Upaya Menjaga Target Bauran Energi Terbarukan 2025

Oleh: Afut Syafril

Kebutuhan listrik di Indonesia semakin meningkat, sedangkan operasional pembangkit beberapa sektor mengalami kenaikan biaya produksi.Namun, dibalik permasalahan tersebut berbagai upaya dilakukan semua pemangku kepentingan, demi menjaga target bauran energi.

Pemerintah terus menjaga agar komposisi bauran energi (energy mix) pembangkit tetap optimal. Upaya ini ditempuh melalui pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero 2018-2027.

Dalam RUPTL tersebut, Pemerintah telah menetapkan target bauran energi pembangkit hingga akhir 2025 untuk Batubara sebesar 54,4 persen, Energi Baru Terbarukan (EBT) 23,0 persen, Gas 22,2 persen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) 0,4 persen."Pemerintah telah mengesahkan bauran energi pembangkit dalam RUPTL PLN. Kami melihat terutama rencana bauran EBT akan meningkat dari 12,4 persen di tahun 2018 menjadi 23 persen di 2025 nanti," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi.

Proyeksi tersebut, lanjut Agung, diasumsikan apabila semua pekerjaan penyelesaiaan proyek pembangkit tidak mengalami kendala yang berarti sehingga bisa beroperasi sesuai target.

Dalam 10 tahun mendatang, kapasitas pembangkit di seluruh Indonesia akan mendapat tambahan sebesar 56 GW. PLTU Batubara akan mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun, yaitu mencapai 26,8 GW atau 47,8 persen. Selain itu, ada juga tambahan dari PLT Gas dan Uap (PLTGU) 10,4 GW atau 18,6 persen, PLTG/PLTMG 3,8 GW atau 6,8 persen.

Dari EBT sendiri akan mendapat tambahan kapasitas dari PLT Air 8,3 GW sebesar 14,8 persen, PLT Panas Bumi 4,6 GW atau 8,2 persen dan beberapa pembangkit lainnya berbahan bakar Solar, Sampah, Biogas dan Biomassa sebesae 2,1 GW atau sekitar 3,7 persen."Khusus untuk EBT pada tahun 2025 mudah-mudahan kalau sesuai RUPTL kapasitasnya bisa bertambah sebesar 7,3 GW," jelas Agung.

Strategi Pengembangan

Pemenuhan pasokan listrik di beberapa wilayah tertentu akan diutamakan melalui pengembangan kapasitas pembangkit. Selain untuk memenuhi pertumbuhan beban, faktor keandalan pasokan jadi titik tekan atas antisipasi melonjaknya kebutuhan listik selama 10 tahun mendatang."Pengembangan kapasitas ini akan diarahkan sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan EBT dan program 35.000 MW," tandas Agung.

Sesuai persetujuan Menteri ESDM, menurut dia, pengembangan pembangkit oleh PT PLN berpegang pada prinsip biaya penyediaan listrik rendah (least cost) dengan tetap memenuhi kecukupan daya dan tingkat keandalan wajar dalam industri tenaga listrik.

Pemerintah juga terus mendorong PLN mengoptimalkan penggunaan EBT dengan mempertimbangkan efisiensi harga dan menjaga keseimbangan supply dan demand serta status kesiapan pembangkit.

Indikasi pemilihan lokasi pembangkit juga bagian tak kalah penting. Dengan begitu, pengembangan kapasitas pembangkit secara tidak langsung akan memperhatikan ketersediaan energi primer setempat, kedekatan pusat beban, regional balance, topologi jaringan transmisi, kendala sistem transmisi hingga hingga permasalahan teknis, lingkungan maupun sosial.

Daerah penghasil batubara, misalnya. Jenis pembangkit yang lebih tepat diprioritaskan untuk dikembangkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang atau pengembangan pembangkit berbasis gas di sekitar mulut sumur gas (wellhead)."Kondisi ini sesuai dengan yang apa yang diinisiasikan oleh Menteri Jonan atas pembangunan pembangkit di dekat lokasi bahan baku agar bisa menekan biaya produksi sehingga menjadi lebih efisien," jelas Agung.

