KPK : Banyak Ditemukan Korupsi di Sektor Pendidikan

KPK : Banyak Ditemukan Korupsi di Sektor Pendidikan

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan idealnya pendidikan harus menjadi tempat yang benar-benar bersih dari korupsi namun faktanya justru di bidang pendidikan paling banyak ditemukan tindakan korupsi baik di provinsi maupun kabupaten-kota.

"Pendidikan harus menjadi tempat yang benar-benar bersih dari korupsi, karena pendidikan yang membawa Indonesia ke depan dan harus bersih dari korupsi," ujar Basaria dalam seminar perempuan antikorupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di Jakarta, Senin (19/3).

Basaria mengatakan bagaimana seluruh tempat pendidikan di Tanah Air, mulai dari tingkat rendah dan tinggi tidak ada korupsi."Namun faktanya justru di bidang pendidikan yang paling banyak tindakan korupsi baik provinsi maupun kabupaten dan kota, karena anggaran pendidikan banyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," ujar dia.

Menurut Basaria, pihaknya akan melakukan kajian mengenai pentingnya pengawasan dari daerah. Oleh karena itu, dia meminta agar dana untuk alokasi pendidikan tersebut harus dikawal agar dapat dimanfaatkan para pendidik untuk pendidikan.

Tugas KPK, kata dia, di bidang pencegahan dan penindakan. Sementara, penindakan adalah bagian dari pencegahan yang paling efektif dibandingkan memberi efek jera pada para pelaku."Ini yang menjadi perhatian KPK dibidang pencegahan. Itu sebabnya, mulai 2016 pendidikan antikorupsi sudah dimulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD). Kami melakukan sosialisasi pada para pendidik, agar mereka bisa bicara tentang antikorupsi sehingga bisa mengajarkan anak-anak nilai kejujuran," terang dia.

Nilai-nilai antikorupsi, sambung dia, harus dimulai sejak dini. Bagaimana anak-anak harus jujur dan disiplin tidak dalam teori saja tetapi tindakan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan perlu ada pengawasan dari daerah karena 70 persen anggaran pendidikan ada di daerah."Jadi memang perlu ada pengawasan langsung dari daerah. Itu yang akan ditindaklanjuti nanti," kata Muhadjir.

Survei Ibu Ajarkan Kejujuran

Dalam kesempatan yang sama, Basaria Panjaitan mengatakan survei KPK di dua kota di Jawa Tengah menemukan hanya empat persen ibu yang mengajarkan anak kejujuran."Kajian KPK pada rentang 2012-2013 menemukan bahwa hanya empat persen ibu yang mengajarkan kejujuran pada anak-anaknya. Sementara kejujuran merupakan inti dari pencegahan korupsi," ujar Basaria.

Hasil kajian itu juga menunjukkan bahwa 80 persen anak mengaku mendapatkan pendidikan dari ibu ketimbang ayah. Oleh karena itu, ibu harus menanamkan kejujuran sejak dini pada anak.

Basaria Pandjaitan menjelaskan hampir separuh penduduk Indonesia adalah kaum perempuan, oleh karena itu perempuan memegang peranan penting dalam pencegahan korupsi."Sebagian besar perempuan Indonesia merupakan ibu rumah tangga, yang memiliki peran besar dalam mendidik anaknya." Basaria menyebutkan kejujuran harus dimulai dari pikiran dan tindakan, serta menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika kejujuran betul-betul dilaksanakan maka tidak akan terjadi korupsi.

Kejujuran, lanjut dia, harus dimulai dari lingkungan terkecil mulai dari keluarga. Perempuan sebagai agen antikorupsi harus berani mengatakan yang benar adalah benar, begitu juga ketika salah serta hidup sederhana."Sabar dan syukuri yang ada, karena salah satu pemicu adalah kerakusan, tidak syukur dengan apa yang diterima," cetus dia. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Beri Perhatian Khusus Korupsi Sektor Pangan

KPK Beri Perhatian Khusus Korupsi Sektor Pangan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian serius pada potensi korupsi…

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta perusahaan asing tidak memberikan suap…

KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jasindo

KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jasindo NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana dalam kasus tindak…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif NERACA Jakarta - Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai kebijakan…

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta perusahaan asing tidak memberikan suap…

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia NERACA Roma – Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor…