BUMN China dan Korea Siap Danai JSS

NERACA

Jakarta----Proyek infrastruktur pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) atau Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) yang menelan dana sekitar Rp125 triliun tampaknya menarik perhatian BUMN China dan Korea Selatan. “Memang yang sudah menyampaikan minat dan siap mendukung finance-nya kepada kami diantaranya RRT (China), Korea, Jepang, Amerika, Singapura, Malaysia yang sudah ada meeting noted nya menyatakan siap ke kami, adalah BUMN Bank RRT, serta swasta Korea Selatan," kata pemilik Artha Graha Network, Tomy Winata kepada wartawan di Jakarta,

Menurut pengusaha nasional ini, hingga saat ini pihaknya sedang melakukan studi kelayaka (feasibility study). "Pembangunan KSISS/JSS masih dalam proses FS (feasibility study) dan rencana partner pembangunannya tergantung pada pemenang tender nanti," tambahnya

Diakui Tomi, soal penentuan siapa investor atau mitra dari proyek ini akan ditentukan oleh pemenang tender KSISS/JSS. Walaupun secara peluang, konsorsium Artha Graha Network bersama Pemda Lampung-Banten mendapat hak keistimewaan atau right to match sebagai pemrakarsa untuk berpeluang sebagai pemenang tendernya.

Seperti diketahui Artha Graha Network masuk dalam konsorsium Pemda Banten-Lampung yang menjadi pemrakarsa proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Sebagai pemrakarsa, konsorsium mendapat tugas pemerintah untuk menyiapkan persiapan proyek termasuk studi kelayakan atau feasibility study (FS).

Tomy Winata sebelumnya mengatakan pihaknya masih menghitung secara detil soal biaya yang harus dikeluarkan terkait FS proyek JSS. Namun secara kasar, berdasarkan standar internasional membutuhkan dana 3-4% dari total proyek yang nilainya Rp 100 triliun atau Rp 3-4 triliun.

Dikatakan Tomi, pihaknya telah mengeluarkan dana sebesar US$ 40 juta untuk modal pra-studi kelayakan (pra FS) pembangunan JSS. Pra studi kelayakan merupakan tahap awal sebelum fase FS, pemerintah memberi waktu 2 tahun kepada pemrakarsa menyelesaikan FS JSS sebagai bagian dari persiapan proyek.

Dalam Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda diatur beberapa hal antaralain penyiapan proyek keseluruhan harus selesai dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama.

Selain itu jika pemrakarsa dalam hal ini konsorsium Banten-Lampung dan Artha Graha tidak menjadi pemenang pelelangan proyek, maka mereka berhak memperoleh kompensasi biaya penyiapan proyek termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang menyertainya oleh pemenang tender.

Pada Perpres itu juga diatur pihak pemrakarsa (konsorsium) memperoleh prioritas untuk menjadi pemenang tender dengan kompensasi berupa tambahan nilai paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus), atau hak menyamakan penawaran (right to match), atau pembelian prakarsa Proyek Kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh pemenang lelang. **cahyo

BERITA TERKAIT

Baru Dua Anggota Apindo Yang Siap IPO - Momentum Tepat Gelar IPO

NERACA Jakarta – Melesatnya pertumbuhan indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga mencapai rekor baru, dinilai menjadi momentum yang tepat untuk…

Zurich Buka Agen di Yogyakarta dan Jateng - Minat Asuransi Meningkat

NERACA Yogyakarta -Perluas penetrasi pasar asuransi di dalam negeri, perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia Zurich membuka kantor keagenan keduanya…

Genjot Investasi dan Ekspor, IKTA Dipacu Perdalam Struktur

NERACA Jakarta – Industri Kimia, Tektsil, dan Aneka (IKTA) merupakan kelompok sektor manufaktur yang berkontribusi signfikan terhadap Produk Domestik Bruto…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…