Wakil Presiden - Jangan Ada Kriminalisasi Calon Kepala Daerah

Jusuf Kalla

Wakil Presiden

Jangan Ada Kriminalisasi Calon Kepala Daerah

Manado - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengumuman tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan dijadikan upaya untuk mengkriminalisasi calon kepala daerah.

"Yang penting jangan ada upaya mengkriminalisasikan calon. Itu saja," kata Wapres JK, usai membuka Sidang ke-79 Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), di Grand Kawanua Convention Center Manado, Senin (19/3).

Terkait penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka dugaan kasus korupsi, Wapres JK mengatakan hal itu ada untung dan ruginya."Ya, memang ada baik dan ada akibat negatifnya. Kalau tidak (diumumkan) ya sama saja," ujar dia.

Namun, menurutnya lagi, mekanisme penggantian calon kepala daerah tersangka akan lebih sulit apabila dia memperoleh suara terbanyak dalam pilkada."Nanti kalau tersangkanya setelah dia menang, lebih susah lagi prosesnya. Hukum itu, apalagi kalau tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) lebih susah lagi karena tidak bisa ditunda kalau OTT," kata Wapres.

Lalu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penggantian calon kepala daerah berstatus tersangka tergantung sisa waktu pelaksanaan pemungutan suara pilkada."Ya tergantung waktunya, kalau waktunya masih lama bisa saja. Tapi kalau waktunya pendek, bagaimana? (Kalau surat suara) sudah dicetak kan susah," kata Wapres Jusuf Kalla.

Penggantian calon kepala daerah tersangka tidak diatur dalam Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya mengatur bahwa calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai peserta pilkada oleh KPU, tidak dapat mengundurkan diri atau diganti oleh calon lain kecuali calon tersebut berhalangan tetap.

Rencana pengumuman penetapan calon kepala daerah tersangka oleh KPK menimbulkan pro dan kontra. Secara politik, pengumuman tersangka tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk melakukan kampanye negatif, karena calon tersangka tidak diperbolehkan untuk diganti dengan calon lain. Ant

BERITA TERKAIT

Pengabdian Presiden Jokowi di Tengah Badai Hoax

Oleh: Sapri Rinaldi, Pengamat Sosial dan Politik Presiden Joko Widodo bicara soal hoax dan fitnah yang sering muncul jelang pemilihan…

Gubernur Sumsel Minta SDA Daerah Dikelola Secara Bijak

Gubernur Sumsel Minta SDA Daerah Dikelola Secara Bijak   NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru minta agar Sumber…

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, pemerintah telah menyiapkan…

Kemendagri Perketat Pengawasan Cegah Jual Beli Blanko KTP Elektronik

Kemendagri Perketat Pengawasan Cegah Jual Beli Blanko KTP Elektronik NERACA Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperketat pengawasan internal…

Kementerian Pertahanan Raih Penghargaan dari Ombudsman

Kementerian Pertahanan Raih Penghargaan dari Ombudsman NERACA Jakarta - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia meraih penghargaan dari Ombudsman dengan kategori penganugerahan…