Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi-

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Persepsian antara tahun politik dan pesta demokrasi sejatinya yaitu berbeda karena tahun politik indentik dengan riak konflik dan sikut menyikut untuk mempertahankan kursi kekuasaan sedang pesta demokrasi sejatinya adalah keramaian dengan semangat untuk melaksanakan regenerasi kepemimpinan. Ironisnya, dalam praktek ternyata tahun politik justru identik dengan pesta demokrasi dalam arti yang berlawanan karena intrik serta upaya menjatuhkan rival semakin menguat. Bahkan, segala cara dilakukan agar lawan tidak bisa menang sehingga ujaran kebencian menjadi bisnis yang menggiurkan di tahun politik. Artinya, sedari awal menyebar ujaran kebencian bisa dilakukan agar lawan tidak bisa bertarung di pesta demokrasi atau setidaknya kalah sebelum bertarung.

Sebaran ‘foto’ paha perempuan di awal tahun politik menjadi fakta bahwa dampaknya juga efektif sehingga si kandidat tidak bisa lagi bertarung dan sekaligus mematikan nilai moral si kandidat di mata publik. Selain itu, riak sejumlah kasus mahar politik sejatinya juga berkepentingan untuk mereduksi lawan yang bertarung pada tahun politik. Artinya, banyaknya kandidat yang akan bertarung di tahun sehingga harus diseleksi oleh parpol melalui restunya untuk maju sebagai kandidat dan juga harus diseleksi oleh persaingan, baik oleh sesama calon kandidat yang mencari restu dari parpol atau pesaing dari luar parpol yang sama-sama ingin meraih kursi kekuasaan 5 tahunan, baik itu sebagai wakil rakyat atau kepala daerah.

Konsekuensi dari persaingan yang semakin sengit tersebut maka membangun koalisi menjadi penting meski sejatinya tidak ada koalisi yang abadi karena yang utama yaitu bagaimana perhitungan untung rugi dari membangun koalisi itu sendiri. Paling tidak, ini bisa terlihat dari intrik politik dan juga lobi-lobi politik. Bahkan, ketika Jokowi tidak ada yang berani melawan di pilpres 2019 terutama mengacu elektabilitasnya yang meningkat dan juga sejumlah prestasi pembangunan selama pemerintahannya serta tidak adanya figur yang diyakini dapat mengalahkan Jokowi maka semua kalkulasi dan riak politik harus dilakukan. Bahkan, sentimen isu SARA jika memang perlu harus dilakukan juga demi menggoyang elektabilitas. Oleh karena itu, kasus penyerangan terhadap sejumlah tokoh agama dan rumah ibadah pada sebulan terakhir menjadi preseden buruk terkait elektabilitas dan isu SARA. Realitas ini diperkuat dengan terkuaknya bisnis saracen dan muslim cyber army melalui berbagai ujaran kebencian.

Berbagai fakta yang muncul pada sepanjang tahun politik dan setidaknya sampai selesai pilpres 2019 mendatang maka akan terus bermunculan fitnah, ujaran kebencian serta berbagai modus yang pada intinya adalah ‘mematikan’ citra positif individu agar kalah bertarung. Bahkan, pernyataan SN pada persidangan kasus korupsi e-ktp yang menyebut dua nama baru yaitu PM dan PA juga berdampak terhadap elektabilitas parpol.

Jika ini terus berlanjut maka arahnya adalah riak terhadap pelaksanaan tahun politik sehingga perilaku saling serang dan saling sandera menjadi warna dalam kehidupan politik dan ini menguatkan argumen bahwa tidak ada kawan dan koalisi sejati karena yang ada adalah kepentingan pribadi demi meraih kursi kekuasaan dan melanggengkan politik dinasti. Jadi, penangkapan Bapak – Anak sebagai koruptor sejatinya juga membuktikan bahwa riak politik akan terus ada selama pesta demokrasi dipersepsikan salah yang berakibat maraknya perilaku korupsi oleh kepala daerah, pejabat dan politisi.