Ekonom: Penetrasi Impor Terlalu Besar Penyebab Defisit

NERACA

Jakarta-Ekonom UI Faisal Basri menilai penetrasi impor saat ini terlalu jor-joran atau terlampau besar menjadi penyebab neraca perdagangan Indonesia dalam tiga bulan berturut-turut mengalami defisit.

Menurut dia, sejak Desember 2017 neraca dagang Indonesia mengalami defisit, terutama disebabkan oleh defisit transaksi dagang nonmigas. Hal ini karena impor yang dilakukan pemerintah terlalu besar-besaran. "Transaksi dagang kita ekspor impor barang kembali di zona negatif. Paling besar defisit di Januari kemarin, tapi berlanjut di Februari. Defisit itu dari nonmigas kontributor utamanya. Kalau kita lihat, defisit itu terutama karena penetrasi impor yang semakin besar," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Faisal mengatakan, hampir semua jenis makanan dan minuman dari negara-negara seperti Taiwan, Korea, Malaysia, Singapura, dan Thailand masuk ke Indonesia. Sementara di sisi lain, industri nasional semakin melempem perkembangannya.

"Dengan mudah kita menyaksikan, pada satu acara di kementerian disajikan buah empat jenis, empat-empatnya impor. Dan industri kita semakin tidak berkembang pesat. Sehingga hampir semua jenis makanan-minuman, masuk ke kita dari Taiwan, Korea, Malaysia, Singapura, Thailand yang sebetulnya modalnya cuma air dan gula," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis realisasi impor pada periode Februari 2018 mencapai US$14,21 miliar. Realisasi ini meningkat cukup tajam atau sekitar 25,18% dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Faisal mengritik pemerintah yang kerap menjadikan kondisi ekonomi global sebagai kambing hitam atas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Padahal, menurut dia, merosotnya nilai tukar rupiah disebabkan karena defisit yang terjadi terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Dia mengatakan, Indonesia telah tiga bulan berturut-turut menghadapi defisit neraca perdagangan. Padahal sebelumnya, neraca perdagangan lebih sering surplus ketimbang defisit. "Desember, Januari, Februari neraca perdagangan kita defisit. Kalau kita buka website Bank Indonesia, ini dibilang pertanda positif karena impor yang meningkat menandakan ekonomi yang bergairah. Jadi ada saja kilahnya. Padahal kita selama ini lebih banyak positifnya," ujarnya.

Menurut dia, saat ini Indonesia menghadapi defisit perdagangan di tiga sektor (tripple deficit), yaitu di sektor manufaktur, makanan dan minuman (mamin), dan migas. Jadi, dia menganggap bahwa keoknya mata uang Garuda sangatlah wajar. "Kita tekor di manufaktur, tekor di food, terus kita juga defisit di migas. Jadi wajar kan kalau rupiah melemah," uajrnya.

Faisal tidak menampik, kondisi perekonomian global saat ini memang tidak dalam kondisi yang baik. Namun, tidak semua negara menghadapi pelemahan nilai tukar. "Kata pemerintah fundamental bagus, ini (pelemahan rupiah) karena faktor luar. Betul semua dipicu oleh faktor luar, hampir semua dipicu oleh faktor luar. Sama seperti kita sama-sama dengan di luar sana menghadapi lingkungan yang kotor banyak virus, tapi tidak semua sakit. Tergantung daya tahan tubuh. Jadi jangan nyalahin melulu faktor luar, faktor luar bisa kita tepis kalau punya daya tahan," ujarnya.

Sebelumnya Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, jika dibanding bulan Januari 2018 realisasi impor pada periode ini memang menurun sekitar 7,16%. Namun, jika dibanding Januari 2017 dan Januari 2017 peningkatannya cukup tinggi.

"Nilai impor Februari 2018 US$14,21 miliar. Dibanding impor Februari 2017 yang sebesar US$11,35 miliar mengalami kenaikan signifikan yaitu 25,18%. Sementara dibanding Januari 2018 turun 7,16%. Total impornya masih lebih tinggi dibanding 2016 dan 2017," ujarnya, pekan lalu.

Meski demikian, Kecuk masih berkeyakinan neraca dagang RI dapat kembali surplus. "Saya masih berharap (neraca perdagangan Indonesia bisa surplus sepanjang tahun). Ini kita agak goyang karena kebijakan AS. Tetapi seperti dilihat tadi penurunan komoditas ekspor kita ke AS itu bukan karena komoditas yang diproteksi, tetapi komoditas yang terkait konveksi dan alas kaki," ujarnya.

Dia berharap, negara-negara di dunia tidak melakukan perang dagang (trade war) dengan Amerika Serikat. Sebab, hal ini berimplikasi terhadap aktivitas perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi global yang sudah diprediksi akan membaik. Jika seluruh negara di dunia berlomba melakukan proteksi, maka akan berdampak negatif terhadap aktivitas perdagangan global.

Apabila perdagangan global menurun, maka efeknya akan berimbas pada permintaan bahan baku untuk industri yang akan menurun. "Ke depan mudah-mudahan tidak ada perlombaan proteksi antar negara karena kalau itu terjadi memang membahayakan, pedagangan global akan turun. Ketika perdagangan global turun Industrinya juga akan turun, bahan baku akan turun dan tentunya akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi global yang sudah diproyeksi membaik," ujarnya. mohar/fba

BERITA TERKAIT

Tangerang Minta Pemprov Banten Revitalisasi Jalan Penyebab Kemacetan

Tangerang Minta Pemprov Banten Revitalisasi Jalan Penyebab Kemacetan  NERACA Tangerang - Wakil Wali Kota Tangerang H Sachrudin mengusulkan agar Pemprov…

Penetrasi Bisnis LNG Skala Kecil Pertamina ke Industri Wisata dan Horeka - Sangat Strategis

Penetrasi Bisnis LNG Skala Kecil Pertamina ke Industri Wisata dan Horeka Sangat Strategis NERACA Jakarta - Penetrasi bisnis gas alam…

Harbolnas 2018, TCL Bersama Lazada Gelar Diskon Besar Besaran

Harbolnas 2018, TCL Bersama Lazada Gelar Diskon Besar Besaran NERACA Jakarta - Hari belanja online nasional (Harbolnas) menjadi momen yang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MASALAH KEPATUHAN WP DIPERTANYAKAN - Kontribusi Pajak Orang Kaya Masih Minim

Jakarta-Pengamat perpajakan menilai, meski nilai harta orang terkaya di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data majalah Forbes…

BSSN: Jelang Pemilu 2019, Serangan Siber Meningkat Pesat

NERACA Jakarta-Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memprediksi ada tiga pola serangan siber yang berpotensi mengganggu jalannya proses Pilpres 2019.…

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…