NERACA

Medan - PT Bank Sumut memastikan pemisahan unit atau "spin off" syariah dari bank umum itu sudah bisa rampung pada 2018. "Mudah-mudahan terwujud tahun ini dan yakin Bank Sumut Syariah nantinya bisa berkembang bagus karena potensinya sangat besar," ujar Direktur Utama Bank Sumut Edie Rizliyanto di Medan, Jumat (30/3).

Keoptimisan bisa "spin off" karena selain prosesnya sudah disiapkan sejak awal 2017 juga disebabkan adanya komitmen penambahan modal. Walaupun terkait permodalan, Bank Sumut tidak memasukkan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena "spin off" belum selesai. Dewasa ini, kata dia, Bank Sumut sedang fokus pada kesiapan sumber daya manusia untuk calon Bank Sumut Syariah itu. Manajemen, kata dia, menargetkan segmen bisnis Bank Sumut Syariah itu nantinya ke sektor ritel.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Lukdir Gultom mengatakan, pembentukan Bank Sumut Syariah itu didukung penuh. Bank Sumut, ujar Lukdir, diminta menekan angka pembiayaan bermasalah di unit bank syariahnya sebelum pemisahan. "Potensi bisnis syariah masih cukup besar sehingga kalau serius ditangani nantinya Bank Sumut Syariah itu bisa berkembang pesat," katanya.

Sementara itu, PT Bank Sumut meraih laba Rp630,01 miliar pada tahun 2017 atau naik 7,79 persen dari laba 2016 yang masih Rp584,5 miliar. "Laba bersih Bank Sumut sebesar Rp630,01 miliar itu tercatat paling tinggi sejak bank itu didirikan," ujar Gubernur Sumut HT Erry Nuradi. Menurut dia, untuk peningkatan laba lagi pada tahun 2018 dan tahun seterusnya, Bank Sumut harus melakukan banyak hal untuk meningkatkan kinerja bank itu.

"Pemegang saham dan jajaran direksi memegang perananan penting dalam mendorong kinerja Bank Sumut," katanya. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah penambahan modal dan penggunaan teknologi, termasuk memperluas jangkauan pelayanan di luar Sumut. Ditambahkan Edie Rizliyanto, pada tahun 2017, kinerja bank itu semakin membaik. Aset Bank Sumut pada 2017 meningkat 10,55 persen dari 2016 atau mencapai Rp28,93 triliun. Adapun dana pihak ketiga (DPK) juga naik 8,75 persen dari 2016 atau Rp23,48 triliun. Sedangkan kredit meningkat 5,69 persen menjadi Rp20,64 triliun.