Pemerintah Kaji Penggunaan Dana SAL - Terkait APBN-P

NERACA

Jakarta--- Pemerintah mulai mempertimbangkan kemungkinan menggunakan dana Sisa Anggaran Lebih (SL) untuk program khusus. Sehingga penggunaanya akan dimasukan dalam APBN-P. "Kalau ada satu terobosan kita akan menggunakan dana SAL untuk satu program khusus. Misalnya untuk infrastruktur,” kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta

Menurut Agus, pengajuan APBN Perubahan idealnya hanya akan dilakukan satu kali saja, karenanya, jika ada hal mendesak, maka SAL dapat digunakan dengan pertimbangan dan keputusan antara pemerintah dan DPR. “ Itu kita bisa bicarakan dengan DPR dan setujui dan direfleksikan di dalam APBN-P yang akan diajukan," tambahnya

Lebih jauh kata Agus, karena sifatnya mengalokasikan untuk penggunaan khusus, maka penggunaan SAL tersebut harus disetujui pemerintah dan DPR. "Dan nanti akan diregularisasi atau dilegalisasi dalam format APBN-P," tutur dia.

Terkait perubahan pada APBN, dia mengungkapkan saat ini sedang dalami, dan diharapkan dapat rampung minggu depan. "Minggu depan saya optimistis bisa memberikan update tentang bagaimana respons kita,"terangnya

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini menegaskan, perubahan APBN harus diwaspadai agar sesuai dengan tujuan yang direncanakan. "Langkah-langkah itu sekarang ini di pemerintah sedang dilakukan," tukas dia.

Pengajuan APBN-P tersebut salah satunya dikarenakan harga minyak dunia yang terus mengalami kenaikan. Dengan melonjaknya harga minyak dunia tersebut otomatis akan membuat asumsi ICP di dalam APBN 2012 menjadi membengkak di mana asumsi ICP di dalam APBN 2012 hanya sebesar USD90 per barelnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan kajian pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengharuskan adanya APBN Perubahan 2012 maka pemerintah akan menggelar rapat pembahasan APBN-P pada Maret 2012.

Menurut Evita, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian terhadap harga BBM terhadap angkutan umum, apakah ada pengaruh signifikan terhadap pengurangan subsidi. "Karena agak banyak tuntutan kami dengan waktu yang pendek. Saya mengharapkan bisa dikerjakan bersama-sama, karena kita satu tim, dan kita sudah bagi tugas. Apakah kita akan ganggu angkutan umum, apakah tidak. Itu nanti yang kami kaji," paparnya

Hal ini, dilakukan mengingat pada April 2012 kebijakan BBM bersubsidi harus dilakukan baik untuk pembatasan maupun kenaikan harga. Namun Dia menegaskan pembatasan BBM belum ditentukan di April 2012 jika ada memang ada perubahan dalam Undang-undang APBN 2012 maka pemerintah minta percepat di Maret 2012 digelar rapat pembahasan APBN-P 2012. "Tergantung UU-nya itu juga kami kaji. Legalnya sedang kami kaji termasuk mulai April. Diharapkan bisa dipercepat, secepat-cepatnya maret walaupun kami dua pendapat, bisa dipercepat atau belum," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kementerian PUPR Segera Teken MoU dengan BTN terkait KPR FLPP

  NERACA Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memastikan bahwa PT Bank…

Target Pencairan Dana LPDB Maksimal 21 Hari

Target Pencairan Dana LPDB Maksimal 21 Hari  NERACA Malang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM berkomitmen penuh untuk terus…

NU Care-LAZISNU Siap Kelola Dana Zakat yang Dihimpun BAZNAS

Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggandeng Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbasis Ormas. Enam LAZ Ormas di antaranya NU Care-LAZIS…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…