Pendapatan Per Kapita Buat Siapa?

Badan Pusat Statistik (BPS) yang dianggap lembaga kredibel di negeri ini baru-baru ini mengumumkan data pendapatan per kapita 2011 sebesar US$3.542,9 atau setara Rp 31 juta per tahun. Ini dapat diartikan penduduk Indonesia yang berjumlah 230 juta orang rata-rata berpenghasilan Rp 2,56 juta per bulan. Bukankah kini semakin jelas,Indonesia masuk dalam kelompok negara berpenghasilan menengah (middle income countries) ?

Apalagi terjadi kenaikan cukup signifikan 13,8% dari tahun sebelumnya (2010). Dengan kata lain, penduduk Indonesia rata-rata berpenghasilan Rp2,56 juta setiap bulannya. Tidak ada yang salah dengan data statistik ini. Kenaikan itu memang berasal dari dua sumber utama, yaitu kinerja pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 6% sejak 2010, serta penguatan nilai tukar yang membuat “nilai” perekonomian kita naik. Meski demikian, masih ada persoalan di balik peningkatan tersebut.

Bagaimana mungkin, kondisi perekonomian baik dan pendapatan per kapita meningkat, tetapi upah buruh tidak bisa dinaikkan? Itulah realitas yang oleh ekonom terkemuka JM Keynes disebut sebagai “counter intuitive”. Di Kabupaten Tangerang, misalnya,buruh terus berjuang menuntut pemberlakuan kenaikan upah minimum regional (UMR) dari Rp1.379.000 menjadi Rp1.527.000 per bulan.

Begitu juga di Kabupaten Bekasi, yang berujung pada penutupan jalan tol. Dan jika kita lihat, besaran UMR masih berada jauh di bawah pendapatan per kapita. Jadi, pertanyaan penting yang sebenarnya, pendapatan per kapita itu buat kepentingan kelompok masyarakat yang mana?

Pendapatan per kapita adalah mengukur pendapatan rata-rata penduduk dalam setahun. Rasio itu merupakan turunan derivatif dari produk domestik bruto (PDB) yang pada 2011 tumbuh sebesar 6,5% atau secara nominal sebesar Rp7.427,1 triliun. Inilah potret kinerja perekonomian Indonesia terbaik sejak 15 tahun terakhir. Lalu siapa yang menikmati pertumbuhan tinggi tersebut?

Dari sisi sektoral, industri transportasi dan telekomunikasi tumbuh paling pesat, sebesar 10,69%. Disusul oleh industri per-dagangan, hotel dan restoran sebesar 9,18%. Ironisnya, sektor pertanian hanya tumbuh 2,98%. Betapa besar perbedaan itu. Umumnya, sektor jasa erat kaitannya dengan kelompok menengah yang berpenghasilan dan daya beli relatif tinggi.

Perekonomian Indonesia pada prinsipnya berbasis pada permintaan domestik,dengan mengandalkan kenaikan daya beli kelas menengah.Pada struktur PDB 2011, sebesar 54,3% disumbang oleh kegiatan konsumsi masyarakat, sementara konsumsi pemerintah sebesar 9%,sehingga total permintaan domestik (permintaan rumah tangga dan pemerintah), hampir mencapai 65% sendiri dari total PDB.

UNCTAD dalam World Investment Report 2011, juga memaparkan Indonesia pada 2010 masuk 20 negara penerima aliran modal asing langsung (Foreign Direct Investment– FDI).Ke depan, sector-sektor konsumsi dan terkait dengan kebutuhan kelompok menengah akan tumbuh.

Indonesia memang surga bagi sektor konsumsi. Betapa tidak, penduduknya sangat besar, sekitar 230 juta jiwa. Menurut catatan Bank Dunia (2010),jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 134 juta. Definisinya, kelompok dengan penghasilan sebesar US$2–US$20 per hari. Dari kelompok itu dapat diklasifikasikan lowest middle class dengan penghasilan US$2–US$4/hari (sebanyak 38% dari total penduduk).

Kemudian kelompok low middle class antara US$4–US$6/hari (11%). Berikutnya middle middle class berpenghasilan US$6–US$10 USD(5%) dan kelompok masyarakat atas upper middle class dengan penghasilan antara US$10–US$20/hari (1,3%).

Dari gambaran tersebut, terungkap pendapatan per kapita bahkan tidak mewakili kelompok menengah di Indonesia. Namun pendapatan per kapita tersebut lebih mencerminkan banyaknya orang kaya dan super kaya. Indonesia memiliki pertumbuhan orang kaya tercepat di antara negara ASEAN.

Kenaikan pendapatan per kapita lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah kelas menengah, dan terutama orang-orang superkaya yang peningkatan asetnya melonjak drastis belakangan ini. Jadi, pendapatan per kapita jelas tidak mencerminkan pendapatan buruh, apalagi pekerja informal yang jumlahnya sangat banyak di negeri ini.

Ini membuktikan masih ada persoalan sangat serius dengan kesenjangan ekonomi di negeri ini. Bagaimanapun, bagi sebagian besar penduduk, kenaikan pendapatan per kapita itu tidak berarti apa-apa, karena dalam realita kehidupannya memang belum ikut menikmati “kue” pertumbuhan ekonomi nasional secara merata di negeri ini.

BERITA TERKAIT

OPD Kota Tangerang Diminta Buat Satu Inovasi

OPD Kota Tangerang Diminta Buat Satu Inovasi NERACA Tangerang - Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang H M Yusuf meminta…

Elnusa Bukukan Pendapatan Rp 4,9 Triliun - Percepat Kinerja Operasi

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2017 kemarin, PT Elnusa Tbk (ELSA) berhasil mendongkrak kinerja dengan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp4,9…

Sky Energy Bidik Pendapatan Rp 539 Miliar - Lepas 203 Juta Saham Ke Publik

NERACA Jakarta – Tahun ini, PT Sky Energy Indonesia Tbk menargetkan pendapatan sebesar Rp539 miliar dan Rp627 miliar pada tahun…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Korupsi Hambat Investasi

Reformasi birokrasi yang digulirkan sejak pemerintahan masa lalu hingga saat ini, ternyata belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama menekan perilaku…

Birokrasi Perizinan vs Kinerja Aparat

Proses percepatan perizinan berusaha dan berinvestasi di Indonesia tampaknya mudah diucapkan, namun sangat sulit diterapkan realisasinya di lapangan. Pasalnya, hingga…

Hapuskan PSO KRL!

Manajemen PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berharap pemberian subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation-PSO) untuk KRL Jabodetabek bisa dikurangi.…