Pemerintah Kaji Penggunaan Dana SAL - Terkait APBN-P

NERACA

Jakarta--- Pemerintah mulai mempertimbangkan kemungkinan menggunakan dana Sisa Anggaran Lebih (SL) untuk program khusus. Sehingga penggunaanya akan dimasukan dalam APBN-P. "Kalau ada satu terobosan kita akan menggunakan dana SAL untuk satu program khusus. Misalnya untuk infrastruktur,” kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta

Menurut Agus, pengajuan APBN Perubahan idealnya hanya akan dilakukan satu kali saja, karenanya, jika ada hal mendesak, maka SAL dapat digunakan dengan pertimbangan dan keputusan antara pemerintah dan DPR. “ Itu kita bisa bicarakan dengan DPR dan setujui dan direfleksikan di dalam APBN-P yang akan diajukan," tambahnya

Lebih jauh kata Agus, karena sifatnya mengalokasikan untuk penggunaan khusus, maka penggunaan SAL tersebut harus disetujui pemerintah dan DPR. "Dan nanti akan diregularisasi atau dilegalisasi dalam format APBN-P," tutur dia.

Terkait perubahan pada APBN, dia mengungkapkan saat ini sedang dalami, dan diharapkan dapat rampung minggu depan. "Minggu depan saya optimistis bisa memberikan update tentang bagaimana respons kita,"terangnya

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini menegaskan, perubahan APBN harus diwaspadai agar sesuai dengan tujuan yang direncanakan. "Langkah-langkah itu sekarang ini di pemerintah sedang dilakukan," tukas dia.

Pengajuan APBN-P tersebut salah satunya dikarenakan harga minyak dunia yang terus mengalami kenaikan. Dengan melonjaknya harga minyak dunia tersebut otomatis akan membuat asumsi ICP di dalam APBN 2012 menjadi membengkak di mana asumsi ICP di dalam APBN 2012 hanya sebesar USD90 per barelnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan kajian pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengharuskan adanya APBN Perubahan 2012 maka pemerintah akan menggelar rapat pembahasan APBN-P pada Maret 2012.

Menurut Evita, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian terhadap harga BBM terhadap angkutan umum, apakah ada pengaruh signifikan terhadap pengurangan subsidi. "Karena agak banyak tuntutan kami dengan waktu yang pendek. Saya mengharapkan bisa dikerjakan bersama-sama, karena kita satu tim, dan kita sudah bagi tugas. Apakah kita akan ganggu angkutan umum, apakah tidak. Itu nanti yang kami kaji," paparnya

Hal ini, dilakukan mengingat pada April 2012 kebijakan BBM bersubsidi harus dilakukan baik untuk pembatasan maupun kenaikan harga. Namun Dia menegaskan pembatasan BBM belum ditentukan di April 2012 jika ada memang ada perubahan dalam Undang-undang APBN 2012 maka pemerintah minta percepat di Maret 2012 digelar rapat pembahasan APBN-P 2012. "Tergantung UU-nya itu juga kami kaji. Legalnya sedang kami kaji termasuk mulai April. Diharapkan bisa dipercepat, secepat-cepatnya maret walaupun kami dua pendapat, bisa dipercepat atau belum," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Fokus Mengembangkan Industri Hijau - Terkait Kunjungan Kerja ke Tiongkok

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus untuk mengembangkan program industri hijau, di mana setiap sektor manufaktur nasional perlu menerapkan prinsip…

Dana Kelola Avrist AM Melesat Tajam 504%

NERACA Jakarta - PT Avrist Asset Management mencatatkan pertumbuhan dana kelola cukup signifikan. Direktur Avrist Asset Management Hanif Mantiq mengatakan,…

Menteri BUMN: Mekaar PNM Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah Tumbuhkan Ekonomi

Menteri BUMN: Mekaar PNM Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah Tumbuhkan Ekonomi NERACA Lombok - Menteri BUMN Rini M. Soemarno melakukan kunjungan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Hanya 10%, Kenaikan Cukai Tembakau Kurang Tinggi

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LDUI) Abdillah Ahsan menilai…

Pemerintah akan Terbitkan Perpres - Soal Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat

    NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau "beneficial ownership"…

Hasil Penjualan ORI014 Sebesar Rp8,94 triliun

    NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menetapkan hasil penjualan dan penjatahan Obligasi…