Memacu Kinerja BUMD

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi`, Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Tantangan perekonomian di tahun politik nampaknya kian pelik dan karenanya prospek perekonomian sangat menarik dicermati, termasuk salah satunya adalah bagaiman aspek memacu kinerja BUMD. Orientasi ini tidak saja terkait kritik kinerja BUMD, tetapi juga orientasi mengobati BUMD yang sakit. Hal ini juga tidak bisa terlepas dari keterbatasan pendanaan di era otda dan komitmen daerah untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui aspek produk unggulan berbasis potensi sumber daya lokal. Selain itu, maraknya OTT sejumlah kepala daerah juga menjadi rentan jika dikaitkan tuntutan peran BUMD di era otda karena sejatinya sukses pengelolaan BUMD bisa memacu penerimaan daerah

Belajar bijak dari kinerja BUMD di era orde baru, maka seharusnya orientasi BUMD di era otda adalah berbeda. Hal ini terutama menyangkut peran strategis BUMD, terutama kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Ironisnya, kinerja BUMD saat ini setali tiga uang dengan era orba sehingga stigma hidup segan mati tak mau begitu kuat melekat di tubuh BUMD. Yang juga ironis, banyak kepala daerah yang tidak proaktif membenahi kinerja BUMD. Padahal, BUMD menjanjikan peran yang sangat penting, tidak hanya di aspek sosial - ekonomi, tetapi juga distribusi dan pengadaan barang kebutuhan publik, termasuk juga perannya dalam pelayanan publik. Ironisnya, jual beli jabatan termasuk yang melibatkan posisi strategi pimpinan di BUMD juga terjadi sehingga orientasi dari bisnis BUMD tidak fokus dan merugi adalah persepsian yang jaman terjadi di BUMD.

Fakta Empiris

Fakta kinerja BUMD bisa dicermati dari berbagai aspek, pertama: nilai profesionalisme yang terkait dengan bidang usahanya. Mengacu data Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia bahwa pada tahun 2011 lalu dari 1.007 BUMD ternyata 80 persen diantaranya tidak dikelola secara profesional, sementara asetnya mencapai Rp.343 triliun. Realita ini sangat ironis sebab dengan aset yang begitu besar ternyata hanya 20 persen yang mampu berkinerja baik. Identifikasi dari aset tersebut Rp 310,72 triliun (90,6 persen, aset Bank Pembangunan Daerah), Rp 11,45 triliun (3,3 persen, aset Bank Perkreditan Rakyat), Rp 9,33 triliun (2,7 persen, aset PDAM) dan Rp 11,6 triliun (3,4 persen, aset aneka usaha).

Kedua: rasio laba BUMD terhadap PAD. Kalkulasi matematis terhadap peran BUMD di semua daerah bisa dilihat dari besaran kontribusinya yaitu rasio laba terhadap PAD. Riset menegaskan bahwa peran BUMD terkait rasio laba terhadap PAD di mayoritas daerah ternyata masih sangat kecil dan karenanya perlu ada spirit untuk meningkatkan kinerja BUMD. Riset ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan era otda yang menuntut semua daerah semakin mandiri.Artinya, profesionalisme BUMD menjadi wajib di era otda. Oleh karena itu, di tahun politik sebaiknya pemerintah tidak lagi melonggarkan pemekaran daerah tetapi orientasi memacu kinerja BUMD yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan peran pentingnya bagi ekonomi di daerah.

Ketiga: inefisiensi kerja. Tidak bisa dipungkiri persoalan yang terjadi di BUMD adalah inefisiensi kerja. Persoalan ini tidak bisa terlepas dari birokrasi gendut dan ini menjadi ironis karena di era e-government seharusnya birokrasi bisa dipangkas. Selain itu prinsip good corporate governance juga seharusnya memacu kinerja dengan dukungan birokrasi yang ramping, bukan justru sebaliknya birokrasi gendut yang inefisien. Fakta ini justru menarik jika dikaitkan dengan kinerja BUMD khusus kasus Bank Pembangunan Daerah (BPD). Model pengawasan yang dilakukan BI terhadap BPD menjadi bukti bahwa alur pengawasan berpengaruh terhadap kinerja dan temuan empiris menunjukan tidak ada BPD yang berkinerja buruk di semua daerah. Oleh karena itu, pengawasan ketat seperti yang dilakukan BI terhadap BPD menjadi acuan terhadap pengawasan kinerja kepada semua BUMD agar mandiri, efisien dan profesional.

