NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR berpeluang besar menyetujui Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 karena pengalaman dan senioritas Perry di bidang moneter serta ekonomi internasional, kata dua anggota Komisi bidang Keuangan dan Perbankan itu. Kecenderungan kuat Komisi XI untuk menyetujui Perry disampaikan dua anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem dan Partai Golkar di Jakarta, Rabu (28/3).

"Belum disetujui memang apakah melalui pemungutan suara atau konsensus, tapi kecenderungan di Komisi XI tidak ada yang menolak Perry," ujar Anggota Komisi XI DPR dari Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Menurut Johnny, dari beberapa kali rapat internal, mayoritas anggota Komisi XI memberikan respon positifnya kepada Perry sebagai Gubernur BI untuk menggantikan Agus Martowardojo. Perry saat ini masih menjabat sebagai Deputi Gubernur BI sejak dilantik pada 2013. "Tantangan dari ekonomi global sangat kencang tahun ini. Perry punya pengalaman yang mumpuni di bidang itu," ujar Johnny.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Nur Pramisidi, juga mengatakan peluang Perry Warjiyo untuk terpilih sangat besar. Tidak ada kegaduhan politik di Komisi XI yang menyiratkan penolakan terhadap Perry. "Hampir dalam posisi bisa menerima Perry. Peluangnya sangat besar," ujar dia.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR yang berasal dari partai oposisi Gerindra, Soepriyatno, mengatakan Komisi XI masih berdiskusi mengenai mekanisme penentuan Calon Gubernur BI ataukah melalui pemungutan suara atau konsensus. Mengenai peluang Perry untuk terpilih, Soepriyatno enggan berkomentar. "Masih dikaji, tunggu saja," ujar dia.

Perry memaparkan rencana kebijakannya yakni menjaga stabilitas ekonomi, namun tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. "Pro stabilitas dan pro pertumbuhan bukan hal yang harus dikontradiksikan," ujar Perry. Ia pun mengklaim mampu menerapkan kebijakan yang pro-pertumbuhan ekonomi, namun tetap sejalan dengan mandat utama Bank Sentral untuk menjaga stabilitas kurs rupiah dan mengendalikan inflasi.

Perry juga melontarkan keyakinan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga enam persen dalam beberapa tahun ke depan dari 5,07 persen tahun ini. Namun akselerasi itu, diklaim Perry, tidak akan mengabaikan stabilitas ekonomi domestik, yang sedang menghadapi derasnya tantangan dari perekonomian global. "Pro-pertumbuhan dan stabilitas bukan sesuatu yang dikontradiksikan," ujar Perry.

Perry mengatakan sejak 2015, ekonomi Indonesia terus menunjukkan pemulihan setelah melalui fase perlambatan di 2011 karena anjloknya harga komoditas global. Dia mengatakan stimulus terhadap pertumbuhan perlu didorong dengan kebijakan yang dapat menarik investasi. BI ke depan akan terus mengantisipasi tantangan-tantangan yang timbul akibat gejolak ekonomi global, yang dapat menghambat aliran investasi. Bank Sentral juga akan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peningkatan ekspor. Salah satunya dengan mendorong perluasan sektor dan pasar ekspor.

Pencalonan Diprotes

Pencalonan Perry sebagai Gubernur BI bukan tanpa masalah. Ada sekolompok yang menamakan sebagai Garda NKRI justru menolak pencalonan Perry. Menurut Ketua Garda NKRI, Haris Pertama pencalonan Perry bisa memunculkan polemik dalam ketahanan ekonomi. “Uji kelayakan Gubernur BI 28-29 Maret di senayan oleh DPR Komisi XI, diharapakan wakil rakyat objektif mendengarkan suara rakyat. Karena Perry Warjiyo Sebagai mantan direktur IMF bisa membawa sikap seperti lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) itu,” jelasnya.

Presiden Jokowi, kata dia, seharusnya bisa mencari figur Gubernur BI yang mumpuni dan berkarakter. Juga memahami ekonomi Secara moneter. "Semestinya figur-figur internal BI yang memiliki keunggulan dan memiliki pengalaman dan kinerja BI selama ini juga diajukan. Belajar dari kekawatiran masalah ekonomi nasional yang terus turun, ini tidak luput dari adanya celah ketidakberesan dalam menjalankan tugas-tugas BI. Perry Warjiyo selama menjadi Deputi Gubernur gagal, maka tidak layak menjadi Gubernur BI," sambungnya.

Oleh karena itu, Haris berharap DPR RI tidak akan meloloskan Perry dalam uji kepatutan dan kelayakan. “Memang keputusan semuanya tergantung kepada DPR yang akan melakukan "fit and proper test" (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap calon gubernur BI. Kami yakin DPR menolak dan mengembalikan Perry Warjiyo ke Presiden Jokowi," tandasnya.