Masyarakat Dinilai Masih Malas Pakai BBG

NERACA

Jakarta - Kebijakan pemerintah terkait konversi BBM ke BBG dinilai akan menemui banyak hambatan. Masalahnya perbedaan harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan gas tidak rasional. Harga BBM bersubsidi justru lebih murah dari BBG saat ini. "Perbedaan harga CNG (compressed natural gas) harga Rp 4.100 dan LGV (liquefied gas for vehicle) harganya Rp 5.500 per liter, BBM bersubsidi Rp 4.500," kata ekonom Universitas Gadjah Mada Anggito Abimanyu di Jakarta, 9/2

Lebih jauh kata Anggito, factor keamanan dan kelaikan dari converter kit untuk BBG belum teruji. Belum lagi infrastruktur SPBG di Indonesia masih sangat minim dan tidak merata. "Dan juga dengan diterapkannya konversi gas maka garansi ATPM (agen tunggal penjual merek) bisa dicabut," tambahnya

Oleh karena itu, lanjut Anggito, pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi Rp 500-Rp 1.000 per liter dan anggaran penghematan subsidi dapat diberikan insentif untuk BBG. "BBG bukan opsi tetapi wajib bagi bahan bakar terjangkau, aman, dan ramah lingkungan," imbuhnya

Ditempat terpisah, Direktur Jenderal minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo menegaskan hingga pemerintah belum memutuskan masalah pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan diterapkan per 1 April 2012. "Sekarang kita bikin kajian, kajian dua minggu selesai. Saya tidak mau ngomong sebelum kajian selesai," katanya

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan kajian-kajian tentang pembahasan pembatasan BBM bersubsidi akan diselesaikan di pertengahan Februari. "Kajian BBM masih menunggu hasil report tanggal delapan atau sembilan dari tim kajian. Ini baru seminggu dan lalu kita tambah seminggu lagi di pertangahan Februari kelar semua," ujar Evita.

Evita menambahkan kajian tersebut dilakukan oleh tim kajian yang terdiri dari konsorsium, UI, ITB, Unpad dan Lemigas. "Dan mudah-mudahan seminggu ini kelar. Dan pertengahan Februari kelar. Dari Pak Anggito enggak ada gas, kan sekarang ada gasnya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) jangan hanya saja untuk mengamankan subsidi dan kuota APBN, akan tetapi dipikirkan juga bagaimana dampak dari kebijakan yang diambil ke depannya. "Sekarang banyak opsi mengenai BBM ini yaitu menambah subsidi terhadap BBM. Adanya pembatasan, atau adanya kenaikan harga.

Malah Marzuki menyarankan semua opsi yang ditempuh pemerintah dilaksanakan saja terlebih dahulu. Namun demikian berbagai kebijakan yang menimbulkan dampak negative dalam jangka panjang segera dihentikan. “Saya gampang saja, tiga-tiganya saja diambil. Tapi kebijakan tersebut perlu dipikirkan dampak jangka panjangnya. Whats next? Bagaimana nanti di 2013 dan seterusnya," ungkapnya.

Menurut Marzuki, ke depan pemerintah perlu memberdayakan sumber energi baru dan terbarukan secara konsisten dan berkelanjutan agar BBM ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengingat jumlah minyak yang semakin sedikit dari waktu ke waktu. "Sekarang sumber daya terbatas, permintaan tinggi, maka harga akan naik terus. Inilah teori dasar ekonomi," paparnya.

Selain itu, Marzuki berpendapat solusi jangka panjang untuk permasalahan ini yaitu percepatan program konversi BBM ke BBG, percepatan pembangunan infrastruktur BBM pertamax dan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi publik seperti kereta api bandara serta monorail. **cahyo

BERITA TERKAIT

Dikategorikan B3, Limbah Faba Masih Bisa Dimanfaatkan

      NERACA   Jakarta - Industri manufaktur berperan penting dalam implementasi konsep ekonomi berkelanjutan. Selain akan menjadi tren…

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Kritisi RUU Pertanahan - Tunda Pengesahan RUU Pertanahan, Pastikan Rakyat Terlibat

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Kritisi RUU Pertanahan  Tunda Pengesahan RUU Pertanahan, Pastikan Rakyat Terlibat NERACA Jakarta - Koalisi Organisasi Masyarakat…

Penjelasan Belum Memuaskan - BEI Pastikan Suspensi KIJA Masih Berlanjut

NERACA Jakarta – Meskipun PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) sudah memberikan penjelasan terkait potensi gagal bayar atau default atas…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indeks Pembangunan Kesehatan : Bali Tertinggi, Papua Terendah

    NERACA   Jakarta - Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) paling tinggi sementara…

Presiden Minta Menteri Antisipasi Dampak Kekeringan

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi…

Beban Ekonomi Akibat DBD Capai US$ 381 Juta

    NERACA   Jakarta - Indonesia telah melawan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah mencapai 50 tahun, akan tetapi…