Jusuf Kalla
Wakil Presiden
Jangan Ada Kriminalisasi Calon Kepala Daerah
Manado - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengumuman tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan dijadikan upaya untuk mengkriminalisasi calon kepala daerah.
"Yang penting jangan ada upaya mengkriminalisasikan calon. Itu saja," kata Wapres JK, usai membuka Sidang ke-79 Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), di Grand Kawanua Convention Center Manado, Senin (19/3).
Terkait penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka dugaan kasus korupsi, Wapres JK mengatakan hal itu ada untung dan ruginya."Ya, memang ada baik dan ada akibat negatifnya. Kalau tidak (diumumkan) ya sama saja," ujar dia.
Namun, menurutnya lagi, mekanisme penggantian calon kepala daerah tersangka akan lebih sulit apabila dia memperoleh suara terbanyak dalam pilkada."Nanti kalau tersangkanya setelah dia menang, lebih susah lagi prosesnya. Hukum itu, apalagi kalau tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) lebih susah lagi karena tidak bisa ditunda kalau OTT," kata Wapres.
Lalu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penggantian calon kepala daerah berstatus tersangka tergantung sisa waktu pelaksanaan pemungutan suara pilkada."Ya tergantung waktunya, kalau waktunya masih lama bisa saja. Tapi kalau waktunya pendek, bagaimana? (Kalau surat suara) sudah dicetak kan susah," kata Wapres Jusuf Kalla.
Penggantian calon kepala daerah tersangka tidak diatur dalam Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya mengatur bahwa calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai peserta pilkada oleh KPU, tidak dapat mengundurkan diri atau diganti oleh calon lain kecuali calon tersebut berhalangan tetap.
Rencana pengumuman penetapan calon kepala daerah tersangka oleh KPK menimbulkan pro dan kontra. Secara politik, pengumuman tersangka tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk melakukan kampanye negatif, karena calon tersangka tidak diperbolehkan untuk diganti dengan calon lain. Ant
Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR Pengembangan Desa Wisata Harus Lestarikan Lingkungan Jakarta - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan pengembangan…
Agus Harimurti Yudhoyono Menteri ATR/BPN Setiap Jengkal Tanah Harus Dipertahankan Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional…
Abdul Halim Iskandar Mendes PDTT Partisipasi Masyarakat Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi…
Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR Pengembangan Desa Wisata Harus Lestarikan Lingkungan Jakarta - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan pengembangan…
Agus Harimurti Yudhoyono Menteri ATR/BPN Setiap Jengkal Tanah Harus Dipertahankan Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional…
Abdul Halim Iskandar Mendes PDTT Partisipasi Masyarakat Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi…