Bulog Diminta Serap Gabah 1,2 Juta Ton - UNTUK MENURUNKAN HARGA BERAS JELANG RAMADHAN

Jakarta-Menko Perekonomian Darmin Nasution meminta Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap beras dan gabah sebesar 1,2 juta ton hingga Juni 2018, sebagai upaya menurunkan harga beras hingga kembali normal menjelang Ramadhan, sesuai instruksi Presiden Jokowi. Sementara itu, Bulog dan BPS bekerja sama untuk keakurasian data stok beras nasional.

NERACA

Menurut Darmin, sampai saat ini serapan Bulog masih jauh dari target, yakni hanya 100 ribu ton. Dia berharap, panen raya yang terjadi pada April bisa meningkatkan serapan beras dan gabah Bulog. Dan pemerintah juga berharap harga gabah kering panen (GKP) yang saat ini ada di atas Rp5 ribu per kg bisa turun ke angka Rp4.400 per kg. Harga ini sesuai dengan fleksibilitas harga Perum Bulog, yakni 20% lebih tinggi dari Inpres No 5 Tahun 2015 sebesar Rp3.700 per kg.

"Kami memang sudah targetkan dari awal, sejak dua bulan lalu Bulog harus bisa membeli gabah atau beras setara dengan 1,2 juta ton sampai bulan Juni hingga Juli. Karena panen itu berasnya tidak dijual semua pada Mei, tapi juga pada Juni," ujar Darmin di Jakarta, awal pekan ini.

Meski serapan Bulog masih belum maksimal, Darmin menjamin stok beras di Bulog itu masih aman demi memenuhi kebutuhan beberapa bulan ke depan. Saat ini, stok Bulog sebanyak 590 ribu ton akan dipakai untuk operasi pasar serta penyaluran beras untuk rakyat sejahtera (rastra).

"Bulog masih punya stok untuk operasi pasar. Walaupun besar-besaran masih adalah sampai akhir April, tetapi panen raya kami yakin akan terjadi akhir April. Panen raya biasanya surplus lebih besar, beras lebih banyak dikumpulkan," ujarnya.

Hanya persoalannya hingga saat ini, beras yang tiba baru sebesar 261 ribu ton lantaran beras impor sebanyak 20 ribu ton dari India dan Pakistan belum kunjung datang. Sehingga, pemerintah memberi batasan waktu impor terakhir hingga akhir Maret mendatang.

Sayangnya, ada kabar dari Pakistan dan India akan masuk pada Mei mendatang, sehingga pemerintah mengundurkan kembali tenggat waktu impor menjadi akhir Mei.

Meski terbilang lama, namun pemerintah tak bisa mengalihkan impor beras dari India dan Pakistan dengan alasan hubungan diplomatik. Jika Indonesia tak jadi impor, Darmin khawatir kedua negara tersebut marah mengingat defisit perdagangan India dan Pakistan terhadap Indonesia cukup besar. "Khusus untuk itu cuma 20 ribu ton, kayaknya mereka sanggupnya Mei. Saya tidak tahu pertengahan atau akhir," ujarnya.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017, HET beras medium ada di angka Rp9.450 hingga Rp10.250 per kg. Sayangnya menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), rata-rata harga beras nasional per 19 Maret 2018 berada di angka Rp11.800 per kg.

Jelas, Bulog siap menyalurkan ribuan ton beras, sebagai upaya menambahkan pasokan sehingga diharapkan bisa menurunkan harga beras yang semakin tinggi. Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, hal ini untuk mencegah terjadinya lonjakan harga beras saat bulan puasa.

"Kami tidak ingin tidak ada yang diserap di beras. Diharapakan dilapangan itu. Saya kira data udah disampaikkan kita akan melihat dimana kami mengerjakan yang selayaknya dan sekitar 400 ribu ton beras yang akan kami keluarkan dari 600 ribu ton beras yang kita punya," ujar Djarot, kemarin.

Stok yang akan dikeluarkan, menurutnya bakal dilakukan secara bertahap. Dimana hal tersebut diagendakan lewat operasi pasar sebelum dan menjelang bulan puasa untuk mencegah terjadinya kenaikan harga pada beras yang bisa saja mempengaruhi inflasi.

"Soalnya kalau idealnya, sebelum memasuki puasa kita sudah bisa panen 150 ribu ton itu kuota sepanjang tahun. Nah stok yang kita punya ini kita lakukan secara bertahap tahap yang di bulan ini dan kedepannya agar bisa menjaga inflaai di angka yang aman," ujarnya.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pada Februari 2018, rata-rata harga beras untuk semua kualitas di tingkat penggilingan mengalami peningkatan. Untuk kualitas premium, harga beras naik sebesar 0,31%, kualias medium naik 0,37%, dan kualitas rendah naik sebesar 1,99%.

Sementara data Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan harga beras medium masih mencapai Rp12.500 per kg. Peningkatan harga beras terjadi karena perubahan adanya waktu panen karena cuaca.

Data Produksi Nasional

Pihak Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pemerintah akan menggunakan peta dan teknologi terkini dalam menyajikan data produksi beras nasional. Dengan demikian, diharapkan data produksi beras akan semakin efisien dan akurat.

"BPS sekarang sedang bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam meningkatkan akurasi data produksi beras. Kita harus menggunakan teknologi terkini dan banyak peta," ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di kantor Perum Bulog, Selasa (20/3).