Keempat: dualisme peran BUMD. Faktor yang juga menjadi penting terkait persoalan di BUMD adalah dualisme peran yaitu di satu sisi BUMD dituntut untuk profit oriented dan di sisi lain ada kewajiban untuk melakukan public service. Contoh konkret dualisme ini bisa dilihat dari kasus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di semua daerah. Jika dicermati penetapan tarif baru setiap tahun dari PDAM cenderung memicu dualisme jika dikaitkan dengan layanan yang diberikan. Komplain pelanggan terhadap aliran air tidak bisa diabaikan dengan kenaikan tarif PDAM. Kasus dualisme yang dialami PDAM juga terjadi di beberapa BUMD sehingga ini menjadi persoalan serius terkait kinerja BUMD. Padahal, jika dicermati PDAM adalah bentuk unit usaha yang bersifat monopoli. Oleh karena itu, kasus ini menjadi menarik jika unit usaha yang ada tidak bersifat monopoli.

Kelima: campur tangan dan konflik kepentingan. Sebagai unit usaha yang dituntut untuk profit ternyata campur tangan dan konflik kepentingan kepala daerah terhadap BUMD cenderung semakin tinggi. Fakta ini terlihat dari kasus-kasus SDM di jajaran BUMD yang sifatnya titipan. Bahkan muncul juga sindiran bahwa SDM di BUMD yaitu orang-orang pensiunan. Semua itu dilakukan agar BUMD bisa “terkontrol dan dikontrol” bagi kepentingan penguasa di daerah.

Pembenahan

Mengacu kelima faktor diatas mengindikasikan bahwa BUMD mempunyai berbagai persoalan yang serius untuk dilakukan pembenahan, paling tidak di tahun politk dan juga implementasinya di era otda untuk bisa memacu produk unggulan di daerah. Oleh karena itu, ada 3 pilihan yang bisa dilakukan oleh kepala daerah untuk memacu kinerja BUMD yaitu dilikuidasi, disuntik modal dan atau dimerger dengan unit usaha yang lain. Tentu ada sejumlah konsekuensi dari pilihan masing-masing tersebut.

Relevan dengan peran strategis tersebut maka beralasan jika pemerintah berkepentingan mengundang BUMD untuk berpartisipasi menggarap proyek-proyek infrastruktur yang dicanangkan di program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia - MP3EI. Harapan keterlibatan ini tidak hanya memberi peran lebih kepada BUMD tapi juga menstimulus BUMD untuk lebih proaktif mensikapi tantangan global, termasuk juga tantangan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN yang semakin menuntut kesiapan di semua sektor.

BERITA TERKAIT

Kinerja BPR Di Sulsel Tumbuh 11,30%

    NERACA   Makassar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menyatakan kinerja Bank…

KINERJA BOSCH INDONESIA

Managing Director Bosch Indonesia Andrew Powel (kanan) meninjau salah satu stand pameran produk Bosch, usai memberikan penjelasan tentang perkembangan Bosch…

Kinerja untuk Atasi Depresiasi Rupiah Dinilai Tepat

    NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan kinerja yang dilakukan sejumlah lembaga dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Masyarakat Antusias Ramaikan Pawai Obor Asian Games 2018

  Oleh : Rizki Aditya, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Pertandingan Asian Games menjadi acara yang dinantikan pada 18 Agustus…

Sang Menteri Terbaik Dunia dan Rezim Keuangan Global Ribawi

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya Pada Ahad, 11 Februari 2018, Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, memperoleh penghargaan…

Menakar Dampak Urbanisasi Terhadap Dinamika Perekonomian Nasional

Oleh: Muhammad Razi Rahman Sosiolog Spanyol dan anggota Institut Inovasi dan Teknologi Eropa, Manuel Castells, sudah sejak lama menyoroti bahwa…