ICMI Lebak: Lebih Tepat Atasi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan 

NERACA

Lebak - Dewan Pakar Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak Roji Santani mengatakan lebih tepat untuk mengatasi kemiskinan melalui program pemberdayaan dibandingkan penyaluran bantuan uang tunai.

"Kita menilai selama ini penanganan kemiskinan belum tepat dengan penyaluran bantuan sosial karena tidak memberikan pendidikan pada masyarakat untuk mengubah kehidupan yang mandiri," kata Roji Santani saat dihubungi di Lebak, Selasa (20/3).

Lebih tepat untuk mengatasi kemiskinan itu melalui program pemberdayaan, ketrampilan, pembinaan mental dan pendidikan kewirausahaan.

Selama ini, penyaluran bantuan uang tunai bagi warga miskin melalui program keluarga harapan (PKH), penguatan modal kelompok usaha bersama (KUBE) dan program jaminan sosial rakyat Banten bersatu (Jamsosratu) hingga kini belum mampu mengatasi kemiskinan. Padahal, pemerintah mengalokasikan dana uang tunai itu hingga triliunan rupiah.

Mereka keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial setiap triwulan memadati Bank juga Kantor Pos setempat untuk pencairan dana tunai itu. Namun, kemiskinan, pengangguran, anak putus sekolah dan angka kematian bayi,gizi buruk juga ibu masih tinggi.

Begitu juga usaha warungan masyarakat yang menerima penguatan modal KUBE tidak berkembang. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah menggulirkan program pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan tersebut.

Program pemberdayaan diantaranya pelatihan ketrampilan, pembinaan mental dan pendidikan kewirausahaan. Sebab, program pemberdayaan dapat melaksanakan revolusi mental, memotivasi semangat hidup optimistisme sehingga mereka mau mengubah hidupnya mandiri. Apalagi, ajaran Islam mewajibkan manusia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan diharamkan kemiskinan karena mendekati kekupuran.

Selama ini, penyaluran uang tunai pada PKH,KUBE dan Jamsosratu tidak memberikan pendidikan juga kemajuan kehidupan mereka. Bahkan, mereka menjadikan orang pemalas tanpa kerja keras dan inginya menggantungkan hidupnya kepada bantuan pemerintah juga orang lain."Kami berharap penanganan kemiskinan itu melalui program pemberdayaan, ketrampilan, pembinaan mental dan pendidikan kewirausahaan," kata mantan anggota DPRD Lebak itu.

Menurut dia, kemiskinan di daerah itu kebanyakan penyebabnya pemalas juga tidak memiliki keahlian atau ketrampilan serta minimnya pendidikan kewirausahaan. Permasalahan itu, kata dia, tentu sangat diharapkan pendamping yang mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi mereka. Pendamping tersebut dapat melaksanakan pemberdayaan, ketrampilan, pembinaan mental dan kewirausahaan sehingga dipastikan kemiskinan di daerah itu menurun.

"Kami yakin pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan dipastikan kehidupan mereka kelak akan hidup mandiri dan bisa menyerap lapangan pekerjaan," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Sosial Idrus Marham saat berkunjung ke Banten mengatakan PKH pada tahun 2018 diperluas dari 6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. Bantuan yang telah dicairkan untuk penyaluran Tahap I dengan realisasi untuk 9.576.843 KPM (96 persen) senilai Rp4.79 triliun tersebar di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Jumlah penerima PKH di Provinsi Banten sebanyak 320.410 KPM dengan bantuan senilai Rp605,91 miliar. 

Idrus meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan pendataan kembali untuk memastikan semua masyarakat di Banten yang memenuhi kriteria penerima PKH bisa mendapatkan bantuan itu. Ant