Jakarta-Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk tetap fokus bekerja dan membuat inovasi untuk melayani masyarakat. Bila ingin meninggalkan kenangan dan kesan baik bagi masyarakat, kepala daerah harus menunjukkan prestasi. Sementara itu, Bank Dunia menilai Indonesia masih memiliki risiko internal terhadap persaingan global.

NERACA

"Dunia sudah sangat berubah. Jadi kalau kita masih monoton, tidak inovasi, ya ditinggal," tegas Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/3). Prestasi yang ditunjukkan dalam melayani masyarakat menurut Presiden, bisa membawa para kepala daerah naik ke peringkat yang lebih tinggi. Dari bupati/wali kota jadi gubernur, gubernur jadi presiden.

Jokowi juga kembali menyinggung soal birokrasi perizinan yang harus diurus kepala daerah. Jokowi menyatakan perizinan kini harus diurus oleh birokrasi yang singkat dan efisien. "Kalau dengan saya urusannya harus jam. Kalau ada daerah yang mengurus Izin berbulan-bulan, sudah, lupakan daerah itu," tutur Kepala Negara.

Sebelumnya ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia, Frederico Gil Sander, menilai kondisi persaingan usaha saat ini terlalu dini untuk disebut sebagai perang dagang. "Terlalu dini untuk menyimpulkannya sebagai perang dagang, tetapi risiko pasti ada, sehingga penting untuk menjaga fundamental ekonomi," ujarnya saat acara Indonesia Economic Quarterly Bank Dunia edisi Maret, di Jakarta, Selasa (27/3).

Pasalnya, sampai taraf tertentu konflik persaingan usaha ini dapat diredam Indonesia karena dipandang memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia tetap positif pada 2018, yaitu dapat mencapai 5,3%.  

Di sisi lain, Indonesia memiliki risiko internal terhadap persaingan global yaitu semakin melambatnya pertumbuhan konsumsi swasta yang menjadi sumber lebih dari separuh PDB negara. Kontribusi ekspor bersih diperkirakan akan teredam seiring dengan menurunnya nilai tukar perdagangan dan pertumbuhan impor.

Sehingga, penting untuk Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mengatur secara efisien pengeluaran belanja negara lebih baik di bidang-bidang prioritas yang dapat mengumpulkan penerimaan negara lebih banyak. Kebijakan fiskal dipandang memainkan peran lebih besar untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pada bagian lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tidak bisa gegabah dalam mengambil sikap untuk menghadapi kondisi persaingan ekonomi global. Khususnya, dari kebijakan-kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menimbulkan sentimen adanya perang dagang dengan China.

"Kami sangat memperhatikan apa yang terjadi di pasar internasional, pasar keuangan, potensi perang dagang ini. Jadi bagaimana kebijakan AS, apa yang akan dilakukan kepada China, kemudian China memberikan respon seperti apa dan respon itu memiliki implikasi apa pada Indonesia," ujarnya.  

Perhatian pemerintah Indonesia saat ini, menurut dia,  lebih kepada dampak yang ditimbulkan dari bersitegangnya AS dengan China. Sebab, dari sikap proteksionisme AS tidak berdampak secara signifikan langsung kepada Indonesia.

Sedangkan, langkah China dalam menghadapi proteksionisme AS terhadap perdagangan China di AS yang akan lebih memberikan dampak kepada Indonesia. "Karena China itu pasar maintrading partners kita, kita cukup banyak mengekspor ke sana, jadi itu kita perhatikan betul-betul. Yang seperti ini tidak bisa dilihat pada satu hal," ujarnya.

Contohnya, China sebagai produsen baja terbesar dunia ketika mendapatkan hantaman kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif tinggi untuk warganya mengimpor baja. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan adanya kemungkinan produksi China akan berkurang, atau dia mencari pasar lain, yang memungkinkan salah satu pasar baru yang disasar adalah Indonesia. "Terus dampaknya gimana untuk industri baja dalam negeri kita? Nah, itu yang mesti kita perhatikan," ujar Suahasil.  

