Supaya jumlah wirausaha pemula lokal bertambah, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) membuat langkah strategis memberi permodalan bagi usaha rintisan atau wirausaha pemula.

Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati, pihaknya sudah membuat aturan  Keputusan Deputi Pembiayaan tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah bagi pengembangan wirausaha pemula (WP) di Indonesia. "Bantuan pemerintah ini untuk penguatan permodalan bagi usaha mikro dan kecil melalui start-up capital untuk pengembangan usaha," kata Yuana.

Lewat beleid tersebut, ia berharap para pebisnis pemula bisa mendoron perkembangan ekonomi di daerah tempat tinggal mereka di sejumlah daerah. Baik itu di perbatasan, kawasan ekonomi khusus (KEK) dan lainnya. "Bantuan pemerintah bagi WP ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pelaku usaha mikro sehingga dapat naik kelas," jelas Yuana.

Sayang, Yuana tidak  merinci todal sumber dana permodalan tersebut. Yang jelas, dana itu disiapkan bagi 1.830 pebisnis pemula. Dengan besaran pinjaman antara Rp 10 juta sampai Rp 13 juta. Adapun yang bisa menerima dana tersebut adalah usaha rintisan yang sudah berusia paling sedikit enam bulan. Pebisnis berusia maksimal 45 tahun dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Kemkop UKM.

Sebelum mengajukan pinjaman, para pebisnis pemula ini diharuskan memiliki rencana usaha. Seperti informasi usaha, perhitungan rugi/laba, rencana penggunaan dana bantuan, serta identitas kegiatan usaha. Proposal disampaikan ke pemerintah daerah bersangkutan.

Setelah menerima bantuan permodalan, pihaknya akan mengawasi dan mengevaluasi secara berjenjang dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk pemda setempat. Selain itu, dalam aturan baru ini juga menerapkan sanksi tegas bagi wirausaha pemula yang memanfaatkan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukkannya. "Sanksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan, kami berwenang untuk membatalkan dan mengalihkan kepada penerima WP lain," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bisa membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan.

Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Ricky Joseph Pesik, mengatakan pihaknya bisa membantu para pelaku UMKM dari sisi permodalan. Bantuan tersebut dilakukan dengan sinergi bersama beberapa bank. "Ya kita bantu dari akses permodalan dengan kerja sama dengan beberapa perbankan. Juga ada BRI, BNI, Mandiri dan BTN," kata Ricky.

Selain itu, tidak hanya berfokus pada pembiayaan dari perbankan. Bekraf juga akan mengajak pelaku UMKM untuk menerapkan rencana bisnis lain, misalnya dengan model virtual. "Tapi kita juga akan mengajak UMKM melihat bahwa permodalan bukan dari perbankan saja tapi dari modal virtual dengan model startup gitu," sambungnya.

Untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun lalu sendiri sudah menghabiskan dana sebanyak sekitar Rp 2,4 triliun. Namun, untuk angka tahun ini pihaknya belum bisa memastikan. "Rp 2,4 triliun itu tahun lalu. Tahun ini belum tahu," sebutnya.

Sementara untuk tahun depan, pihaknya juga belum bisa memastikan. Pasalnya ia mengatakan bahwa alokasi KUR banyak yang belum terserap. "Alokasi KUR ke UMKM di perbankan nasional saja enggak terserap semua," ujarnya.

Unsur Penting

Mantan Menkop/UKM Syarifudin Hasan, mengatakan  bagi UMKM bantuan permodalan merupakan salah satu unsur paling penting mengembangkan usaha kecil. “Sampai saat ini, saya lihat akses perbankan atau modal bagi UMKM masih sulit. Bagi mereka bukan soal bunga, tapi yang penting itu kecepatan memperoleh modal,” katanya.

Sebenarnya bagi UMKM,  turunnya bunga kredit memang penting, tapi lebih penting kemudahan mengakses ke perbankan. “Karena UKM inikan banyak yang jangka pendek. Ada yang cuma 6 bulan dan satu tahun. Makanya, akses keuangan ini penting,” tambahnya.

Menurut Syarif, pemerintahan Jokowi memiliki program KUR yang cukup besar. Hampir semua perbankan boleh dibilang berlomba-lomba mengucurkan kredit. Apalagi saat ini ada sekitar 50 juta UKM yang terdaftar. “Namun kenyatannya program KUR tersebut kurang tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih jauh katanya, kalau pemerintah benar-benar memperhatikan ekonomi rakyat, maka seharusnya gini ratio bisa turun. “Harusnya pemerintah lebih memberikan kesempatan kepada pengusaha nasional untuk memiliki kesempatan berusha. “Jadi bukannya menargetkan pajak setinggi tinggi,” tandasnya.