Untuk itu, BPS dan Perum Bulog menandatangani nota kesepahaman mengenai penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan. BPS akan menggunakan banyak peta dasar seperti dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). "Ini semua di overlay. Jadi kita menggunakan sebuah metodologi Kerangka Sample Area (KSA)," ujarnya.

Dia menambahkan, peta dasar ini membantu BPS dan Bulog untuk memantau data produksi beras secara bertahap dalam periode enam bulan atau satu tahun sekali (per sub-round).

"Setiap bulan kita mengambil sekitar 192 ribu titik pengamatan. Misalnya kordinatnya dimatikan, petugas harus datang ke sana, bawa ponselnya, harus memotret. Apakah sawah tersebut sedang panen, apakah sedang puso (tidak mengeluarkan hasil), apakah sedang dalam vegetatif I, dan seterusnya," ujarnya.

Untuk target pengumuman, Kecuk mengatakan akan merilis data ini paling lambat Agustus 2018 untuk mencegah perbedaan data yang terjadi kembali ke depan. "Kita harapkan paling lambat Agustus lah kita merilis data tersebut. Tapi mungkin tidak perlu bulanan yah, per sub-round nanti akan kita rilis data produksi beras. Yang penting metodologi baru ini semuanya bisa mengakses, transparan, dan tidak ada dispute data lagi," ujarnya.

Dengan kerja sama tersebut bertujuan agar kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi yang saling mendukung dan dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penugasan pemerintah.

Dirut Bulog mengatakan, data BPS yang diamati dan dirilis akan menjadi bagian dari early warning system. Data BPS itu juga sebagai salah satu alat dalam menentukan strategi penugasan dan komersial "Nota Kesepahaman ini bagi Perum Bulog diharapkan dapat mendukung kegiatan bisnisnya dengan tidak mengurangi independensi BPS," tutur Djarot.

Selain harga beras, BPS juga sediakan data komoditas lainnya yaitu gula, minyak, jagung, dan sebagainya yang perlu dipantau tiap bulan. Ia mengharapkan harga komoditas tersebut semakin sinkron dan data lain terkait pangan. "Butuh dukungan data yang relevan dan up to date serta akses yang mudah bagi masyarakat. BPS punya peran provide data dan informasi terutama perkembangan harga di tingkat konsumen dan produsen," ujar Kecuk.

Seperti diketahui, Perum Bulog ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016 yang ditugaskan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan baik ditingkat konsumen maupun produsen dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Adapun nota kesepahaman dengan BPS itu meliputi antara lain penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data dan informasi statistik di bidang pangan. Kemudian pemanfaatan data dan informasi statistik di bidang pangan. Selain itu, pengembangan sistem informasi statistik di bidang pangan, serta dukungan fasilitas serta peralatan analisa mutu pangan.

Sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin stok beras cukup untuk memenuhi kebutuhan sehingga tidak perlu impor, namun Kementerian Perdagangan (Kemendag) justru mengambil kebijakan berbeda yaitu impor beras. Munculnya perbedaan data produksi beras terjadi karena Kementan melihat dari sisi produksinya, sementara Kemendag memotret dari kenaikan harga beras yang terjadi di pasar.

Selanjutnya Ombudsman RI meminta kepada Kementerian Pertanian agar berhenti mengumumkan stok beras nasional dalam keadaan surplus. Padahal, berdasarkan survei yang dilakukan Ombudsman di 31 provinsi dari tanggal 10-12 Januari 2018, menunjukkan bahwa stok beras dalam keadaan pas-pasan, tidak merata, dan harga meningkat tajam sejak Desember.

"Kementan selalu menyatakan bahwa produksi beras surplus dan stok cukup hanya berdasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara rill," kata anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin 15 Januari 2018.

Menurut Ahmad, gejala kenaikan harga sejak akhir tahun, tanpa temuan penimbunan dalam jumlah besar, mengindikasikan kemungkinan proses mark-up data produksi dalam model perhitungan selama ini. "Akibat pernyataan surplus yang tidak didukung data akurat tentang jumlah dan sebaran stok beras yang sesungguhnya di masyarakat, pengambilan keputusan berpotensi keliru," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Investor Jepang Diminta Beri Pelatihan Vokasi

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mendorong perusahaan Jepang yang telah menanamkan…

Sanksi Buat Transaksi Tunai Lebih Rp 100 Juta - PPATK DAN KPK MINTA DPR PERCEPAT RUU BATASAN UANG KARTAL

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau tunai…

Mencari Solusi untuk Masa Depan Bank Muamalat

Oleh: Satyagraha Beberapa waktu lalu, Bank Muamalat, yang saat ini merupakan bank syariah tertua di Indonesia, diterpa oleh isu kekurangan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KPK: Pengusaha Jangan Takut Ancaman Kepala Daerah

  NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pengusaha jangan takut dengan ancaman dari para calon kepala daerah…

PPATK DAN KPK MINTA DPR PERCEPAT RUU BATASAN UANG KARTAL - Sanksi Buat Transaksi Tunai Lebih Rp 100 Juta

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau tunai…

PRESIDEN INGATKAN DAMPAK EKONOMI PROYEK STRATEGIS NASIONAL - Eksekusi Pekerjaan PSN Mulai 2018

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan para menteri agar proyek strategis nasional (PSN) yang direncanakan mulai dikerjakan tahun ini harus betul-betul dipastikan eksekusinya…