NERACA

Jakarta – Pemerintah berencana untuk mengenakan cukai dari plastik dala rangka menggenjot penerimaan pajak dan mengatasi pengendalian sampah plastik. Menanggapi rencana tersebut, Komisi VI DPR menyatakan ketidak setujuan dengan rencana tersebut. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah‎ Zubir mengatakan, pemerintah jangan mencari jalan pintas, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada industri-industri di Tanah Air dari penerapan peraturan tersebut.

"‎Saya tidak setuju, pemerintah jangan cari gampangnya saja, cukai platik bukan jalan keluar mengurangi sampah platik," ujar Inas saat dihubungi, Jakarta, Rabu (28/3). Menurut Inas, sebaiknya pemerintah memikirkan inovasi-inovasi dalam memanfaatkan sampah plastik, misalnya di daur ulang menjadi barang-barang yang dapat dimanfaatkan kembali. "Pikirkan daur ulangnya, ini yang harus dicermati oleh pemerintah, bukan langsung mengenakan cukai plastik, banyak hal yang bisa dilakukan," tutur Inas.

Inas pun menilai, pengenaan cukai plastik nantinya dapat menekan daya saing produk-produk dalam negeri, karena beban dari perusahaan nasional nantinya akan naik‎ dan ujungnya menaikan harga produknya. "Jelas menekan daya saing kita, karena bebannya menjadi bertambah," ucap Inas. ‎Diketahui, pemerintah menargetkan peraturan pemerintah (PP) mengenai pengenaan cukai plastik terbit pada Mei 2018. Penerapan cukai plastik ini dinilai pemerintah dapat mengendalikan sampak plastik yang saat ini semakin menumpuk dan sebagai upaya menggenjot penerimaan negara.

Penolakan juga disampaikan oleh Wakil Ketua Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS), Suhat Miyarso. Menurut dia, pemerintah menargetkan penerimaan cukai kantong belanja plastik sebesar Rp 500 miliar, hal itu dinilai sangat kecil dibandingkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Disamping itu kantong belanja plastik bekas sudah dapat ditangani sehingga tidak akan mencemari lingkungan.

"Untuk itu kami Asosiasi Industri Petrokimia Olefin, Aromatik dan Plastik (Inaplas) meminta kepada pemerintah agar rencana pengenaan cukai kantong belanja Plastik dapat dihapuskan dan diganti dengan pemberian dukungan kepada industri plastik sehingga dapat memberikan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPH) yang lebih besar daripada penerimaan cukai kantong belanja plastik," kata Suhat.  

Suhat menyampaikan, INAPLAS meminta kepada pemerintah bersama pelaku industri plastik dan organisasi swadaya agar memulai program penanganan sampah secara menyeluruh. "Kami meminta agar pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas awal bagi tumbuhnya industri pengolahan sampah yang mandiri dan menguntungkan," kata Suhat.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya memerlukan bantuan untuk sosialisasi program, pendidikan budaya hidup bersih kepada masyarakat, bantuan alat dan permesinan sederhana untuk pemrosesan sampah, guna menumbuhkan industri pengolahan sampah di desa-desa atau di lingkungan pemukiman. "Kepada para pengusaha anggota Inaplas, kami meminta agar membuat pilot Proyek Masaro didaerah kerja masing-masing sehingga bisa dicontoh oleh BUMDES setempat untuk mendirikan industri pengolah sampah," tambahnya.