BI Belum Hitung Inflasi Soal Kebijakan BBM

NERACA

Jakarta--- Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dipastikan akan mendongkrak inflasi. Namun Bank Indonesia (BI) mengaku belum bisa memperhitungkan secara pasti berapa besarannya. "Kalau ada pembatasan subsidi BBM, maka inflasi kita akan bergerak di angka 5,2%-5,3%. Tergantung naiknya berapa, karena kan naiknya lain-lain, ada yang Rp500 ada yang Rp1.000 dan lain-lain," kata Gubernur BI Darmin Nasution di Jakarta,

Hanya saja, kata Darmin, BI memperkirakan posisi inflasi masih bisa dipertahankan. Namun hitungan kepastianya baru terlihat jelas setelah April 2012. "BI masih mempertimbangkan bagaimana di April atau sesudahnya jika sudah ada kepastian pembatasan subsidi BBM didapatkan," tambahnya

Sebelumnya, Mantan Kepala Dirjen Pajak ini mengaku optimis BI Rate tetap stabil hingga kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. “Masih bisa artinya, saya ingin mengatakan dengan perkiraan kita (BI) terhadap inflasi sekalipun pembatasan BBM bersubsidi itu BI Rate masih bisa dipertahankan. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa yang membuat inflasi lebih dari itu”, tegasnya.

Penurunan BI Rate tersebut sejalan dengan tekanan inflasi ke depan yang cenderung stabil. Per Januari 2012, tekanan inflasi mencapai 0,76%. Secara year on year (sepanjang tahun), laju inflasi saat ini 3,65%. “Ada jalan keluar yg bisa diterima oleh pasar. Sementara ini, situasinya terlihat jelas bahwa inflasi kita terkendali dan dua bulan ke depan kita percaya yoy (year on year/sepanjang tahun) inflasi itu ya kecenderungannya ya kalau tidak tetap ya malah turun ya ke bawah itu,” paparnya

Lebih lanjut, Darmin menjelaskan, inflasi tahun ini masih dalam range (jarak) yang diperkirakan jika skenarionya adalah pembatasan BBM bersubsidi dan kenikan Tarif Dasar Listrik (TDL). “Jika pembatasan BBM bersubsidi yang ditempuh tentu masih di dalam range target yang ada. Ya jadi ya tidak perlu menunggu atau berapa sebenarnya akan terjadi inflasi. Inflasi kita itu paling-paling antara 4%-4,5%. Kalau ada pembatasan subsidi BBM maka inflasi kita akan bergerak pada angka 5,2%-5,3%.”, tegasnya.

Sebaliknya, Darmin mengakui tidak memiliki gambaran pasti jika opsi kenaikan harga BBM yang diambil Pemerintah. Pasalnya, besaran ketetapan harga memiliki pengaruh yang beragam pada laju inflasi. Namun Darmin optimis, laju inflasi masih dalam range target tahun ini. “Tetapi memang kalau pembatasan dengan kenaikan harga yang ditempuh sangat tergantung kepada berapa kenaikan harganya. Sehingga ya sebagai gambaran inflasinya kita memperkirakan masih di dalam range target kita pada tahun ini”, jelasnya.

Sementara itu, Darmin mengakui, pertumbuhan ekonomi Indonesia lambat laun akan terkena dampak dari krisis Eropa dan gejolak keuangan global. Hal ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan.. “Pertumbuhan ekonomi agak bias ke bawah. Itu (krisis Eropa dan keuangan global) kelihatannya mempengaruhi ekspor cukup besar ya. Dan itu (krisis ekonomi dan keuangan global) akan tetransmisi juga pada akhirnya ke dalam pertumbuhan ekonomi kita. Nah kita (BI) ingin supaya mendorongnya ya jangan bias ke atas lah paling tidak dia mendekat ke arah range yang kita perkirakan antara 6,3% dengan 6,7% itu,” imbuhnya.

Di lain pihak, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A Sarwono menuturkan, masing-masing komponen inflasi menunjukkan masih ada room (ruang) untuk penurunan. Faktor lain yakni adanya tren dari global demand (permintaan global) yang diperkirakan menurun. Namun Hartadi memprediksikan inflasi masih dalam perkiraan target. “Global demand biasanya membawa harga-harga dunia menurun di dalam beberapa waktu ke depan pressure (tekanan) inflasi masih dalam keadaan menurun. Kita harus hati-hati yang administered price (diberikan harga). Kita belum tahu rencana kenaikan BBM. Namun ada beberapa administered price yang lain (TDL), iya dan kami hitung dalam perkiraan inflasi sehingga pencapaian 4,5±1 masih tercapai”, ujarnya. **maya

BERITA TERKAIT

PMK 165 Bukan Kebijakan "Tax Amnesty"

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 mengenai pelaksanaan UU…

Regulator Minta Pelanggan Listrik Tak Khawatir - TERKAIT RENCANA KEBIJAKAN GOLONGAN TARIF

NERACA Jakarta – Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan program penyederhanaan golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) belum dijalankan dan masih…

Kinerja Saham PGN Belum Masih Tertekan - Holding BUMN Migas Dibentuk

NERACA Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan pembentukan holding BUMN migas terwujud pada triwulan-I tahun 2018.”Setelah holding BUMN industri…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Apindo, Kadin, dan YLKI Sepakat Perkuat Fungsi dan Kewenangan KPPU

      NERACA   Jakarta - DPP Pemuda Tani Indonesia mengadakan Seminar Nasional dengan Tema “Revisi UU Anti Monopoli:…

Pembiayaan Proyek LRT akan Rampung Akhir Tahun

  NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menyelesaikan pembiayaan (financial closing) kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) dengan nilai total investasi…

Produk Citicon Kuasai Pasar Bata Ringan

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan infrastruktur dan properti sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, menyusul…