NERACA

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyediakan Layanan Perbankan untuk Pengelolaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Setjen KemKum HAM) RI. Layanan tersebut diantaranya adalah pemanfaatan BNI Visa Corporate Card yang akan digunakan sebagai alat bayar untuk keperluan kedinasan Pemerintah. Langkah ini menjadi salah satu bentuk dukungan BNI terhadap upaya - upaya Pemerintah dalam menekan penggunaan uang tunai. 

Dimulainya Pengelolaan Layanan Perbankan ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) BNI Visa Corporate Card dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, Jumat (23/3). Penandatanganan ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

Penandatangan MoU tersebut dilaksanakan oleh Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Rantam Sariwanto dengan Direktur Manajemen Risiko BNI Bob Tyasika Ananta. Acara tersebut dilanjutkan dengan Penandatanganan PKS BNI Corporate Card oleh General Manager Divisi Bisnis Kartu BNI Okky Rushartomo Budiprabowo dengan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Hukum dan HAM RI Tarsono.

Corporate Secretary BNI Kiryanto mengungkapkan, BNI Visa Corporate Card nantinya akan menjadi alat pembayaran untuk transaksi yang berhubungan dengan kedinasan Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Kedinasan dimaksud antara lain mencakup pembelian tiket perjalanan dinas, akomodasi, transportasi, hingga biaya jamuan. Sejalan dengan program Pemerintah dalam menggalakkan transaksi non tunai di segenap lapisan masyarakat Indonesia, penggunaan BNI Visa Corporate Card diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan transparansi sehingga mampu menekan anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya.

BNI berkomitmen untuk menyediakan layanan yang unggul dan produk yang inovatif dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, yang meliputi Pembayaran gaji dan Tunjangan Kinerja. Penggunaan Fasilitas Integrated Cash Management dalam hal penyimpanan dan pengelolaan dana seperti BNI Direct, BNI e-Collection, BNI e-Tax, Pemberian fasilitas produk konsumer, pengelolaan dana pensiun, serta layanan produk dan jasa lainnya.