Jakarta-Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini berpotensi negatif akibat neraca perdagangan defisit dalam tiga bulan terakhir. Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai, seharusnya harga kebutuhan pokok tidak naik karena sejauh ini ekspor yang dilakukan oleh Kementan mencapai 24%, sedangkan untuk impor, Kementan menyesuaikan dengan jumlah permintaan.

NERACA

"Defisit perdagangan selama tiga bulan berturut-turut (Desember 2017 - Februari 2018) adalah yang pertama kali terjadi sejak 2014 lalu. Sebelumnya, kita menikmati surplus," ujar Faisal seperti dikutip Antara, Senin (26/3). Angka defisit pada Februari tercatat Rp1,6 triliun, sehingga total nilai defisit dalam tiga bulan terakhir menjadi Rp15,1 triliun.

Menurut dia, pemerintah harus menganggap persoalan tersebut serius, karena salah satu dampaknya adalah kesulitan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun ini.
"Net ekspor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi selama tahun lalu, berpotensi memberikan sumbangan negatif pada pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun ini," ujarnya.

Selain itu, pemerintah perlu memahami bahwa defisit perdagangan juga akan semakin mendorong pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit). Hal itulah yang menjadi salah satu faktor pendorong pelemahan nilai tukar rupiah, selain faktor eksternal, seperti kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (The Fed).

Sebelumnya Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, defisit neraca perdagangan pada Februari 2018 tersebut dipicu oleh defisit sektor migas sekitar Rp12 triliun. Sementara, sektor perdagangan nonmigas surplus sebesar Rp10,3 triliun. "Defisit selama tiga bulan berturut-turut ini harus menjadi perhatian kita. Ini tentunya menjadi peringatan buat kita semua, Januari-Februari 2018, defisit sebesar Rp12 triliun," ujarnya.

Tercatat pada Januari 2018, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar Rp10,4 triliun, atau lebih tinggi dari Februari 2018. Diharapkan, bulan berikutnya neraca perdagangan Indonesia bisa kembali mengantungi surplus.

Dari sisi volume perdagangan, neraca perdagangan mengantungi surplus 32,12 juta ton yang didorong surplus neraca nonmigas sebesar 32,57 juta ton dan neraca perdagangan migas defisit 0,46 juta ton.

CORE menilai struktur neraca perdagangan Indonesia masih rentan defisit dalam beberapa waktu ke depan. Ini lantaran impor migas yang makin melebar dan juga peningkatan impor barang konsumsi jelang hari raya Idul Fitri.

Menurut data BPS, impor migas pada bulan Januari dan Februari tercatat US$4,51 miliar atau naik 5,08% dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar US$4,3 miliar yang ditengarai kenaikan harga minyak dunia. Sementara itu, impor barang konsumsi naik 55,32% secara tahunan ke angka US$1,38 miliar.

Faisal mengatakan defisit neraca perdagangan dalam tiga bulan berturut-turut sangat disayangkan karena ini merupakan kejadian pertama kalinya sejak 2014. Tak hanya itu, proteksi atas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya juga bisa menghalangi ekspor Indonesia yang tahun kemarin memiliki kinerja cemerlang.

Untuk itu, pemerintah seharusnya memasang lampu kuning agar defisit ini tidak berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi tahun ini. Namun, ia menganggap pemerintah sudah terlambat untuk membalikkan keadaan. Sebab, defisit sepanjang dua bulan pertama 2018 akan mengerek turun pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun ini.

Menurut dia, defisit neraca perdagangan juga harus segera diantisipasi karena bisa memperlebar defisit transaksi berjalan. Sebelumnya, Bank Indonesia memprediksi bahwa defisit transaksi berjalan akan mencapai 2,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya 1,7%.

Maka itu, pemerintah perlu mengantisipasi defisit dengan tidak bergantung pada ekspor komoditas dan fokus pada ekspor manufaktur. Ini dimaksudkan agar Indonesia tak usah terpapar parah akibat fluktuasi harga komoditas.

