PDB/Kapita dan Pemerataan

Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Baru-baru ini Biro Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2011 mencapai US$ 3.542,9 atau setara Rp 30,8 juta. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2010) angka ini tumbuh sebesar 13,8%.

Peningkatan ini lebih besar lagi apabila dibandingkan dengan tahun 2009 dimana PDB/kapita Indonesia masih di kisaran US$ 2.349,8 atau ± Rp. 23.9 juta. Peningkatan PDB/kapita akan tergantung dari peningkatan PDB dan laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ataupun daya beli (purchasing power parity) suatu negara. Suatu negara yang memiliki PDB/Kapita lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain berarti negara itu dikategorikan lebih sejahtera. Atau apabila terdapat kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka kesejahteraan negara tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Bagi Indonesia, kenaikan PDB/Kapita juga mengakibatkan jumlah kelas menengah yang semakin besar. Dimana menurut Bank Dunia terdapat 134 juta jiwa orang Indonesia yang memiliki pengeluaran antara US$ 2-US$10/hari.

Tantangan struktural bagi setiap negara berkembang dan memiliki laju pertumbuhan ekonomi relatif tinggi adalah persoalan pemerataan pembangunan ekonomi. Peningkatan PDB/Kapita dan laju kelas menengah Indonesia perlu diimbangi oleh kebijakan pola pemerataan pembangunan ekonomi baik sektoral, spasial dan kelompok masyarakat berdasarkan pendapatan/pengeluaran. Sejumlah data, misalnya data spasial, menunjukkan konsentrasi industri dan investasi (penanaman modal) yang sangat tinggi di pulau Jawa dan Sumatera.

Pola ketimpangan juga tercermin secara sektoral. Dimana industri pertanian yang menyerap hampir 38,3% tenaga kerja di tahun 2010 hanya berkontribusi sebesar 2,.9% dari pertumbuhan PDB nasional. Sementara industri telekomunikasi dan transportasi yang hanya menyerap 5,2 % tenaga kerja nasional mengontribusikan pertumbuhan PDB sebesar 13,5%.

Berdasarkan kelompok pengeluaran juga menunjukkan besarnya lapisan masyarakat miskin dan hampir miskin di Indonesia. Program nasional untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan akses dan pembangunan ekonomi perlu menjadi salah satu prioritas nasional. Agar pencapaian PDB/Kapita menjadi lebih berkualitas dan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Program pembangunan yang lebih berorientasi pembangunan infrastruktur, capacity-building, dan kewirausahaan bagi kawasan Timur Indonesia dapat mengurangi ketidakmerataan pembangunan secara spasial. Sementara program pembinaan (pendampingan) dan penataan sektor informal dapat membantu para industri dan pedagang kecil dalam peningkatan proses produksi dan akses ke sumber keuangan. Selain itu juga, komitmen nasional bagi industri pertanian akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi mayoritas pekerja Indonesia di sektor ini.

BERITA TERKAIT

Anggota Dewan Pengarah BPIP - Musuh Kita Ketidakadilan dan Kemiskinan

Prof Mahfud MD Anggota Dewan Pengarah BPIP Musuh Kita Ketidakadilan dan Kemiskinan Makassar - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi…

PT Rekadaya Elektrika Gelar Program CSR Pelatihan HTHT di Bukittinggi - Agar Kualitas Hidup ABK Lebih Baik dan Mandiri

PT Rekadaya Elektrika Gelar Program CSR Pelatihan HTHT di Bukittinggi  Agar Kualitas Hidup ABK Lebih Baik dan Mandiri NERACA Bukittinggi…

Huobi Indonesia Berbagi Aset Digital dan Kesuksesan - Layanan Platform Mata Uang Ditigal

NERACA Jakarta – Perluas penetrasi pasar di Indonesia, Huobi Indonesia Digital Currency Exchange secara resmi beroperasi daring. Perusahaan juga mengenalkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Impor Beras

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Kontroversi impor beras memicu sentimen terhadap daya serap…

Pemimpin Pro Ekonomi Syariah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Perhelatan akbar di tanah air kita saat ini tentang pemilihan umum dan pemilihan…

Menyoal BUMN Transportasi Daring

Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF   Setelah huru hara mengenai dicabutnya Permenhub 108 tahun 2017 yang mengatur mengenai transportasi daring, pemerintah…