Meminimalkan BBM

Pergeseran menuju energi primer yang optimal diharapkan meminimalkan penggunaan BBM. Tercatat pemakaian BBM untuk pembangkit listrik dari 11,4 juta kiloliter pada tahun 2011 menjadi hanya 6,3 juta KL pada 2017.

Hal yang sama juga terjadi pada proyeksi pengoperasian pembangkit. Pembangkit pemikul beban puncak terus diupayakan untuk tidak menggunakan BBM. Penggunaaan BBM hanya akan dipakai sebagai penyangga (buffer) dalam mempercepat ketersediaan daya sebelum energi primer tersedia lebih ekonomi.

PLN merencanakan akan mengoptimalkan potensi gas, seperti Liquified Natural Gas (LNG) dan Compressed Natural Gas (CNG) ataupun potensi hidro, seperti PLT Air peaking dengan reservoir dan pumped storage sebagai pembangkit pemikul beban puncak.

Sementara, Mobile Power Plant (MPP) bisa digunakan untuk pemikul beban kecil karena pembuatnya yang terbilang singkat dan mobile ataupun PLT Gas dan Uap (PLTGU) untuk pemikul beban menengah.

Selanjutnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan sendiri menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia. Seperti yang diketahui, rasio elektrifikasi Indonesia saat ini telah mencapai 95,35 persen, di mana jumlah tersebut telah melampaui target rasio elektrifikasi tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 92,75 persen.

Rasio elektrifikasi Indonesia saat ini adalah 95,35 persen, telah melampaui target nasional sebesar 92,75 persen, menurut Jonan hal ini sama pentingnya dengan bauran energi yang juga ingin kita capai."Rasio elektrifikasi di Papua (62,1 persen) dan Nusa Tenggara Timur (61,02 persen) masih tertinggal dan harus dikejar di tahun ini dan tahun depan," ujarnya.

Pada kesempatan lainnya, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik 10 (sepuluh) tahun ke depan, PT PLN (Persero) telah merencanakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2018-2027, sebagai berikut: a. Proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan: 6,86 persen b. Total rencana pembangunan pembangkit: 56.024 MW c. Target bauran energi pembangkit akhir tahun 2025, batubara 54,4 persen, EBT 23,0 persen, gas 22,2 persen, Bahan Bakar Minyak 0,4 persen d. Total rencana pembangunan jaringan transmisi 63.855 kms e. Total rencana pembangunan gardu induk 151.424 MVA f. Total rencana pembangunan jaringan distribusi 526.390 kms g. Total rencana pembangunan gardu distribusi 50.216 MVA. (Ant.)

BERITA TERKAIT

BEI Suspensi Saham dan Waran Alfa Energi

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham dan waran seri I PT Alfa Energi…

Menjaga APBN Sehat

Di tengah gencarnya pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) sebagai upaya untuk menutupi kelangkaan likuiditas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara…

Berpotensi Hambat Industri Hilir Migas - PENGAMAT ENERGI MENILAI REVISI ATURAN ESDM

Jakarta-Pengamat energi menilai, rencana pemerintah mengatur harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi berpotensi menghambat perkembangan industri hilir minyak dan gas…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Transformasi Digital Manajemen Keuangan Negara di Era Disrupsi

Oleh: Windraty Ariane Siallagan, Kasubdit Litbang & KK, Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPB Kemenkeu *) Disrupsi teknologi (technology disruption) yang terjadi di berbagai aspek kehidupan…

Carut Karut Permasalahan Pilkada, Tanpa Solusi

Oleh : Airlangga, CEO Strategic Assessment Tahapan penyelenggaraan Pilkada 2018 masih menghadapi kendala, sebagai ekses internal seperti masa bakti Komisioner…

Peran Pemerintah Dorong Kebangkitan UMKM

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti LSISI   Dari tahun ke tahun, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada…