BUMN China dan Korea Siap Danai JSS

NERACA

Jakarta----Proyek infrastruktur pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) atau Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) yang menelan dana sekitar Rp125 triliun tampaknya menarik perhatian BUMN China dan Korea Selatan. “Memang yang sudah menyampaikan minat dan siap mendukung finance-nya kepada kami diantaranya RRT (China), Korea, Jepang, Amerika, Singapura, Malaysia yang sudah ada meeting noted nya menyatakan siap ke kami, adalah BUMN Bank RRT, serta swasta Korea Selatan," kata pemilik Artha Graha Network, Tomy Winata kepada wartawan di Jakarta,

Menurut pengusaha nasional ini, hingga saat ini pihaknya sedang melakukan studi kelayaka (feasibility study). "Pembangunan KSISS/JSS masih dalam proses FS (feasibility study) dan rencana partner pembangunannya tergantung pada pemenang tender nanti," tambahnya

Diakui Tomi, soal penentuan siapa investor atau mitra dari proyek ini akan ditentukan oleh pemenang tender KSISS/JSS. Walaupun secara peluang, konsorsium Artha Graha Network bersama Pemda Lampung-Banten mendapat hak keistimewaan atau right to match sebagai pemrakarsa untuk berpeluang sebagai pemenang tendernya.

Seperti diketahui Artha Graha Network masuk dalam konsorsium Pemda Banten-Lampung yang menjadi pemrakarsa proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Sebagai pemrakarsa, konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk studi kelayakan atau feasibility study (FS).

Tomy Winata sebelumnya mengatakan pihaknya masih menghitung secara detil soal biaya yang harus dikeluarkan terkait FS proyek JSS. Namun secara kasar, berdasarkan standar internasional membutuhkan dana 3-4% dari total proyek yang nilainya Rp 100 triliun atau Rp 3-4 triliun.

Dikatakan Tomi, pihaknya telah mengeluarkan dana sebesar US$ 40 juta untuk modal pra-studi kelayakan (pra FS) pembangunan JSS. Pra studi kelayakan merupakan tahap awal sebelum fase FS, pemerintah memberi waktu 2 tahun kepada pemrakarsa menyelesaikan FS JSS sebagai bagian dari persiapan proyek.

Dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda diatur beberapa hal antaralain penyiapan proyek keseluruhan harus selesai dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama.

Selain itu jika pemrakarsa dalam hal ini konsorsium Banten-Lampung dan Artha Graha tidak menjadi pemenang pelelangan proyek, maka mereka berhak memperoleh kompensasi biaya penyiapan proyek termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya oleh pemenang tender.

Pada Perpres itu juga diatur pihak pemrakarsa (konsorsium) memperoleh prioritas untuk menjadi pemenang tender dengan kompensasi berupa tambahan nilai paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus), atau hak menyamakan penawaran (right to match), atau pembelian prakarsa Proyek Kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh pemenang lelang. **cahyo

BERITA TERKAIT

Indonesia Siap Gelar Asian Games 2018

  Oleh : Steven Sulu, Mahasiswa Nusa Cendana Kupang Kali ini ajang pertandingan antar negara siap dilakukan di Indonesia. Asian…

Dinilai Tidak Subtansial, RUU SDA Bukti Belum Siap

Dr. Nana M Arifjaya, ahli Hidrologi Institut Pertanian Bogor mengatakan. Rancangan Undang-Undang Sumber Day Air (RUU SDA) yang saat ini…

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Urbanisasi Bikin Produktivitas Pertanian Menurun

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan fenomena laju urbanisasi di Tanah Air mengakibatkan penurunan…

Bandara Soetta akan Bangun Terminal IV

    NERACA   Tangerang - Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, akan membangun terminal IV untuk menambah kapasitas penumpang. “Saya…

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…