PDB/Kapita dan Pemerataan

Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Baru-baru ini Biro Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2011 mencapai US$ 3.542,9 atau setara Rp 30,8 juta. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2010) angka ini tumbuh sebesar 13,8%.

Peningkatan ini lebih besar lagi apabila dibandingkan dengan tahun 2009 dimana PDB/kapita Indonesia masih di kisaran US$ 2.349,8 atau ± Rp. 23.9 juta. Peningkatan PDB/kapita akan tergantung dari peningkatan PDB dan laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ataupun daya beli (purchasing power parity) suatu negara. Suatu negara yang memiliki PDB/Kapita lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain berarti negara itu dikategorikan lebih sejahtera. Atau apabila terdapat kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka kesejahteraan negara tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Bagi Indonesia, kenaikan PDB/Kapita juga mengakibatkan jumlah kelas menengah yang semakin besar. Dimana menurut Bank Dunia terdapat 134 juta jiwa orang Indonesia yang memiliki pengeluaran antara US$ 2-US$10/hari.

Tantangan struktural bagi setiap negara berkembang dan memiliki laju pertumbuhan ekonomi relatif tinggi adalah persoalan pemerataan pembangunan ekonomi. Peningkatan PDB/Kapita dan laju kelas menengah Indonesia perlu diimbangi oleh kebijakan pola pemerataan pembangunan ekonomi baik sektoral, spasial dan kelompok masyarakat berdasarkan pendapatan/pengeluaran. Sejumlah data, misalnya data spasial, menunjukkan konsentrasi industri dan investasi (penanaman modal) yang sangat tinggi di pulau Jawa dan Sumatera.

Pola ketimpangan juga tercermin secara sektoral. Dimana industri pertanian yang menyerap hampir 38,3% tenaga kerja di tahun 2010 hanya berkontribusi sebesar 2,.9% dari pertumbuhan PDB nasional. Sementara industri telekomunikasi dan transportasi yang hanya menyerap 5,2 % tenaga kerja nasional mengontribusikan pertumbuhan PDB sebesar 13,5%.

Berdasarkan kelompok pengeluaran juga menunjukkan besarnya lapisan masyarakat miskin dan hampir miskin di Indonesia. Program nasional untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan akses dan pembangunan ekonomi perlu menjadi salah satu prioritas nasional. Agar pencapaian PDB/Kapita menjadi lebih berkualitas dan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Program pembangunan yang lebih berorientasi pembangunan infrastruktur, capacity-building, dan kewirausahaan bagi kawasan Timur Indonesia dapat mengurangi ketidakmerataan pembangunan secara spasial. Sementara program pembinaan (pendampingan) dan penataan sektor informal dapat membantu para industri dan pedagang kecil dalam peningkatan proses produksi dan akses ke sumber keuangan. Selain itu juga, komitmen nasional bagi industri pertanian akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi mayoritas pekerja Indonesia di sektor ini.

BERITA TERKAIT

Pentingnya Deteksi dini Tumor dan Kanker Payudara

Kanker payudara merupakan penyakit yang ditandai dengan tumbuhnya sel abnormal, tidak terkontrol pada kelenjar dan jaringan payudara. Karenanya bagi wanita…

Pulau Batam dan Bintan Potensial Dongkrak Kunjungan Wisman Ke Indonesia

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa menilai jika digarap dengan serius, Batam dan Bintan sangat…

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

3 Tahun Evaluasi Ekonomi Jokowi-JK

    Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF               Presiden Jokowi-JK punya dua jurus yang selalu dibawa kemanapun ia…

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Dilema Utang vs Pajak

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Ketika melihat data keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di dalam…