Selain produksi dalam negeri, perhatian pemerintah juga tertuju kepada keberadaan kurs nominal (exchange rate) dalam neraca pembayaran. "Kalau misalkan Cina impornya ke AS ditahan, exchange rate-nya gimana, pasar globalnya gimana. Jadi, kami perhatiin terus, kami melakukan assessment APBN dan neraca pembayaran," ucapnya.

Kondisi APBN dan ekonomi makro Indonesia, menurut dia, harus stabil untuk dapat menghadapi kondisi persaingan globa. Upaya yang dilakukan dengan tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, menjaga stabilitas kurs, sambil meningkatkan investasi dan mendukung ekspor.

Sebelumnya, Presiden Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, menyampaikan perang dagang antara AS dengan China dapat berdampak luas dan berpengaruh ke Indonesia apabia tidak segera diselesaikan ketegangannya sejak dini.

JK berharap ketegangan dua negara tersebut dalam bidang perdagangan global dapat diselesaikan di tingkat organisasi perdagangan internasional (World Trade Organzation-WTO). Kekhawatiran terhadap perang dagang antara AS dan China muncul di banyak negara setelah Trump menerapkan tarif untuk produk impor baja sebesar 25% dan produk alumunium sebesar 10%.

Rasio Utang Rendah

Bank Dunia juga menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat ekonomi maju maupun berpendapatan menengah. "Utang Indonesia masih yang terendah di antara negara-negara “emerging” maupun “advanced” secara ekonomi," ujar Gil Sander seperti dikutip Antara.

Gil Sander mengatakan rasio utang pemerintah Indonesia yang berada pada kisaran 29% terhadap PDB ini juga didukung oleh pengelolaan yang baik sehingga tidak rentan dengan risiko fiskal. "Indonesia telah memiliki kebijakan fiskal yang “prudent” dan berhati-hati, sehingga pengelolaan utang masih terjaga dalam tingkat yang rendah," ujarnya. Menurut dia, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan mengenai kondisi utang pemerintah Indonesia yang bisa mengganggu kinerja perekonomian dalam jangka menengah panjang.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan penggunaan utang pemerintah sudah dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan pengelolaan APBN yang selama ini berlaku.

Sri Mulyani mengatakan, penggunaan utang merupakan bagian dari pengelolaan APBN yang dilakukan secara bertahap dan hati-hati, agar perekonomian tidak mengalami kejutan dan mesin ekonomi menjadi melambat. "Oleh karena itu, yang hanya menyoroti instrumen utang tanpa melihat konteks besar dan upaya arah kebijakan pemerintahan jelas memberikan kualitas analisis dan masukan tidak lengkap dan bahkan dapat menyesatkan," ujarnya.

Untuk itu, Menkeu menegaskan pengelolaan utang saat ini belum terlalu mengkhawatirkan karena masih dikendalikan jauh dibawah ketentuan UU Keuangan Negara No.17/2003. "Bagi mereka yang menganjurkan agar pemerintah berhati-hati dalam menggunakan instrumen utang, maka anjuran itu sudah sangat sejalan dengan yang dilakukan pemerintah," tutur dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada 2016, rasio utang 'pemerintah pusat' terhadap PDB memang di bawah 30%, tepatnya 27,7%. Namun, bila dihitung berdasarkan data "Statistik Utang Luar Negeri Indonesia" edisi Juli 2017 yang dirilis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB sudah di atas 30%.  

Statistik utang luar negeri Indonesia yang dimaksud adalah data utang luar negeri yang mencakup utang pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan sektor swasta. Mengacu dari total rasio utang luar negeri (pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan sektor swasta), rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB pada 2013 mencapai 29,13%, lalu kemudian menjadi 32,95% pada 2014. Setahun kemudian, rasio tersebut meningkat lagi, menjadi 36,09%. Tahun 2016, terjadi penurunan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB, namun angkanya angkanya masih di atas 30%, yaitu 33,99%. Tahun 2017, rasio utang luar negeri Indonesia turun menjadi 34,05%. bari/mohar/fba