Pemerintah Targetkan Gini Ratio Dibawah 0,39

NERACA

Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan Rasio Gini, bisa menyentuh level di bawah 0,39 pada akhir 2018. "Tahun ini kita harapkan bisa di bawah 0,39 dan tahun depan sekitar 0,38," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (21/3).

Dalam APBN 2018 sendiri, tingkat ketimpangan sendiri ditargetkan mencapai 0,38 pada 2018. Sebelumnya, pada tahun lalu Bambang juga sempat menyebutkan bahwa tingkat ketimpangan akan diturunkan mencapai 0,38 pada 2018 dan 0,37 pada 2019 mendatang. Bambang berdalih, penurunan Rasio Gini bukanlah merupakan upaya yang mudah. Ia menyebut keberhasilan pemerintah menurunkan Rasio Gini dari sebelumnya di atas 0,4 kini menjadi sekitar 0,39 merupakan hal yang bagus.

"Itu sudah sangat bagus karena waktu naiknya jauh lebih tajam dari penurunan dan naiknya itu 2011 karena komoditas. Jadi pemerintah sekarang sudah punya progra untuk mengurangi secara perlahan, dari di atas 0,4 persen menjadi 0,391. Karena Gini itu turun 0,1 itu sudah penurunan yang besar, tidak mudah," ujar Bambang. Pengurangan ketimpangan merupakan fokus pembangunan yang perlu ditangani komprehensif. Sesuai dengan arahan Presiden, pemerintah harus fokus untuk mengurangi ketimpangan, antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. Hal ini telah tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pada 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7-8 persen dari angka baseline 11,22 persen di 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan untuk menurun dari 0,408 di 2015 menjadi 0,36 pada akhir RPJMN. Namun, target tersebut tampaknya sulit dicapai. Bambang menambahkan, pemerintah akan berupaya mengurangi ketimpangan melalui program-program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) agar bisa lebih tepat sasaran.

"Upaya untuk mencapai target Gini tersebut yaitu dengan penguatan Program PKH dan program pengentasan kemiskinan lain juga diperkuat. Disamping itu juga ada upaya melakukan reformasi agraria, penguatan UMKM dan program kemitraan antara petani dan perusahaan menengah besar," ujar Bambang. Dari data Badan Pusat Statistik khususnya rasio gini dari 2016 ke 2017, terlihat porsi pengeluaran kelompok menengah (40 persen) naik sebesar 0,38 persen, sedangkan kelompok atas (20 persen) justru turun 0,48 persen. Sementara itu kelompok bawah (40 persen) naik, namun hanya 0,1 persen.

Pemerintah sendiri menyatakan akan lebih agresif dalam mengurangi ketimpangan yakni dengan fokus menyasar 40 persen masyarakat kelompok berpendapatan terbawah. Masyarakat kelompok ini dinilai belum terlalu terdorong oleh berbagai program atau kegiatan yang sudah dibuat oleh pemerintah selama ini. "Kami fokus ke 40 persen terbawah tadi. Selain diintervensi dari pemerintah baik dengan bantuan langsung maupun infrastruktur dasar, menurut Bambang, kelompok masyarakat berpendapatan terbawah ini didorong agar bisa lebih maju naik tingkat dengan didorong untuk berwirausaha.

BERITA TERKAIT

Ramaikan Harbolnas - Bukalapak Targetkan Transaksi Rp 1,6 Triliun

NERACA Jakarta - Meriahkan hari belanja online nasional (Harbolnas) di akhir tahun ini, Bukalapak yang selalu berpatisipasi selalu menghadirkan banyak…

Intervensi Pemerintah atas Harga CPO via Implementasi B20

Oleh: Piten J Sitorus, Mahasiswa D3 Alih Program PKN STAN Pada tahun 2017 Indonesia memproduksi sebesar 38,17 juta ton Crude Palm…

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…