KPK: Parpol Dituntut Menelorkan Calon Pemimpin Bersih

NERACA
Kendari - Pimpinan Komsi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Padjaitan mengatakan publik berharap partai politik (parpol) menelorkan generasi calon pemimpin yang bersih dan berintegritas tinggi.

"Parpol hendaknya tidak hanya sebagai sarana penyaluran hasrat kekuasaan tetapi menelorkan calon-calon pemimpin terhormat yang dapat menjadi teladan bagi rakyatnya," kata Padjaitan di Kendari, Rabu (28/3).

Pimpinan KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sultra yang turut dihadiri para kepala daerah, pimpinan legislatif, pimpinan TNI dan Polri serta penyelenggara negara liannya.

Oleh karena itu, KPK mengharapkan partai politik membuat regulasi tentang rekrutmen kader, pengurus partai, calon legislatif maupun calon kepala daerah secermat mungkin untuk menemukan figur terbaik."Kode etik partai harus dijunjung tinggi. Kader harus menjaga kehormatan dan martabat partai dari perbuatan tercelah," ujar Padjaitan.

Rekrutmen kader partai politik berintegritas menjadi penting dalan kehidupan demokrasi dan penegakan hukum karena faktanya sejumlah politisi yang terjerat hukum.

Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sultra Ruksamin mengapresiasi rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang digelar KPK."Kepala daerah membutuhkan penguatan dan emahaman mendalam tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Ruksamin.

Bahkan, melalui supervisi dan rapat koordinasi menghapus persepsi bahwa KPK hanya mencari-cari kesalahan pejabat atau pihak tertentu.

Target 2018 Tuntaskan Supervisi Pencegahan Korupsi

Lalu, KPK menargetkan tahun 2018 menuntaskan koordinasi dan supervisi pencegahan dan pemberantasan tidak pidana korupsi. Basaria Padjaitan mengatakan pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan dukungan segenap komponen bangsa."Rapat koordinasi dan supervisi yang digelar hari ini di Sultra salah satu wujud komitmen mencegah dan memberantas korupsi," kata Basaria Padjaitan.

KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi yang menghadirkan para kepala daerah, wakil kepala daerah, Bappeda, BPKAD dan sekretaris daerah. Tahun 2016, KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi di enam provinsi, yakni Sumatera Utara, Banten, Riau, Papua, Papua Barat dan Aceh. Sedangkan tahun 2017 suprevisi terselenggara pada 24 provinsi dan sisanya akan dituntaskan tahun 2018.

"Semua pihak berharap dengan terselenggaranya rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi maka pengelolaan anggaran berjalan secara transparan," ujar Padjaitan.

Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi mengajak jajaran pemerintah daerah menjadikan forum rapat koordinasi dan supervisi KPK sebagai tonggak perlawanan terhadap koruptor."Kita semua berharap rapat supervisi KPK tidak sekadar seremoni tetapi diaplikasikan dalam peran dan tanggungjawab masing-masing sebagai abdi negara," kata Teguh. Ant