Kinerja Belum Maksimal, Tapi Gaji Pejabat BI Tetap Naik - Kenaikan Gaji Pejabat Lukai Hati Rakyat

Neraca

Jakarta – Makin makmur saja para pegawai dan pejabat Bank Indonesia (BI) setelah usulan kenaikan gaji sebesar 3% langsung disetujui Komisi XI DPR RI. Ironisnya, kenaikan gaji pegawai BI ini tidak di imbangi dengan profesionalisme dalam pengawasan dan ketegasan dalam melakukan kebijakan di sektor moneter.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, Tony Prasetiantono mengkritik pedas kenaikan gaji pegawai Bank Indonesia, "Gaji sudah besar harus diikuti profesionalisme,” katanya kepada Neraca di Jakarta, Kamis (9/2).

Menurutnya, kenaikan gaji harus menjadi tantangan bagi Bank Indonesia untuk terus memberikan kinerja optimal. Saat ini, BI memiliki tanggung jawab besar terkait Good Goverment Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan kode etik pegawai BI. Pasalnya, kasus Deputi Gubernur BI non aktif yang masih belum jelas penyelesaiannya hingga kasus teranyar kasus Bank Artha Graha Internasional Tbk (Artha Graha/INPC).

Tony menyebut, BI harus mengambil langkah konkrit dan tindakan tegas secepatnya untuk persoalan tersebut. Karena masih banyak pekerjaan rumah (PR) bagi BI yang belum terselesaikan. Sebut saja, persoalan kasus Budi Mulya yang "meminjam" uang Rp 1 miliar ke pemilik Century dan juga soal Artha Graha yang mendapat previlege potongan bunga.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta, kenaikan gaji pejabat BI akan melukai kurang lebih 30 juta rakyat miskin di Indonesia yang penghasilannya kurang dari garis kemiskinan sebesar Rp232 ribu per bulan di kota dan Rp192 ribu per bulan, “Kenaikan gaji ini menjadi tuntutan rakyat akan kinerja BI yang belum optimal,” ujarnya.

Dia menuturkan, penyetujuan kenaikan gaji pejabat BI setingkat Dewan Gubernur sangat tinggi dan ini bentuk apresiasi terhadap kinerja BI dalam menjaga stabilitas moneter. Namun hal ini bagian kecil dan masih banyak kinerja BI yang dinilai lemah dan perlu ditingkatkan, terutama mengenai menjaga nilai tukar dan pengawasan perbankan.

Bila hingga pertengahan tahun depan, kinerja BI belum menunjukkan perbaikan yang berarti, imbuh Arif, lebih baik kenaikan gaji lebih diutamakan pegawai terendah BI. Alasannya sangat jelas, disparitas gaji pokok terendah dengan rata-rata gaji dewan gubernur sebesar 8.000%, “Disparitas gaji terendah dan tertinggi tak berperikemanusiaan,” cetusnya.

Aspek Sosial Dan Politik

Sebelumnya, pengamat ekonomi politik Drajad Wibowo mengecam keras kenaikan gaji Gubernur BI yang naik menjadi Rp 158 juta per bulan. Drajat menilai tak pantas bila gaji pimpinan BI naik kala utang negara terus melonjak hingga Rp 2.000 triliun. "Gaji BI dan remunerasi Kemenkeu itu cerminan mental free rider yang melanda birokrasi dan kaum yang mengaku sebagai profesional di Indonesia. Free riding itu bahasa gampangnya "numpang gratis". "Tapi saya membacanya tidak dari sisi ekonomi saja, masuk juga secara sosial politik,” ungkapnya.

Pemahaman kaum gratisan secara sosial politik, tukas Drajad, berupa mendapatkan penghasilan berlimpah dari uang negara, jauh di atas umumnya rakyat Indonesia namun dengan beban sosial politik yang sangat kecil atau hampir nol.

Gaji dan tunjangan anggota DPR, lanjut Drajad lagi, ternyata masih kalah dibanding orang selevel direktur di BI. Padahal orang-orang BI dan Kemenkeu itu remunerasinya utuh untuk diri dan keluarga sendiri. Tidak seperti anggota DPR, yang perlu membiayai konstituen. "Mulai dari nenek mau kawin lagi sampai kucing mati pun sering anggota DPR yang harus membayari. Jadi beban sosial politik orang-orang yang mengaku profesional itu kecil sekali. Dan mereka itu juga sangat boros memakai fasilitas negara sebenarnya," tandasnya.

Belum lagi soal fasilitas jabatannya yang sangat mewah. Drajad yang juga Wakil Ketua Umum DPP PAN ini kemudian mencontohkan, rumah jabatan Dewan Gubernur BI dan mobil dinasnya.

"Mereka sering ke luar negeri dengan tiket bisnis atau bahkan first class, semuanya diam saja. Semua itu dinikmati tanpa ada keributan sosial politik. Kalau saya jadi mereka, saya malu. Sama seperti ketika saya malu memakai fasilitas berlebihan di DPR. Para pejabat negara ini, baik "profesional", birokrasi maupun politisi, semua perlu melakukan penghematan penggunaan uang negara," tegas Drajad.

Kalah Dengan Negara Lain

Sementara pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai, kenaikan gaji yang saat ini telah disetujui oleh DPR merupakan hal yang wajar-wajar saja. ”Jika kita lihat track record Bank Indonesia belakangan ini cukup bagus dan memuaskan, jadi memang perlu diapresiasi dengan menaikkan gaji karyawan dan para pejabat BI,” kata Paul

Menurut Paul, kerja keras Bank Indonesia telah banyak membuahkan hasil hingga sejauh ini bisa membuat tersenyum. ”Kita bisa bertahan dalam kondisi dunia yang sedang krisis, selain itu, baru-baru ini BI dengan berani menurunkan suku bunga acuannya atau BI rate sebesar 25 bps, menjadi 5,75%,” jelasnya.

Terkait dengan tugas BI dalam bidang pengawasan yang berkurang karena diambil alih oleh OJK, dirinya menuturkan, tugas OJK masih lama. ”OJK kan masih lama, paling lambat 1 Januari 2014, jadi memang pantaslah untuk dinaikkan,” kata Paul.

Paul pun tidak ingin jika gaji Gubernur BI yang lebih besar dibandingkan dengan gaji Presiden. ”BI itu kan lembaga independen dan diluar pemerintahan, jadi jangan dikaitkan dengan gaji presiden,” tambahnya.

Gaji yang saat ini diterima oleh gubernur BI senilai Rp 166 juta, kata Paul merupakan gaji yang terendah dibandingkan dengan Bank Central lainnya di kawasan Asia dan sudah sepantasnya dinaikkan karena prestasi dari BI sendiri.

BERITA TERKAIT

Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital - AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Suku Bunga Acuan Diprediksi Naik Kuartal IV

      NERACA   Jakarta - Chief Economist PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja memprediksi suku bunga acuan atau…

KKP Bikin Percontohan Teknologi RAS Pada Unit Pembenihan Rakyat

NERACA Yogyakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan tinjauan langsung ke Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di desa wisata…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA - Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…