Masyarakat Dinilai Masih Malas Pakai BBG

NERACA

Jakarta - Kebijakan pemerintah terkait konversi BBM ke BBG dinilai akan menemui banyak hambatan. Masalahnya perbedaan harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan gas tidak rasional. Harga BBM bersubsidi justru lebih murah dari BBG saat ini. "Perbedaan harga CNG (compressed natural gas) harga Rp 4.100 dan LGV (liquefied gas for vehicle) harganya Rp 5.500 per liter, BBM bersubsidi Rp 4.500," kata ekonom Universitas Gadjah Mada Anggito Abimanyu di Jakarta, 9/2

Lebih jauh kata Anggito, factor keamanan dan kelaikan dari converter kit untuk BBG belum teruji. Belum lagi infrastruktur SPBG di Indonesia masih sangat minim dan tidak merata. "Dan juga dengan diterapkannya konversi gas maka garansi ATPM (agen tunggal penjual merek) bisa dicabut," tambahnya

Oleh karena itu, lanjut Anggito, pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi Rp 500-Rp 1.000 per liter dan anggaran penghematan subsidi dapat diberikan insentif untuk BBG. "BBG bukan opsi tetapi wajib bagi bahan bakar terjangkau, aman, dan ramah lingkungan," imbuhnya

Ditempat terpisah, Direktur Jenderal minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo menegaskan hingga pemerintah belum memutuskan masalah pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan diterapkan per 1 April 2012. "Sekarang kita bikin kajian, kajian dua minggu selesai. Saya tidak mau ngomong sebelum kajian selesai," katanya

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan kajian-kajian tentang pembahasan pembatasan BBM bersubsidi akan diselesaikan di pertengahan Februari. "Kajian BBM masih menunggu hasil report tanggal delapan atau sembilan dari tim kajian. Ini baru seminggu dan lalu kita tambah seminggu lagi di pertangahan Februari kelar semua," ujar Evita.

Evita menambahkan kajian tersebut dilakukan oleh tim kajian yang terdiri dari konsorsium, UI, ITB, Unpad dan Lemigas. "Dan mudah-mudahan seminggu ini kelar. Dan pertengahan Februari kelar. Dari Pak Anggito enggak ada gas, kan sekarang ada gasnya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) jangan hanya saja untuk mengamankan subsidi dan kuota APBN, akan tetapi dipikirkan juga bagaimana dampak dari kebijakan yang diambil ke depannya. "Sekarang banyak opsi mengenai BBM ini yaitu menambah subsidi terhadap BBM. Adanya pembatasan, atau adanya kenaikan harga.

Malah Marzuki menyarankan semua opsi yang ditempuh pemerintah dilaksanakan saja terlebih dahulu. Namun demikian berbagai kebijakan yang menimbulkan dampak negative dalam jangka panjang segera dihentikan. “Saya gampang saja, tiga-tiganya saja diambil. Tapi kebijakan tersebut perlu dipikirkan dampak jangka panjangnya. Whats next? Bagaimana nanti di 2013 dan seterusnya," ungkapnya.

Menurut Marzuki, ke depan pemerintah perlu memberdayakan sumber energi baru dan terbarukan secara konsisten dan berkelanjutan agar BBM ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengingat jumlah minyak yang semakin sedikit dari waktu ke waktu. "Sekarang sumber daya terbatas, permintaan tinggi, maka harga akan naik terus. Inilah teori dasar ekonomi," paparnya.

Selain itu, Marzuki berpendapat solusi jangka panjang untuk permasalahan ini yaitu percepatan program konversi BBM ke BBG, percepatan pembangunan infrastruktur BBM pertamax dan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi publik seperti kereta api bandara serta monorail. **cahyo

BERITA TERKAIT

Momok PKI Membodohi Masyarakat

NERACA Jakarta - Pada 2018 Indonesia akan memasuki tahun politik dalam rangka memilih kepala daerah untuk lima tahun ke depan.…

BEI Sayangkan Masih Listing di Negara Lain - Miliki Return Investasi Tinggi

NERACA Jakarta – Melesatnya pertumbuhan industri pasar modal menjadi ketertarikan investor asing menanamkan modalnya tanah air, namun ironisnya masih ada…

Abraham Samad : Masyarakat Harus Marah Dikasih Uang Politik

Abraham Samad : Masyarakat Harus Marah Dikasih Uang Politik NERACA Bandung - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

PHE Serahkan Pengelolaan Sukowati ke Pertamina EP

    NERACA   Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…