Pemerintah Segera Realisasikan Turunnya Pajak UMKM

NERACA

Jakarta - Pemerintah segera merealisasikan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM sebagai upaya mendorong daya saing dengan produk-produk impor sebagaimana dijanjikan sebelumnya. "Aturannya sedang digodok, yang jelas kalau pemerintah sudah menjanjikan penurunan itu, tidak mungkin enggak jadi," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Puspita W Surono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (16/3).

Hal itu dilakukan guna mempercepat upaya perkembangan UMKM sekaligus menjawab keluhan UMKM selama ini,kata Puspita Surono. Oleh karena itu pemerintah segera merealisasikan penurunan tarif pajak penghasilan atas penjualan di bawah Rp4,8 miliar yang dikenakan tarif PP 46 sebesar 1 persen perbulan dari jumlah omset, menjadi 0,5 persen dalam bulan ini.

"Ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan UMKM, seperti yang sudah ditegaskan Presiden Jokowi. Dalam hal ini, pajak bukanlah menghambat UMKM, namun sebaliknya pajak mendukung UMKM antara lain dengan tarif ringan dan mudah," ujarnya.

Puspita mengatakan, selain tarif yang ringan dan mudah, komitmen pemerintah dari sisi perpajakan dalam mengembangkan UMKM, juga diwujudkan dalam berbagai kemudahan, misalnya UMKM tidak perlu melakukan laporan bulanan. "Dalam hal ini tanggal pelaporan PPh final dianggap sebagai tanggal lapor," katanya.

Selain itu, UMKM juga bisa mengakses laporan tahunan secara online dan bisa dengan cepat mendapatkan EFIN yang hilang. EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik menyambut baik pemangkasan tarif pajak tersebut. Abdul Kadir Damanik berharap upaya itu mampu mendongkrak semangat para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Presiden Jokowi sendiri dalam Rapimnas Hipmi pada awal Maret 2018 mengatakan, penurunan tarif pajak bagi UMKM itu sudah dibahas tiga kali dalam rapat kabinet dan aturannya segera keluar pada akhir Maret 2018.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta agar UMKM diberikan pendampingan terkait perpajakan. Sandiaga S. Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengatakan pihak Pemprov DKI Jakarta ingin membangun usaha lewat UMKM sehingga aturan terkait akan memberikan dampak. "Saya mendorong pemerintah untuk melebarkan basis pembayar pajak tapi kemarin UMKM mengeluh kepada kami, gerakan OK OCE," katanya.

Dia mengatakan selama ini sistem yang ada yaitu self assessment namun perkembangan yang ada dengan sistem pendekatan prakiraan profit menimbulkan beban baru menurut para UMKM. "Tapi saya yakin pemerintah punya maksud yang baik, yang saya harapkan UMKM ini didorong berkembang. Mungkin satu, dua tahun diberi konseling dulu. Setelah itu, mereka tumbuh dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, dari menengahjadi besar. Pada saat yang tepat nanti dia juga jadi basis pembayar pajak yang patuh. Itu yang akan kami dorong ke depan," katanya.

Dia menambahkan saat ini diharapkan adanya sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan UMKM ke depan. "Harus diberikan pendampingan, pelatihan, karena masalah pajak ini mereka UMKM khawatir, tidak siap. Tapi saya sepakat bahwa kita harus perlebar dan perbanyak basis pembayar pajak tapi khusus UMKM, sebelum kita memeberikan kebijakan baru itu pelatihan pendampingannya harus kita dorong," jelasnya.

BERITA TERKAIT

Anggota DPR: Facebook Segera Selesaikan Audit Investigasi

Anggota DPR: Facebook Segera Selesaikan Audit Investigasi NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty meminta Facebook segera melakukan…

KERJASAMA PENGEMBANGAN LAYANAN PAJAK

PENGEMBANGAN LAYANAN PAJAK : Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan (kedua kiri) bersama Direktur Utama Bank BRI Suprajarto (kedua kanan), disaksikan…

PENGEMBANGAN LAYANAN PAJAK

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan (kedua kiri) bersama Direktur Utama Bank BRI Suprajarto (kedua kanan), disaksikan Dirut Bank Mandiri Kartika…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

321 Ribu Wajib Pajak Badan Telah Laporkan SPT

      NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan sebanyak 321 ribu Wajib Pajak Badan sudah…

Air Minum Kemasan Tercemar Mikroplastik

      NERACA   Jakarta - Baru-baru ini dunia kesehatan dikejutkan dengan kabar tercemarnya air minum kemasan oleh partikel…

Pemerintah akan Bagikan Sertifikat Lahan Secara Masal pada Juni

  NERACA   Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menargetkan pembagian sertifikat lahan masyarakat…