NERACA

Jakarta – Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat di pedesaan dan memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan, terdapat kebutuhan yang sangat besar terhadap alat transportasi yang dapat memobilisasi hasil-hasil pertanian, yang multiguna dapat diintegrasikan dengan alat produksi yang dapat mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian di pedesaan, dengan tetap memenuhi ketentuan laik jalan, dan harga terjangkau.

“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, muncul kreativitas di masyarakat dengan adanya pengembangan “grandong” yang menggunakan kendaraan bekas, yang tentunya tidak memenuhi aspek keamanan dan keselamatan,” ujar Airlangga saat acara AMMDes Summit dan Pameran Platform dan Komponennya di Jakarta, Selasa (27/3).

Menperin mengatakan untuk menindaklanjuti program pengembangan kendaraan pedesaan atau yang mulai saat ini diterminologikan sebagai Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan atau yang disingkat AMMDes.

“Sebagai implementasi salah satu program yang tertuang pada Nawa Cita yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan sekaligus untuk mendukung salah satu dari 5 (lima) Program Prioritas Nasional yaitu Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman,” tukasnya.

Lebih lanjut Airlangga mengungkapkan AMMDes ini di anggap sebagai solusi yang tepat guna, yang memberi manfaat ekonomi lebih bagi masyarakat pedesaan terutama yang infrastruktur jalannya masih tidak memadai. AMMDes ini dapat meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah yang selama ini pembangunannya tertinggal sehingga mampu mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota.

“Kementerian Perindustrian mendukung pihak-pihak yang melakukan pengembangan konsep AMMDes dengan membuat platform atau prototype, baik itu oleh lembaga litbang, perguruan tinggi maupun pelaku usaha dan kerja sama antara PT Kiat Inovasi Indonesia dan PT Velasto Indonesia membentuk konsorsium prinsipal dengan mendirikan PT Kiat Mahesa Wintor Nusantara (KMWN),” paparnya.

Sebelumya, Airlangga mengungkapkan banyak pihak yang beranggapan program ini jalan ditempat. Tapi kembali saya katakan, membuat sampai pada tahap prototype berbeda dengan memproduksi. Seperti yang berulangkali disampaikan Presiden RI Bapak Joko Widodo, untuk mencapai tahap produksi massal memerlukan beberapa tahapan diantaranya:  Membentuk entitas usaha. Melakukan penyiapan SDM. Membuat prototipe produk yang akan diproduksi yang telah melewati uji teknis, uji laik jalan dan endurance test, Mempersiapkan standard teknis produk dan standard produksi.

“Mempersiapkan jaringan rantai pasok untuk kebutuhan produksi dan purna jual.  Menyelenggarakan proses produksi. Menjual produk melalui jaringan yang ditetapkan dan  Memberikan jaminan purna jual (quality assurance dan spare part), dimana tahapan tahapan tersebut memerlukan peran aktif dari pelaku usaha,” ungkapnya.

Dengan pengalaman membuat kendaraan oleh masing-masing pihak dalam konsorsium, saya percaya PT KMWN mampu mewujudkan tahapan produksi massal. Tadi telah sama-sama kita dengarkan dari perwakilan PT KMWN, bahwa telah dihasilkan Platform yang didesain sedemikian rupa dengan tetap memaksimalkan kemampuan industri dalam negeri melalui penggunaan komponen yang dibuat di dalam negeri terutama oleh IKM, spare part mudah didapat di pasaran, dan pemilihan / adopsi teknologi yang sesuai dengan kondisi alam dan demografi Indonesia.

“Hari ini, sebagai wujud nyata kita dapat menyaksikan platform AMMDes dan komponennya di plaza pameran lantai 1, sebanyak 60 (enam puluh) vendor yang merupakan perusahaan manufaktur komponen dalam negeri, yang sebagian besar adalah IKM.”

Untuk mendukung percepatan pengembangan AMMDes, dibutuhkan sinergi antar-instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga). Kementerian Perindustrian sedang menyiapkan kebijakan berupa rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Menteri Perindustrian dan standar terkait pengembangan AMMDes.

Dari sisi teknis, dibutuhkan dukungan dari Kementerian Perhubungan terkait laik jalan, dukungan Kepolisian terkait registrasi dan identifikasi dukungan dari BSN terkait standardisasi. Dari sisi fasilitas, dibutuhkan dukungan dari Kementerian Keuangan terkait insentif dan fasilitas perpajakan, dukungan Kementerian Dalam Negeri terkait pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama di daerah. Dan dari sisi pasar, dibutuhkan dukungan dari Kemendes, Kementerian KUKM, dan lain-lain.