NERACA

Jakarta - Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, melalui sinergi pembangunan di seluruh sektor yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan inovatif. Sehingga pada gilirannya pembangunan yang berkelanjutan ini akan mengantarkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada tahun 2025.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketimpangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan Indonesia Development Forum (IDF) 2018 akan mengangkat tujuh sub tema besar yang diharapkan dapat memberikan masukan solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Ketujuh sub tema tersebut diantaranya. Pertama, pengembangan pusat pertumbuhan: tantangan dan praktik baik. Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan antara KBI dan KTI, telah banyak pusat-pusat pertumbuhan yang telah dibangun khsuusnya di luar Jawa.

Kedua, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan. “Indonesia masih memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia. Dengan demikian dalam upaya mengentaskan daerah tertinggal tersebut dibutuhkan pendekatan yang baik dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat masyarakat lokal dalam rangka pemerataan pembangunan,” jelasnya, dalam keterangan yang dikutip, kemarin.

Ketiga, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, adalah layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas SDM yang baik tentu akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah.

Keempat, memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pembangunan daerah. “Peran TIK sangat krusial sebagai penghubung masyarakat, meningkatkan inovasi dan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan daya saing serta modernisasi ekonomi, dan menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Berbagai peluang tersebut menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu cara dalam mengatasi kesenjangan wilayah yang terjadi di Indonesia,” jelasnya.

Kelima, penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Dari sudut pandang ekonomi, kata Bambang, jaringan transportasi yang terhubung dengan simpul-simpul produksi dan konsumsi akan membangkitkan pertumbuhan volume pergerakan yang disertai penurunan biaya pergerakannya, sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi nasional. Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang spesifik.

Keenam, inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan perbedaan karakteristik geografis, topografis, demografis, sosiologis wilayah di Indonesia, maka permasalahan pembangunan wilayah pun berbeda-beda. Oleh karena itu, peranan tata kelola dan inovasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah menjadi krusial dalam pembangunan wilayah.

Ketujuh atau terakhir, Pengoptimalan Sumber Pendanaan Pembangunan. Saat ini telah banyak skema pendanaan pembangunan, baik bersumber dari APBN maupun Non-APBN, seperti skema PINA dan KPBU. Namun, banyak hasil pembangunan daerah belum berdayaguna secara optimal karena pengalokasian pendanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber lain yang belum optimal serta belum sepenuhnya menyasar untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, forum ini sangat diperlukan untuk mengelaborasi bagaimana strategi yang tepat untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan pembangunan tersebut.

Kegiatan IDF 2018 akan berlangsung pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta. IDF 2018 akan mengusung tema Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago. Melalui IDF 2018 ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan akan mendiskusikan berbagai tantangan pembangunan wilayah di masa depan, sekaligus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam mencari solusi inovatif atas persoalan ketimpangan wilayah yang sedang dihadapi Indonesia. “Hasil IDF 2018 ini diharapkan akan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMN 2020-2024 kedepan,” kata pungkasnya.