraksi usai LKPJ yang disampaikan Walikota. Padahal, Hal ini merupakan APBD murni yang dijabat Walikota dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp 545,5 Miliar dari total APBD biasanya rata-rata sekitar Rp 3,2 triliun. Demikian rangkuman keterangan dari liputan investigasi NERACA, usai sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hendrik Tangke Alo, akhir pekan kemarin.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang disampaikan, Rabu (28/3). Kemudian sidang Paripurna DPRD, lazim dijadwalkan untuk sidang Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi pada 29 Maret 2018. ‎Tetapi, PU Fraksi tidak jadi dilaksanakan yang diganti menjadi PU Fraksi untuk Raperda Retribusi Kesehatan dan Pariwisata dan lainnya. Kemudian ditetapkan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ dan Pansus lainya yang akan dimulai membahas LKPJ dan Raperda pada awal pekan April ini.

"Kita tidak tahu persis apa masalahnya, kita hanya diinstruksikan pimpinan, hanya untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi tentang apa yang disampaikan beberapa minggu lalu tentang empat Raperda perubahan beberapa retribusi," ujar Azhari dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjawab NERACA. 

Diakuinya, memang tidak lazim dan tidak sesuai aturan yang ada tentang proses LKPJ Realisasi Hasil Kinerja Kegiatan Program Walikota pada APBD Tahun Anggaran 2017."Setelah LKPJ disampaikan, harus dilakukan Pandangan Umum Fraksi. Kemudian ditetapkan Pansus untuk membahasnya paling lambat 20 hari sejak LKPJ disampaikan," tutur Azhari menjelaskan.

‎Berdasarkan data yang diperoleh NERACA, SiLPA APBD 2017 Kota Depok. Sebagaimana disampaikan Walikota Depok yang dibacakan Wakil Walikota Pradi Supriatna SE, nilainya Rp 545.513.555.866,36. Namun, tidak disampaikan rincian total APBD‎ Murni maupun APBD Perubahan. Hanya ada data APBD Murni (Sebelum APBDP) yang dibacakan Wakil Walikota dengan nilai total hanya sekitar Rp 2,7 triliun.

Menurut Wakil Ketua DPRD Igun Gunawan, pimpinan Sidang Paripurna Penyampaian LKPJ. Selain itu, LKPJ, untuk mempertanggung jawabkan kinerja penggunaan anggaran 2017 sudah disampaikan, bahwa anggaran pada 2017 selain kinerja, juga termasuk penambahan-penambahan pemasukan keuangan daerah. Diantaranya dalam hal Pajak dan Retribusi sebesar 113 persen dan PBB 133 persen. Kemudian juga tentang realisasi PAD dari Lain-lain pendapatan sah dan dari APBN, APBD Provinsi serta lainnya.‎

“Harus dijelaskan, bukan karena naik lalu kami diam. Justru kenaikan dari itu dasarnya apa, tidak mendapatkan uang juga harus bertanggungjawab dan mendapatkan uang pun harus bertanggungjawab, dari mana uang itu berasal,” jelas Igun kepada wartawan usai pimpin rapat penyampaian LKPJ 2017 Walikota Depok.

Sementara Pradi Supriatna mengungkapkan, bahwa dirinya optimistis LKPJ 2017 dapat diterima oleh DPRD.“Sebab ini Riil dan konkret serta hasil-hasil yang kami peroleh. Hasil presentase pun jelas telah kami sampaikan, tinggal ke depan teman-teman dewan yang merupakan repersentasi masyarakat jangan sungkan untuk menegur dan mengevaluasi kinerja kami," katanya.

Menurutnya, bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi termasuk yang terkait Belanja Langsung dan Tidak Langsung. Dan, disadarinya masih ada Silpa.“Hal ini jadi evaluasi bagi kami dalam masalah Silpa ini," tandas Wakil Walikota Depok menjanjikan. Dasmir