Wali Kota Depok Mendadak Mutasi Ratusan Pejabat ASN

Hasil Lelang Jabatan dan SK Mendagri Ri

NERACA

Depok – Wali Kota Depok Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad MA hasil proses Lelang Jabatan, Penunjukan Langsung (PL) dan keluarnya surat keputusan Mendagri, secara mendadak melantik ratusan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), setelah ada beberapa pejabat eselon yang dilantik mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahyo Kumolo. Hal ini agar kepala daerah tidak mengganggu proses kebijakan sistem kependudukan nasional. Demikian rangkuman keterangan yang NERACA peroleh dari pelantikan yang dilaksanakan mendadak, pekan kemarin.

Menurut ketentuan perundangan tentang kependudukan, bahwa pejabat yang akan diganti dan dipindahkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di daerah harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri RI. Diantaranya; Camat Cimanggis, Hendi Mahalwan dimutasikan jadi Sekretaris Disdukcapil Kota Depok. 

"Persetujuan Mendagri diperlukan agar kebijakan kepala daerah tidak mengganggu kinerja sistem kependudukan nasional yang saat ini sedang berjalan proses kebijakannya," ujar Kadisdukcapil Kota Depok, H. Mumun Mibachul Munir kepada NERACA.

Kesan mendadak ini terjadi, karena dalam beberapa minggu sebelumnya tidak ada kabar dan informasi awal, kecuali adanya proses lelang jabatan mengisi jabatan Kepala Dnas Perhubungan (Gandara Budiono) yang dikosongkan oleh Walikota Depok, dengan memindahkan Kadishub sebelumnya ke Dinas Pemadam Kebakaran (Yayan Arianto), kemudian digeser hanya jadi Kasat Pol PP. Sedangkan Kasatpol PP lama (Dudi Miradz diangkat jadi Kadis Perumahan dan Permukiman Wijayanto yang digeser hanya jadi Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Kemudian Kadisporyata Agus Suherman digeser jadi Asisten Daerah dibawah Setda Kota Depok.

Kesan lainya, berdasarkan investigasi NERACA, banyak ASN Di esselon IV dan III tidak mengetahui akan adanya pelantikan yang dilakukan Walikota. Bahkan, pemberitahuannya dilakukan walikota mendadak, hanya sekitar 2 jam jelang waktu pelantikan. Sehingga pemberitahuan melalui telepon oleh Badan Kepegawaian dan SDM, membuatnya pontang-panting mengejar waktu pelantikan. Hal ini terjadi karena ada dinas dan berada di luar kota Depok.

"Karena tidak ada jadwal pesawat yang bisa mengejar waktu pelantikan, saya terpaksa menggunakan kendaraan mobil. Alhamdulillah Yaa Allah Ya Robbal Alamiiin, atas Berkah RidhoNYa, saya bisa dapat sampai di lokasi pelantikan Balaikota Depok tepat waktu," tutur H. Syarifudin Lubis kepada NERACA yang sebelumnya adalah Kabag Humas Setwan DPRD Kota Depok menjadi Sekretaris Dinas Perhubungan.

Walikota Mohammad Idris melantik pejabat di berbagai jabatan sebanyak 187 orang ASN. Mulai dai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, administrator dan pengawas dan staf lainya. Mereka dilantik ada yang dapat promosi dan adapula yang dimutasi tugas ke instansi lainnya, mulai dari dinas, badan, lembaga dan kantor hingga kelurahan.

Walikota meminta untuk yang telah dilantik melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Karena, pelantikan ini sudah mengacu pada Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 821.2/SK/524/III/BKPSDM/2018, Keputusan Wali Kota Depok No. 821.2/SK/525/III/BKPSDM/2018, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tanggal 26 Januari 2018.

"Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, saya Wali Kota Depok, melantik saudara-saudara dalam berbagai jabatan, haru mampu menjalankan amanah tersebut untuk keadilan dan kesejahteraan bagi warga Depok sesuai RPJMD dan wujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius," ujar Walikota Depok. Dasmir