PUSKAPSI : Masyarakat Bisa Lakukan Upaya Hukum UU MD3

PUSKAPSI : Masyarakat Bisa Lakukan Upaya Hukum UU MD3

NERACA

Jakarta - Masyarakat dapat melakukan upaya hukum untuk menolak berlakunya beberapa pasal dalam UU MD3."Telah tersedia upaya hukum yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu mengajukan uji materi ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Bayu Dwi Anggono melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (17/3).

Hal itu dikatakan oleh Bayu menanggapi anggapan beberapa pihak yang menilai UU MD3 mengandung substansi antidemokrasi dan bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum.

Terkait dengan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mengesahkan RUU Perubahan UU MD3, hal itu dinilai Bayu justru menghambat publik untuk dapat segera menguji ke MK.”Jika Presiden tidak menyetujui UU yang telah disetujui DPR sesungguhnya tidak akan berpengaruh secara hukum karena UU tersebut tetap akan berlaku setelah 30 hari sejak disetujui dalam paripurna DPR,” kata Bayu.

Pada Kamis (8/3) MK telah menggelar sidang pendahuluan untuk tiga perkara pengujian UU MD3 yang permohonannya diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), dan dua perserorangan warga negara Indonesia.

Ketiga perkara tersebut menggugat ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.

Dalam berkas perkara yang diterima MK, para pemohon menyebutkan bahwa pasal-pasal dalam UU MD3 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil di hadapan hukum bagi masyarakat, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.

Permohonan uji materi ini diajukan ke MK hanya berselang beberapa hari setelah DPR mengundangkan ketentuan ini, meskipun belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya Fajar Laksono menilai desakan masyarakat yang menolak berlakunya suatu undang-undang adalah hal yang wajar, termasuk ketika masyarakat menolak berlakunya Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)."Desakan menolak itu wajar, sepanjang ditempuh dengan cara dan di jalur konstitusional," ujar Fajar ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (16/3).

Bagi MK, adanya penolakan terhadap keberlakukan suatu undang-undang adalah perkembangan yang bagus dalam bernegara, kata Fajar Menurut Fajar hal ini berarti ada kesadaran warga negara yang makin meningkat akan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945."Manakala ada hak konstitusional terlanggar karena berlakunya suatu UU, maka sontak mereka tergerak," tambah Fajar.

Beberapa waktu yang lalu sejumlah kelompok masyarakat dan aktivis seperti Solidaritas Mahasiswa Sidoarjo (Somasi), Presidium Rakyat, serta Koalisi Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menyatakan menolak revisi UU MD3 karena dianggap bisa mengancam proses pemberantasan korupsi serta mencederai demokrasi.

Sebelumnya juga, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menegaskan Undang-Undang MD3 tetap akan berlaku meskipun Presiden Joko Widodo tidak menandatanganinya. Ant

BERITA TERKAIT

Pemda Kabupaten Sukabumi Diminta Lakukan Operasi Pasar

Pemda Kabupaten Sukabumi Diminta Lakukan Operasi Pasar NERACA Sukabumi – Elemen masyarakat meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi, untuk melakukan…

BTN Optimis Bisa Dongkrak Fee Base Income - Akusisi Manajer Investasi

NERACA Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) optimis dengan mengambil alih anak usaha perusahaan manajemen investasi bakal…

Masyarakat Antusias Ramaikan Pawai Obor Asian Games 2018

  Oleh : Rizki Aditya, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Pertandingan Asian Games menjadi acara yang dinantikan pada 18 Agustus…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif NERACA Jakarta - Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai kebijakan…

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta perusahaan asing tidak memberikan suap…

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia NERACA Roma – Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor…