DPR Soroti Utang LN Meningkat 10% - BI DIMINTA JAGA STABILITAS MONETER

Jakarta-Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo menyoroti total utang luar negeri Indonesia yang meningkat 10% menjadi Rp357,5 miliar per Januari 2018 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, ekonom UI mengungkapkan target pemerintah yang menginginkan kinerja ekspor tinggi berbanding terbalik dengan upaya meningkatkan industri manufaktur.

NERACA

Menurut Bambang, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) seharusnya melakukan dua hal dalam mengantisipasi hal tersebut. Pertama, agar BI menjaga kelancaran sistem pembayaran utang luar negeri. Apalagi, rupiah semakin terdepresiasi yang membuat utang luar negeri rentan terhadap jumlah utang yang perlu dibayarkan Indonesia.

"Mengingat kurs rupiah terhadap dolar saat ini mencapai Rp 13.767 per dolar dan hal itu bisa berpengaruh terhadap jumlah utang luar negeri Indonesia," ujar Bambang dalam keterangan resmi, Senin (19/3).

Dia juga meminta pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa demi memperbaiki rasio utang luar negeri terhadap devisa. Penguatan cadangan devisa tentu dilakukan dengan penguatan kegiatan ekspor.

Secara terpisah, ekonom UI Faisal Basri mengungkapkan target pemerintah yang menginginkan kinerja ekspor tinggi berbanding terbalik dengan upaya yang dilakukan dalam mengangkat industri manufaktur. Padahal, sektor tersebut adalah yang memiliki peran besar dalam menumbuhkan produk domestik bruto (PDB).

Dalam 13 tahun terakhir, kinerja industri manufaktur tercatat selalu berada di bawah PDB. Termasuk pada tahun lalu ketika kinerja industri hanya 4,3% sedangkan pertumbuhan ekonomi 5,07%. Padahal, idealnya, menurut Faisal, industri manufaktur harus berada di atas PDB.

"Pemerintah harus lebih serius meningkatkan industri manufaktur jika ingin kinerja ekspor membaik. Harus ada upaha peningkatan produktivitas dan nilai tambah," ujarnya dalam acara FGD di Universitas Mercu Buana, Jakarta, kemarin.

Faisal menyayangkan begitu banyaknya produk-produk makanan dan minuman yang saat ini diimpor dari luar negeri dan memenuhi pasar dalam negeri. "Hanya modal air dan gula, Thailand, Taiwan, Tiongkok, mereka bisa ekspor minuman-minuman berasa. Itu karena mereka kuat di industri manufaktur. Mereka bisa mengemas produk dengan baik," ujarnya.

Sayangnya, dalam dua bulan pertama tahun ini, neraca perdagangan Indonesia justru defisit mencapai US$780 juta. Selain itu, karena intervensi nilai tukar, cadangan devisa Indonesia juga tergerus dari US$130 miliar pada Januari menjadi US$128 miliar pada bulan berikutnya.

"Pendapatan devisa dari kegiatan ekspor memperbaiki rasio utang luar negeri terhadap cadangan devisa, sehingga ketahanan ekonomi domestik tetap terjaga," ujar Ketua DPR.

Namun, ekspor Indonesia kemungkinan akan terjegal lantaran negara, seperti Norwegia, India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menghambat ekspor minyak kelapa sawit, dan turunannya melalui kebijakan bea masuk impor.

Oleh karena itu, Bambang meminta Komisi VI-DPR agar melawan kampanye negatif terhadap CPO Indonesia. Nilai ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya mencapai US$22,97 miliar sepanjang tahun lalu, atau 14,88% dari total ekspor 2017 yakni US$153,07 miliar. "Meminta Komisi VI DPR mendorong Kemendag untuk memiliki strategi nasional dalam menghadapi serangan terhadap komoditas sawit di pasar Internasional," ujarnya.

Jerat Defisit

Defisit neraca perdagangan yang terjadi selama dua bulan berturut-turut dinilai bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2018 menurun dibandingkan kuartal IV-2017 yang tercatat 5,19% dalam perhitungan tahunan (year on year).

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto, pengaruh defisit neraca perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin akut jika neraca perdagangan bulan Maret nanti tak kunjung surplus.

Dia mengatakan, dibutuhkan kinerja ekspor dan surplus yang baik agar pertumbuhan ekonomi kuartal I bisa membaik. Sebab, ekspor netto merupakan salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi selain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi.

"Defisit perdagangan Januari dan Februari mengoreksi (pertumbuhan ekonomi) ke bawah, tapi kami berharap bulan Maret bisa surplus sehingga bisa mengompensasi defisit di dua bulan ini," ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, tentu dibutuhkan strategi agar Indonesia bisa lepas dari jeratan defisit. Pertama, Indonesia harus bisa diversifikasi produk dan tak melulu bergantung pada Sumber Daya Alam (SDA) dan komoditas yang rentan terhadap harga. Ini mengingat US$7,82 miliar dari ekspor dua bulan pertama 2018 berupa hasil pertanian, pertambangan, dan migas.

Tak hanya itu, Indonesia juga harus bisa memproduksi bahan baku industri agar ketergantungan atas bahan baku impor bisa berkurang. Menurut data BPS, impor bahan baku sepanjang Januari dan Februari tercatat US$22,05 miliar atau 74,67% dari total impor senilai US$29,52 miliar.

"Sekarang ini kan masih ekonomi dengan biaya tinggi, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan," ujarnya.

Kecuk mengatakan, BPS juga akan memantau neraca perdagangan di masa-masa mendekati hari raya Idul Fitri dan bulan Desember mengingat tren tahunan defisit terjadi di masa-masa itu. Ia meyakini neraca perdagangan Maret akan kembali surplus lantaran defisit bulan Februari tercatat US$120 juta atau membaik dibanding bulan sebelumnya yakni US$670 juta. "Kami harap neraca perdagangan bisa kembali surplus setelah tiga bulan lamanya mencatat defisit," ujarnya.

Sebelumnya, BI mengumumkan jumlah utang luar negeri Indonesia per Januari 2018 ada di posisi US$357,5 miliar, atau meningkat 10,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$324,3 miliar.

Komposisi utang luar negeri sektor pemerintah dan bank sentral berada di angka US$183,4 miliar, sedangkan sisanya merupakan utang swasta.

Menurut data BI, utang tersebut berasal dari ULN pemerintah dan BI (utang publik) sebesar US$183,4 miliar atau 51,3% dari total utang dengan pertumbuhan 13,7% (yoy). Sisanya, sekitar US$174,2 miliar merupakan utang swasta dengan pertumbuhan 6,8% (yoy).

Menurut Direktur Departemen Statistik BI Tutuk SH Cahyono, total ULN ini terbilang sehat, meski meningkat. Pasalnya, utang digunakan untuk kebutuhan pembiayaan produktif, baik di sektor publik maupun swasta. "Ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya. Selain itu, utang tetap sehat karena didominasi oleh ULN jangka panjang," ujarnya, belum lama ini.

Berdasarkan jangka waktu, ULN jangka panjang sebesar US$307,2 miliar atau sekitar 85,9% dari total utang dan ULN jangka pendek sebesar US$50,3 miliar atau sekitar 14,1% dari total utang. Pertumbuhan ULN jangka panjang sebesar 9%n (yoy) dan jangka pendek melambat 18,3% (yoy).

Untuk ULN sektor publik, sebesar US$183,4 miliar atau sekitar 98,1% merupakan utang jangka panjang. Artinya, hanya sekitar 1,9% berupa utang jangka pendek. Tak hanya mayoritas, BI juga mencatat bahwa pertumbuhan utang jangka panjang meningkat sekitar US$2,8 miliar pada bulan lalu. "Kenaikan utang jangka panjang didorong oleh dana asing yang masuk (inflow) pada Surat Berharga Negara (SBN) dan peningkatan pinjaman (loan). Pinjaman loan pemerintah didominasi oleh kenaikan project loan sebesar US$1,2 miliar," ujarnya.

Berdasarkan instrumen, utang publik terdiri dari penerbitan SBN US$64,8 miliar, obligasi global US$59,7 miliar, perjanjian pinjaman (loan agreement) US$55,7 miliar, dan lainnya. Adapun posisi perjanjian pinjaman terbagi atas program loan US$30,1 miliar dan project loan US$25,6 miliar.

Sementara untuk ULN sektor swasta, sebesar US$127,2 miliar atau sekitar 73% merupakan utang jangka panjang dan sisanya merupakan utang jangka pendek. Utang jangka panjang tercatat tumbuh 3,9% (yoy) dan jangka pendek melambat 15,8% (yoy).

"Utang swasta meningkat cukup signifikan berupa loan agreement, tumbuh 1,1% dan diikuti oleh peningkatan utang C&Ds. Sementara utang berbentuk utang dagang dan surat utang menurun," katanya.

Lebih rinci, utang perjanjian pinjaman sebesar US$110,4 miliar, surat utang US$31,3 miliar, C&Ds US$12,9 miliar, utang dagang US$11,1 miliar, dan instrumen lainnya mencapai US$8,4 miliar. Sementara berdasarkan sumber, utang swasta berasal dari perusahaan yang terafiliasi dengan masing-masing perusahaan mencapai US$52,8 miliar dan berasal dari non-afiliasi sekitar US$52,8 miliar.

Berdasarkan sektor, industri yang paling banyak mengambil utang adalah sektor jasa keuangan dan asuransi mencapai US$24,2 miliar. Angka ini berkontribusi sekitar 13,89% dari total utang swasta.

Diikuti sektor industri pengolahan US$20,6 miliar, industri pengadaan listrik, gas, dan uap US$14,1 miliar, industri pertambangan dan penggalian US$13,3 miliar, dan sektor lainnya. "Keempat sektor itu yang paling banyak mengambil utang dari total 17 sektor industri yang ada," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Pengelola Dana Jangka Panjang untuk Infrastruktur akan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyambut baik Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga…

Analis: Momentum Tepat Rilis Obligasi - Peringkat Utang Indonesia Naik

NERACA Jakarta  - Analis pasar modal menilai bahwa sentimen dari kenaikan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service…

Pemerintah Terbitkan Dua Seri Surat Utang Valas

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua valuta asing (dual-currency) yaitu denominasi dolar…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Efektivitas Impor Pangan Perlu Dievaluasi

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif agar…

KPK: Pengusaha Jangan Takut Ancaman Kepala Daerah

  NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pengusaha jangan takut dengan ancaman dari para calon kepala daerah…

PPATK DAN KPK MINTA DPR PERCEPAT RUU BATASAN UANG KARTAL - Sanksi Buat Transaksi Tunai Lebih Rp 100 Juta

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau tunai…