Wakil Presiden - Jangan Ada Kriminalisasi Calon Kepala Daerah

Jusuf Kalla

Wakil Presiden

Jangan Ada Kriminalisasi Calon Kepala Daerah

Manado - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengumuman tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan dijadikan upaya untuk mengkriminalisasi calon kepala daerah.

"Yang penting jangan ada upaya mengkriminalisasikan calon. Itu saja," kata Wapres JK, usai membuka Sidang ke-79 Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), di Grand Kawanua Convention Center Manado, Senin (19/3).

Terkait penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka dugaan kasus korupsi, Wapres JK mengatakan hal itu ada untung dan ruginya."Ya, memang ada baik dan ada akibat negatifnya. Kalau tidak (diumumkan) ya sama saja," ujar dia.

Namun, menurutnya lagi, mekanisme penggantian calon kepala daerah tersangka akan lebih sulit apabila dia memperoleh suara terbanyak dalam pilkada."Nanti kalau tersangkanya setelah dia menang, lebih susah lagi prosesnya. Hukum itu, apalagi kalau tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) lebih susah lagi karena tidak bisa ditunda kalau OTT," kata Wapres.

Lalu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penggantian calon kepala daerah berstatus tersangka tergantung sisa waktu pelaksanaan pemungutan suara pilkada."Ya tergantung waktunya, kalau waktunya masih lama bisa saja. Tapi kalau waktunya pendek, bagaimana? (Kalau surat suara) sudah dicetak kan susah," kata Wapres Jusuf Kalla.

Penggantian calon kepala daerah tersangka tidak diatur dalam Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya mengatur bahwa calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai peserta pilkada oleh KPU, tidak dapat mengundurkan diri atau diganti oleh calon lain kecuali calon tersebut berhalangan tetap.

Rencana pengumuman penetapan calon kepala daerah tersangka oleh KPK menimbulkan pro dan kontra. Secara politik, pengumuman tersangka tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk melakukan kampanye negatif, karena calon tersangka tidak diperbolehkan untuk diganti dengan calon lain. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden RI - KPK Banyak "Pasien", BPKP Tidak Efektif

Jusuf Kalla Wakil Presiden RI KPK Banyak "Pasien", BPKP Tidak Efektif  Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla…

Menkeu: Penerimaan Negara Harus Lebih Besar - MASIH ADA 4 POIN PROSES NEGOSIASI RI-FREEPORT

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih harus memastikan empat poin dalam proses negosiasi dengan Freeport tercapai. Salah satunya soal…

Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi Pusat-Daerah

Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi Pusat-Daerah NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menekankan pentingnya koordinasi dan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Rapat Kabinet dan Keputusan KKSK Dasar Terbitnya SKL BLBI

Rapat Kabinet dan Keputusan KKSK Dasar Terbitnya SKL BLBI NERACA Jakarta - Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada obligor…

KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jasindo

KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Jasindo NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana dalam kasus tindak…

Sekretaris MA: Ada 32 Pengadilan Terapkan "e-Court"

Sekretaris MA: Ada 32 Pengadilan Terapkan "e-Court"   NERACA Bogor - Sekretaris Mahkamah Agung (MA), A. S. Pudjoharsoyo mengatakan, saat ini…