Oleh: Ariyo DP Irhamna

Ekonom INDEF

Presiden Jokowi menetapkan sektor pariwisata sebagai program prioritas pembangunan Kabinet Kerja 2015 – 2019. Sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak kekayaan dan keindahan alam serta kekayaan budaya, seharusnya tidak sulit untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat destinasi wisatawan dunia. Sebab pemerintah tidak perlu membangun tempat wisata buatan, seperti yang dilakukan negara-negara kaya, misal membuat gedung pencakar langit seperti Burj Khalifa di Dubai, bangunan ikonik seperti Menara Eiffel, atau taman buatan seperti The Gardens by the Bay di Singapura.

Namun sayangnya, di wilayah Asia Tenggara, wisatawan mancanegara lebih tertarik berkunjung Thailand, Malaysia, dan Singapura dibandingkan ke Indonesia. RI menempati peringkat keempat berdasarkan banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Asia Tenggara. Data Kementerian Pariwisata mencatata jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Thailand berada di peringkat pertama dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 32.588.303 orang, disusul Malaysia dengan 26.757.392 orang kemudian Singapura, yakni 16.402.593 orang dan Indonesia 12.023.971 orang.

Setelah tiga tahun menjadi program unggulan pemerintah, berdasarkan data terkini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Januari 2018 malah turun 6,17 persen dibanding jumlah kunjungan pada Januari 2017, yaitu dari 1,11 juta kunjungan menjadi 1,04 juta kunjungan. Demikian juga, jika dibandingkan dengan Desember 2017, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari 2018 mengalami penurunan sebesar 9,36%. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Januari 2018 mencapai rata-rata 51,91% atau naik 1,25 poin dibandingkan dengan TPK Januari 2017 yang tercatat sebesar 50,66%. Sementara itu, jika dibanding TPK Desember 2017, TPK hotel klasifikasi bintang pada Januari 2018 mengalami penurunan sebesar 7,62 poin.

Jika kita mengamati upaya pemerintah untuk mendorong sektor pariwisata, pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemasaran yang masif tapi lupa untuk membangun infrastruktur dan sarana transportasi yang menunjang sektor pariwisata. Hingga masa kerja Kabinet Kerja akan berakhir, untuk mencapai destinasi wisata popular masih sangat terbatas. Misal, jika berkunjung ke Candi Borobudur menggunakan pesawat, tiba dari Bandara Adisucipto, wisatawan harus naik bus TransJogja ke Terminal Giwangan. Dari Terminal Giwangan dilanjutkan naik bus ukuran ¾ jurusan Giwangan-Borobudur dan turun turun di gerbang Candi Borobudur. Atau dari Bandara Adisucipto, wisatawan bisa naik bus Damri menuju Magelang, dan turun di pertigaan ke Borobudur. Kemudian naik bus ukuran ¾ jurusan Giwangan-Borobudur dan turun di gerbang Candi Borobudur. Begitu juga dengan akses menuju destinasi popular di Bali, wisatawan tidak memiliki transportasi yang nyaman dan cepat menuju destinasi Ubud, Sanur, dll.

Padahal pemerintah sangat gencar dalam membangun infrastruktur tapi sayangnya infrastruktur tidak diarahkan untuk mendorong sektor pariwiasata dan sektor industri. Meskipun periode Kabinet Kerja tidak lama lagi, namun pemerintah tetap harus membangun transportasi dari pusat transportasi (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) menuju destinasi wisata. Setidaknya pemerintah dapat fokus untuk di Bali dan Yogyakarta yang telah menjadi destinasi primadona wisatawan mancanegara asing yang berkunjung ke Indonesia.