NERACA

Jakarta - PT Bank BRI Syariah mendapatkan apresiasi dari pemerintah atas pengelolaan rekening khusus Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di bank syariah. "BRI Syariah dinyatakan sebagai satu-satunya bank yang tidak dikenakan denda RTGS (real time gross settlement)," kata Direktur Utama Bank BRI Syariah Hadi Santoso melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (26/3).

Penghargaan kepada BRI Syariah tersebut disampaikan melalui surat resmi Kementerian Keuangan yang menyatakan kemampuan BRI Syariah dalam mengelola rekening khusus dengan baik sesuai aturan. Hadi menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung pengembangan ekonomi syariah yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam mendorong pembangunan di Indonesia.

"BRI Syariah berharap dapat memberikan layanan yang optimal dalan pelayanan penerimaan negara," kata dia. BRI Syariah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Kemenkeu untuk menjadi salah satu bank pengelola rekening khusus SBSN.

Salah satu terobosan yang dilakukan Kemenkeu adalah membuka rekening khusus pada bank syariah, untuk memproses percepatan proses pembayaran (disbursement). SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Hadi menilai peranan SBSN dalam membiayai pembangunan berkembang cukup baik. Besaran pembiayaan yang bersumber dari SBSN meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah maupun proporsinya. "Pembiayaan dengan SBSN juga biasanya ditujukan untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu yang menjadi persyaratan dalam penerbitan SBSN," kata Hadi

Sekedar informasi, tahun ini, pemerintah berencana melelang Project Based Sukuk (PBS) Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) sebesar 15 persen hingga 20 persen dari total penerbitan SBN bruto Rp846,4 triliun. Dengan demikian, pemerintah berharap bisa mendapatkan Rp126,96 triliun hingga Rp169,2 triliun dari penerbitan obligasi syariah. Adapun data DJPPR menunjukkan bahwa utang pemerintah atas SBN yang diterbitkan per Februari 2018 memiliki nilai Rp3.257 triliun. Angka ini mengambil porsi 80,73 persen dari utang pemerintah sebesar Rp4.034,80 triliun.

Guna meningkatkan kinerjanya, BRI Syariah juga akan menggelar penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) yang rencananya pada paruh pertama tahun ini. Hadi Santoso enggan menjelaskan secara rinci rencana perusahaan melakukan listing di Bursa Efek Indonesia. Namun, dia mengatakan, salah satu rencana perusahaan IPO adalah untuk mendongkrak aset perusahaan sehingga meningkatkan nilai Bank Umum berdasarkan Kegiatan usaha (BUKU).

“Pokoknya saya ingin (BRI Syariah) menjadi buku 3. Jumlahnya belum sebenarnya, ini belum etis. Tapi oke itu aja, kami ingin menjadi BUKU 3,” kata Hadi. Ia mengatakan, manajemen telah resmi menunjuk tiga lembaga penjamin emisi efek (underwriter) untuk melaksanakan IPO. Ketiga lembaga tersebut adalah Danareksa Sekuritas, Bahana Sekuritas, dan IndoPremier Sekuritas.