Dalam hal ini, ia ingin Indonesia mencontoh Vietnam dan Thailand. "Kontribusi ekspor manufaktur hanya 47% dari total ekspor Indonesia, sementara kontribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor Vietnam dan Thailand saat ini sudah mencapai 78%," ujarnya.

Menurut data BPS, impor bahan baku sepanjang Januari dan Februari tercatat US$22,05 miliar atau 74,67% dari total impor senilai US$29,52 miliar. Artinya, sebagian impor Indonesia digunakan untuk proses peningkatan nilai tambah.

Namun, ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia masih bergantung akan bahan baku impor. Sehingga, ketergantungan ini pun harus segera dikurangi. "Kondisi ini menjadi warning bagi pemerintah untuk segera menempatkan upaya peningkatan daya saing industri manufaktur secara komprehensif sebagai agenda utama ke depan. Bukan sekedar untuk memperkuat neraca perdagangan, tetapi juga untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Harga Bahan Pokok

Secara terpisah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai, seharusnya harga kebutuhan pokok tidak naik. Mengingat, sambungnya, sejauh ini ekspor yang dilakukan oleh Kementan mencapai 24 persen. Sedangkan untuk impor, Kementan menyesuaikan dengan jumlah permintaan.

"Harusnya tidak naik karena kita impor. Kedua bawang merah, kita ekspor harusnya tidak naik. Tidak ada alasan bawang merah naik karena kita sudah ekspor artinya berlebih. Bawang putih juga demikian karena kita impor sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan, jadi tidak ada alasan harga naik," ujarnya.  

"Daging juga kita impor sesuai kebutuhan jadi tidak ada alasan naik. Karena kami melepas impor sesuai kebutuhan. Sesuai permintaan masyarakat untuk daging, jadi enggak ada alasan daging naik juga," dia menambahkan.

Dia mengimbau kepada seluruh pengusaha terkait dan stakeholder untuk bersama menjaga stabilitas harga bahan pokok. "Kami imbau kepada pengusaha, saudaraku, sahabatku, mari kita menjaga harga, ini tanggungjawab kita bersama. Mari kita saling pengertian jangan dibuat gaduh, semua pengusaha bawang merah, bawang putih, cabai merah, mari kita bergandengan tangan menyejukan situasi, para konsumen dengan cara harga harus stabil. Kenapa? tidak ada alasan untuk naik karena kita sudah ekspor," ujarnya.  

Dia menegaskan akan terus meningkatkan nilai ekspor dan investasi di Kementerian Pertanian (Kementan), hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi cepat kita butuh investasi dan ekspor untuk didorong. Dua-dua ini kami ekspor," ujarnya usai melantik Pejabat Eslelon I di Jakarta, Senin (26/3).

Amran mengatakan, nilai ekspor pada Kementan hingga saat ini mencapai 24%. Hal ini didukung dari sektor peternakan, perkebunan, holtikultura. Jumlah tersebut diharapkan akan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. "Strategis, di mana ekspor Kementerian Pertanian naik 24% nilai ekpor. Alhamdulillah bila perlu tahun ini lebih baik daripada tahun 2017. Yang tinggi adalah perkebunan holtikultura yang mengambil tertinggi juga peternakan," tutur  dia.

Untuk itu, pemerintah sedang menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan. Pasalnya harga kebutuhan pokok, seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, telur, daging belum juga stabil.

"Mari bersinergi perhatikan harga pangan di bulan suci Ramadhan, kami minta lebih baik lagi dibanding 2017. Pada tahun ini, saya minta cabai, bawang putih, bawang merah, telur ayam, daging, beras harus kita amankan. Stok kita aman bagaimana kita eksekusi nantinya," ujarnya.

Amran meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dan seluruh stakeholder bersama dalam menjaga harga kebutuhan bahan pokok. Padahal 10 tahun lalu dikatakannya, harga pangan sangat stabil.

"Kami minta untuk seluruh jajaran kementerian, seluruh dinas pertanian provinsi, dinas pertanian kabupaten se-Indonesia, kami minta agar harga pangan lebih stabil bila perlu (seperti) 10 tahun lalu," ujarnya. bari/mohar/fba