NERACA

Jakarta – Kalangan pengusaha dari berbagai asosiasi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai kebijakan pembatasan pintu masuk impor hortikultura yang mulai diterapkan pada 19 Maret 2012 mendatang, bagaikan petir di siang bolong. Pasalnya, penutupan Tanjung Priok sebagai pintu masuk buah dan sayuran impor, akan mengakibatkan para pengusaha kelabakan karena memicu biaya logistik akan membengkak.

Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengaku tidak pernah diajak bicara terkait kebijakan tersebut. Menurut Natsir, kebijakan tersebut seolah seperti petir di siang bolong. “Bayangkan saja, kita lagi tenang-tenang berbisnis, tahu-tahu tidak bisa lagi, dan harus pindah. Tentunya ini perlu waktu dan investasi yang cukup besar,” ujarnya di kantor Kadin Jakarta, Jum’at (10/2).

Natsir melalui asosiasinya, meminta Kementerian Pertanian mengkaji ulang dikeluarkannya peraturan tersebut. Namun, apabila usulannya tersebut tidak digubris, dan tetap memberlakukan kebijakan tersebut, pengusaha akan melawan. “Kita berharap pemerintah mengkaji kembali, mumpung belum diberlakukan, kalau perlu ajak kami dalam pembahasannya. Hal ini mengingat hubungan Kadin dengan Pemerintah termasuk Kementerian Pertanian sangat baik, jadi semuanya masih bisa dibicarakan,” tandasnya.

Dia pun meminta pemerintah bernegosiasi sebelum memberlakukan kebijakan tersebut dan meminta pemerintah memberi kesempatan untuk membuka jalur impor komoditas holtikultura di Tanjung Priok.

Buah Lokal Terancam

Di samping itu, Ketua asosiasi eksportir importir buah dan sayur segar Indonesia (Aseibssindo) Kafi Kurnia menilai rencana ditutupnya pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu pintu masuk barang impor buah-buahan, maka produsen buah lokal akan terancam.

Menurut dia, jika Tanjung Priok ditutup, kemungkinan wilayah yang di sekitar 4 pintu masuk tersebut akan menjadi alternatif pelabuhan pengganti. Karenanya, akan membutuhkan investasi besar-besaran di Surabaya, Medan, dan Makasar. Pembangunan gudang baru, dibutuhkan investasi sekitar Rp25 miliar. Untuk pembangunan infrastruktur, membutuhkan sekitar Rp300 miliar. “Belum lagi, pungutan liar transportasi menjadi masalah yang bakal menghadang,” ujar Kafi.

Dia mencontohkan perjalanan melalui jalur pantura dari Surabaya ke Jakarta membutuhkan waktu sekitar dua hari. Sehingga dia memperhitungkan, biaya pengangkutan satu kontainer dari Surabaya menuju Jakarta menelan biaya Rp10 juta. Maka diperkirakan akan terjadi kenaikan harga buah. “Kalau naiknya Rp5.000 masih bisa terjangkaulah. Tapi kita tak bisa prediksi, soalnya buah kan tak bisa disimpan,” jelas Kafi.

Kafi juga memprediksikan akan terjadi luapan buah impor di daerah Jawa Timur dan Bali dengan dipindahkannya distribusi buah-buahan ke Surabaya. Sedangkan, Jawa Timur merupakan produsen buah nasional, mencapai 30%.

Dia mengkhawatirkan para petani buah lokal sulit bersaing dengan impor buah. “Di tahun pertama dengan ditiutupnya Tanjung Priok memang volume impor buah dan sayur akan turun mungkin hingga 60%, tapi waspadai tahun berikutnya justru volume semakin meningkat. ini sama saja membangunkan macan tidur,” ujarnya.

Karena menurut dia, pada tahun kedua dan seterusnya, importir akan banyak menanamkan investasi baru di 4 pintu masuk yang ditunjuk pemerintah. Sehingga, buah dan sayur impor membanjiri di wilayah 4 provinsi pintu masuk. “Tahun kedua dan ketiga sejak penerapan aturan ini tidak akan menguntungkan Indonesia. Harus ada pemikiran lebih lanjut supaya tidak membahayakan daerah pintu masuk,” tegasnya.

Lindungi Petani

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan, Banun Harpini mengatakan penetapan 4 pintu masuk buah dan sayur impor bertujuan melindungi para petani hortikultura. Pasalnya, bisa saja produksi mereka tergerus akibat serbuan barang-barang impor.

“Penetapan empat pintu masuk tersebut bertujuan melindungi petani hortikultura nasional karena saat ini ada sekitar 8,5 juta petani hortikultura yang perlu dilindungi produksinya dari serbuan barang-barang impor,” jelasnya.

Menurut Banun, penetapan tersebut juga untuk mencegah masuknya penyakit eksotik yang mengancam pertanian nasional. Dia juga mengatakan tidak perlu takut terhadap dampak kelangkaan buah karena bisa dipenuhi dari buah lokal dan ini kesempatan untuk kampanyekan kita punya buah khas Indonesia. “Tidak ada bangsa yang bertahan kalau pangannya tergantung pada negara lain,” tegasnya.

Banun mengatakan, langkah ini dilakukan demi melindungi konsumen Indonesia dari produk buah dan sayur yang tidak berkualitas, serta dalam rangka meningkatkan produksi sektor pertanian, khususnya buah dan sayur dalam negeri. Selain itu, bertujuan mencegah organisme pengganggu tanaman karantina (OPTK) yang tersebar ke wilayah Indonesia.