Wakil Presiden - Jangan Ada Kriminalisasi Calon Kepala Daerah

Jusuf Kalla

Wakil Presiden

Jangan Ada Kriminalisasi Calon Kepala Daerah

Manado - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengumuman tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan dijadikan upaya untuk mengkriminalisasi calon kepala daerah.

"Yang penting jangan ada upaya mengkriminalisasikan calon. Itu saja," kata Wapres JK, usai membuka Sidang ke-79 Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), di Grand Kawanua Convention Center Manado, Senin (19/3).

Terkait penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka dugaan kasus korupsi, Wapres JK mengatakan hal itu ada untung dan ruginya."Ya, memang ada baik dan ada akibat negatifnya. Kalau tidak (diumumkan) ya sama saja," ujar dia.

Namun, menurutnya lagi, mekanisme penggantian calon kepala daerah tersangka akan lebih sulit apabila dia memperoleh suara terbanyak dalam pilkada."Nanti kalau tersangkanya setelah dia menang, lebih susah lagi prosesnya. Hukum itu, apalagi kalau tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) lebih susah lagi karena tidak bisa ditunda kalau OTT," kata Wapres.

Lalu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penggantian calon kepala daerah berstatus tersangka tergantung sisa waktu pelaksanaan pemungutan suara pilkada."Ya tergantung waktunya, kalau waktunya masih lama bisa saja. Tapi kalau waktunya pendek, bagaimana? (Kalau surat suara) sudah dicetak kan susah," kata Wapres Jusuf Kalla.

Penggantian calon kepala daerah tersangka tidak diatur dalam Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya mengatur bahwa calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai peserta pilkada oleh KPU, tidak dapat mengundurkan diri atau diganti oleh calon lain kecuali calon tersebut berhalangan tetap.

Rencana pengumuman penetapan calon kepala daerah tersangka oleh KPK menimbulkan pro dan kontra. Secara politik, pengumuman tersangka tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk melakukan kampanye negatif, karena calon tersangka tidak diperbolehkan untuk diganti dengan calon lain. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi Calon Kepala Daerah

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi Calon Kepala Daerah NERACA Makassar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pembekalan antikorupsi kepada seluruh pasangan…

KPK Catat 89 Kepala Daerah Terjerat Korupsi

KPK Catat 89 Kepala Daerah Terjerat Korupsi NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 18 gubernur dan 71…

Anggota BPSK Berbagai Daerah Ikuti Bimtek di Unpar

Anggota BPSK Berbagai Daerah Ikuti Bimtek di Unpar NERACA Sukabumi - Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menko Polhukam - Pembangunan Perbatasan Perkuat Pertahanan Nasional

Wiranto Menko Polhukam Pembangunan Perbatasan Perkuat Pertahanan Nasional  Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto…

Elektabilitas Hary Tanoe Tinggi - Pengamat Ekonomi: Paham Ekonomi, Cocok jadi Cawapres

Elektabilitas Hary Tanoe Tinggi Pengamat Ekonomi: Paham Ekonomi, Cocok jadi Cawapres NERACA Jakarta - Media Survei Nasional (Median) merilis hasil…

Pengacara Apresiasi Putusan Batalnya Penyitaan Kapal Pesiar

Pengacara Apresiasi Putusan Batalnya Penyitaan Kapal Pesiar NERACA Jakarta - Andi Simangunsong, kuasa hukum pihak Equanimity yang kapalnya disita oleh…