Kemenkop Minta Bank Turunkan Bunga KUR

NERACA

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM meminta perbankan pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memprakarsai penurunan tingkat suku bunga KUR menyusul dipangkasnya tingkat suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,75 bps. "Bank pelaksana KUR kami minta untuk memprakarsai penurunan bunga setelah BI rate diturunkan," kata Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Djamhari, di Jakarta.

Menurut Choirul, prakarsa yang baik itu harus dirintis agar juga diikuti oleh bank-bank yang lain. Pihaknya sangat mengharapkan pemangkasan tingkat suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,75 basis points akan menjadi pemicu turunnya suku bunga KUR. "Kita berharap ini menjadi pemicu bunga KUR yang selama ini memiliki banyak faktor kendala dan pertimbangan," terangnya

Choirul berpendapat dengan turunnya suku bunga acuan secara otomatis "cost of fund" akan menjadi lebih rendah. "Dengan begitu, ke dalam, bank kita minta untuk meningkatkan efisiensi sehingga net interest margin tetap terjaga. Dan ke luar, bank pelaksana KUR sekali lagi kami minta untuk memprakarsai penurunan bunga yang biasanya akan diikuti bank lain," katanya.

Sebelumnya, pihaknya menyatakan sampai saat ini masih sulit untuk menurunkan tingkat suku bunga program KUR khususnya KUR sektor mikro yang dipatok maksimal 22 persen pertahun efektif. Sedangkan KUR ritel dipatok maksimal 13 persen pertahun efektif. Sejumlah pertimbangan yakni pada sisi perbankan yang mengharuskan adanya spread atau selisih tingkat suku bunga simpanan/deposito dengan suku bunga pinjaman untuk menjaga agar bank tidak kekurangan likuiditas.

Lebih jauh Choirul menambahkan ada risiko lain yang harus dihadapi perbankan penyalur KUR bila suku bunga KUR dibuat lebih rendah. "Jika tingkat suku bunga KUR dibuat rendah maka itu dikhawatirkan akan mengorbankan portofolio produk bank yang lain," tambahnya

KUR mikro sendiri merupakan pinjaman debitur KUR yang jumlahnya maksimal Rp20 juta, sedangkan KUR ritel besar pinjamannya di atas Rp20 juta-Rp500 juta.

Kementerian Koperasi dan UKM juga menyatakan sampai saat ini masih sulit untuk menurunkan tingkat suku bunga program KUR khususnya KUR sektor mikro yang dipatok maksimal 22 persen pertahun efektif. "Tuntutan untuk menurunkan suku bunga memang banyak disampaikan tapi masih banyak pertimbangan khususnya dari sisi para bank pelaksana KUR," kata Choirul.

Dikatakan Choirul, pertimbangan sektor perbankan mengarah pada faktor harus adanya spread atau selisih tingkat suku bunga simpanan/deposito dengan suku bunga pinjaman untuk menjaga agar bank tidak kekurangan likuiditas.

Choirul juga mengatakan, ada risiko lain yang harus dihadapi perbankan penyalur KUR bila suku bunga KUR dibuat lebih rendah. "Jika tingkat suku bunga KUR dibuat rendah maka itu dikhawatirkan akan mengorbankan portofolio produk bank yang lain," katanya.

Diakui Choirul sampai saat ini masih banyak produk perbankan yang memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah dari KUR. Jika suku bunga KUR dibuat lebih rendah, maka dikhawatirkan masyarakat cenderung akan "lari" ke KUR.

Pihaknya bahkan sempat mengusulkan agar tingkat suku bunga antara KUR ritel yang ditetapkan maksimal 13 persen tahun efektif dibagi dengan suku bunga KUR mikro yang masih 22 persen pertahun efektif sebagai upaya subsidi silang. "Kami pernah usulkan kepada Komite Kebijakan KUR agar suku bunga KUR ritel dan KUR mikro dibagi tapi ternyata ini belum bisa dilakukan," katanya.

Meski begitu pihaknya akan mengupayakan untuk mengusulkan ketentuan KUR yang terbaik agar lebih banyak masyarakat khususnya pelaku KUMKM dapat mengakses KUR. Apalagi ada opini yang berkembang di tengah masyarakat saat ini bahwa suku bunga pinjaman di Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN. **rin

BERITA TERKAIT

Wagub Sumsel Minta Semua Pihak Berantas Pungli

Wagub Sumsel Minta Semua Pihak Berantas Pungli NERACA Palembang - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Wagub Sumsel) Mawardi Yahya minta seluruh…

Bank Sampoerna Buka Cabang Di Bandung

    NERACA   Jakarta - Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada para nasabah, PT Bank Sahabat Sampoerna…

BPD Bank Kalsel Rencanakan IPO di 2020

Bila tidak ada aral melintang, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel rencanakan melakukan penawaran umum saham perdana…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Jalin Kerjasama dengan Kemendagri dan PPATK - Cegah dan Berantas Pencucian Uang

  NERACA   Jakarta - Guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Industri Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan…

Gubernur BI Rombak 18 Pejabat

    NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Senin, melantik 18 pejabat baru BI, di antaranya…

BPR Diminta Konsolidasi Untuk Perkuat Modal

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank perkreditan rakyat (BPR) yang tidak bisa memenuhi syarat…