NERACA

Jakarta - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihak perbankan akan menunjuk agen-agen untuk menjadi penyalur bantuan pangan nontunai (BPNT). "Selain membuat KKS (kartu keluarga sejahtera), kami juga menunjuk agen-agen bank yang mempunyai toko kelontong untuk menjadi agen penyalur BPNT," kata Kartika ditemui usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (20/3).

Kartika mengatakan bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memang ditugaskan untuk menjadi agen-agen penyalur BPNT. "Agen-agen bank Himbara itu sekarang ditugaskan untuk menjadi agen penyalur. Nanti rakyat yang menerima KKS bisa ke agen bank untuk menarik BPNT dalam bentuk beras," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK Puan Maharani mengatakan perluasan penyaluran BPNT masih dalam pertimbangan dan kajian lebih lanjut. Ia mengemukakan distribusi BPNT sudah mencapai 86 persen dengan 1,2 juta KPM di 44 kota dalam periode Januari-Maret 2018.

Sebagai awalnya, pemerintah akan menambah dua juta KPM dan akan dilanjutkan hingga 10 juta KPM pada 2018. Wilayah yang menerima BPNT juga akan diperluas ke 24 kabupaten-kota lainnya yang dinilai sudah siap menlaksanakan penyaluran BPNT. "Tentu saja dilihat dulu daerahnya siap atau tidak, penyalurnya bank Himbara siap atau tidak. Harus samakan persepsi dulu satu pendapat kita nyatakan siap, dan harus lihat kesiapan daerah," kata Puan.

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan 281.001 agen untuk menjamin pasokan bantuan pangan lewat program BPNT pada 2018. Ada 10 juta keluarga yang disasar sebagai penerima manfaat dalam program ini. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyatakan, infrastruktur penyaluran bantuan jadi fokus utama pemerintah. "Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) sudah siapkan, dan juga kartu untuk 6 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," kata Gatot.

Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan fasilitas perbankan untuk mendukung inklusivitas keuangan. Target pemerintah, hingga 2019 sudah 75% masyarakat yang bisa terjangkau fasilitas perbankan. Agen perbankan jadi ujung tombak penyaluran BPNT. Pasalnya, penggunaan BPNT bakal berkembang tidak hanya untuk belanja bahan pangan, tetapi juga penyetoran dan penarikan uang.

Ada empat syarat untuk menjadi agen e-warong (elektronik warung gotong royong), yaitu warga lokal, mempunyai usaha utama, menjalani uji kepatutan dan kelayakan, serta memiliki deposit dalam jumlah tertentu. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky Wibowo mengungkapkan ada tiga tantangan untuk mencapai masyarakat yang literasi terhadap produk keuangan tinggi. Pertama, registrasi data KPM harus benar-benar valid agar perbankan tidak kesulitan.

Kedua, edukasi dan sosialisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ketiga, koordinasi antarpemerintah harus bisa diimplementasikan dengan baik. "Kualitas inklusi keuangan bakal tinggi jika target tercapai," ujar Pungky. BPNT dianggap bakal meningkatkan kualitas masyarakat dan menguntungkan perekonomian nasional. Sebab, penyaluran dalam bentuk dana non-tunai dinilai lebih efisien ketimbang barang seperti Beras Sejahtera (Rastra).

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27 juta jiwa. Namun, ada 68 juta orang yang rentan terhadap kemiskinan karena berada di atas garis kemiskinan. "Kami perlu melakukan pengurangan beban dan peningkatan pendapatan," tutur Pungky.