Pemerintah Kaji Penggunaan Dana SAL - Terkait APBN-P

NERACA

Jakarta--- Pemerintah mulai mempertimbangkan kemungkinan menggunakan dana Sisa Anggaran Lebih (SL) untuk program khusus. Sehingga penggunaanya akan dimasukan dalam APBN-P. "Kalau ada satu terobosan kita akan menggunakan dana SAL untuk satu program khusus. Misalnya untuk infrastruktur,” kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta

Menurut Agus, pengajuan APBN Perubahan idealnya hanya akan dilakukan satu kali saja, karenanya, jika ada hal mendesak, maka SAL dapat digunakan dengan pertimbangan dan keputusan antara pemerintah dan DPR. “ Itu kita bisa bicarakan dengan DPR dan setujui dan direfleksikan di dalam APBN-P yang akan diajukan," tambahnya

Lebih jauh kata Agus, karena sifatnya mengalokasikan untuk penggunaan khusus, maka penggunaan SAL tersebut harus disetujui pemerintah dan DPR. "Dan nanti akan diregularisasi atau dilegalisasi dalam format APBN-P," tutur dia.

Terkait perubahan pada APBN, dia mengungkapkan saat ini sedang dalami, dan diharapkan dapat rampung minggu depan. "Minggu depan saya optimistis bisa memberikan update tentang bagaimana respons kita,"terangnya

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini menegaskan, perubahan APBN harus diwaspadai agar sesuai dengan tujuan yang direncanakan. "Langkah-langkah itu sekarang ini di pemerintah sedang dilakukan," tukas dia.

Pengajuan APBN-P tersebut salah satunya dikarenakan harga minyak dunia yang terus mengalami kenaikan. Dengan melonjaknya harga minyak dunia tersebut otomatis akan membuat asumsi ICP di dalam APBN 2012 menjadi membengkak di mana asumsi ICP di dalam APBN 2012 hanya sebesar USD90 per barelnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan kajian pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengharuskan adanya APBN Perubahan 2012 maka pemerintah akan menggelar rapat pembahasan APBN-P pada Maret 2012.

Menurut Evita, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian terhadap harga BBM terhadap angkutan umum, apakah ada pengaruh signifikan terhadap pengurangan subsidi. "Karena agak banyak tuntutan kami dengan waktu yang pendek. Saya mengharapkan bisa dikerjakan bersama-sama, karena kita satu tim, dan kita sudah bagi tugas. Apakah kita akan ganggu angkutan umum, apakah tidak. Itu nanti yang kami kaji," paparnya

Hal ini, dilakukan mengingat pada April 2012 kebijakan BBM bersubsidi harus dilakukan baik untuk pembatasan maupun kenaikan harga. Namun Dia menegaskan pembatasan BBM belum ditentukan di April 2012 jika ada memang ada perubahan dalam Undang-undang APBN 2012 maka pemerintah minta percepat di Maret 2012 digelar rapat pembahasan APBN-P 2012. "Tergantung UU-nya itu juga kami kaji. Legalnya sedang kami kaji termasuk mulai April. Diharapkan bisa dipercepat, secepat-cepatnya maret walaupun kami dua pendapat, bisa dipercepat atau belum," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Bukalapak Rilis Tujuh Produk Reksa Dana Baru

NERACA Jakarta - Melihat tingginya minat investor terhadap produk reksa dana yang tersedia di BukaReksa, kini Bukalapak kembali menghadirkan tujuh…

Mandiri Investasi Bakal Rilis Tiga KIK EBA - Targetkan Dana Kelola Tumbuh 20%

NERACA Jakarta – Tahun depan, PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) menargetkan pertumbuhan total dana kelolaan atau asset under management…

Genjot Belanja APBN Alkes Dalam Negeri - Tekan Kebutuhan Impor Alkes

NERACA Jakarta - Ketergantungan Indonesia pada alat kesehatan (alkes) impor masih relatif tinggi. Berdasarkan data izin edar yang diterbitkan oleh…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…