Ekspansi Kredit Tak Lagi Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Eko B. Supriyanto, Pengamat Perbankan

Presiden Jokowi ketika memanggil para bankir di Istana, Kamis (15/3), punya pesan kuat bahwa bank harus berani mengambil risiko dengan memberikan kredit ke sektor riil. Keinginan Presiden mendorong kredit perbankan perlu diapresiasi. Siapa sih bankir yang ngak mau lempar kredit?

Semua bankir pasti mau mengucurkan kredit, karena fungsi bank menerima dana dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Apa jadinya kalau bank hanya menerima dana pihak ketiga saja tanpa menyalurkan kredit juga akan menjadi malapetaka sendiri.

Pertanyaan penting sekarang? Apakah saat ini kredit perbankan punya daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi?

Menurut catatan Biro Riset InfoBank, sampai tahun 2014, ternyata pertumbuhan kredit tidak signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kredit tumbuh 11,58% dan ekonomi tumbuh 5,01%. Tahun 2015 ekonomi tumbuh 4,88%, kredit juga tumbuh 10,44% demikian seterusnya hingga akhir tahun 2017. Pertumbuhan kredit terus melambat sejak tahun 2012 dan pertumbuhan ekonomi juga hanya kisaran 5,01% – 5,03%.

Jika melihat kenyataan demikian, maka untuk sementara ekspansi kredit disimpulkan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan seperti sebelum tahun 2014.

Lalu dari mana sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 3 tahun terakhir ini? Sejak tahun 2015, pertumbuhan ekonomi banyak didorong oleh ekspansi rekening pemerintah yang mendapatkan sumber dana dari utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Hal lain yang bisa disimak adalah rasio aset BUMN/GDP terus mendaki hingga 53%. Ini artinya ekonomi sebenarnya dikuasai oleh Negara.

Apakah himbauan Presiden untuk mengucurkan kredit sudah tepat? Apakah benar jika kredit tumbuh 10%-14% pertumbuhan ekonomi akan mengikuti?

Biro Riset Infobank memperkirakan pola pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lagi didorong oleh ekspansi kredit, tapi masih akan terus berlangsung didorong oleh konsumsi dari belanja Negara. Pilkada serentak dengan tambahan konsumsi sekitar Rp50 triliun akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jadi, himbauan Presiden untuk ekspansi kredit tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini perlu ditegaskan agar Presiden tidak salah mendiagnosa persoalan ekonomi di dalam Negeri. Dan, bank-bank tidak juga secara membabi buta akan menyalurkan kredit. Soalnya, jalau nekad menyalurkan kredit dengan membabi buta dan kalau jadi NPL siapa yang bertanggung jawab?

Bukan Salah Bankir

Menurut Presiden bank-bank sekarang ini tidak berani memgambil risiko. Dan, menurut presiden, risiko terbesar bank ketika tidak mengambil risiko. Tanpa berdebat soal risiko yang ditekankan oleh Presiden, tapi tulisan ini hanya mengupas, mengapa kredit rendah ketika pertumbuhan baik, investment grade yang membaik, inflasi terjaga dan terpenting suku bunga terendah sepanjang sejarah RI. Presiden berkeinginan kredit tumbuh lebih besar sehingga ekonomi tumbuh 5,4 persen.

Menurut pandangan Biro Riset InfoBank mengucurkan kredit sangatlah mudah. Obral kredit itu mudah yang susah kan agar kredit tidak menjadi NPL.

Sejak tiga tahun terakhir, pertumbuhan kredit tidak punya korelasi penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama tiga tahun tiga tahun terkahir kredit hanya tumbuh single digit dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,01%.

Untuk itu, kredit bank tidak bisa dipaksakan dan bukan salah bankir apalagi tidak berani mengambil risiko karena tidak berani mengucurkan kredit.

Ada gula ada semut. Ada bisnis ada kredit bank. Sudah tentu di dunia ini tidak ada bank yang tidak memberikan kredit, karena bank hidupnya dari memberikan kredit — agar ekonomi tumbuh dan memperoleh keuntungan untuk modal memberikan kredit yang lebih besar.

Ada beberapa pertanyaan mengapa kredit tetap seret meski suku bunga rendah? Ternyata suku bunga rendah juga belum mampu mendorong kredit.

Fakta lain bahwa bank tidak punya keberanian dalam memberikan kredit setidaknya tidak benar. Lihat saja angka undisbursed loan atau kredit yang belum terpakai terus mendaki. Angka kredit yang belum terpakai sejak tahun 2014 hingga 2017 terus mendaki. Tahun 2014 masih berkisar Rp1.137 triliun dan tahun 2017 sudah menjadi Rp1.410 triliun. Ini artinya pengusaha tidak mencairkan kreditnya. Bisa jadi pengusaha lebih baik wait and see dari pada tidak bisa mengembalikan kredit.

Faktor lain yang membuat pening bankir adalah banyaknya kredit macet akibat debitur “sontoloyo” yang tidak mau membayar pinjaman dengan main di PKPU.

Kedua, fakta lain sekarang ini banyak perusahaan yang mencari sumber pembiayaan di pasar modal dengan menerbitkan corporate bond dan right issue yang nilainya Rp415 triliun di tahun lalu.

Keberanian memberikan kredit bukan keberanian konyol yang akan membuahkan kredit macet. Persoalan lambat nya kredit bukan persoalan di dalam perbankan sendiri, karena bank ada prudential regulation. Lambatnya kredit karena masalahnya ada di luar perbankan, hukum tidak membela bankir dan daya beli masyarakat masih berlangsung. Ada kontraksi akibat penarikan pajak tax amnesty.

Kebijakan suku bunga KUR 7 persen, secara langsung membunuh kredit UMKM bank bank BPD, swasta dan BPR. Kebijakan ini justru tidak mendorong terciptanya kredit UMKM.

Sektor perbankan membutuhkan kebijakan stimulus. Apakah regulator sudah membuat kebijakan pendorong agar bank-bank memberikan kredit?

Hadirnya Bank Wakaf di banyak pesentren justru tidak banyak mendorong ekonomi, itu lebih banyak kebijakan politis. Jadi, kredit seret masalah terbesar di luar perbankan. Bankir tak boleh nekad dan sok berani, karena risiko tetap ada di bank dan bankir sendiri, maka tetaplah hati hati. (www.infobanknews.com)

BERITA TERKAIT

Lagi, BEI Suspensi Saham Mahaka Media

Lagi, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA) pada perdagngan saham Rabu (19/9).…

Pertumbuhan vs Stabilitas

Persoalan target pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas mata rupiah selalu menjadi pembahasan banyak pihak. Pasalnya, untuk menjaga stabilitas rupiah, BI…

Operasi Pasar Beras Bulog Tak Diserap Maksimal

      NERACA   Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mewaspadai Politisasi Emak-Emak

Oleh : Rika Prasetya, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia     Beberapa pekan yang lalu, media mengulas fenomena…

Selamat Bertanding Secara Beradab Kedua Kubu Koalisi

  Oleh : Doddy Soemintardjo, Pemerhati Kajian Informasi Strategis   Jika tidak ada aral melintang,  dalam waktu dekat akan dilakukan…

Kendalikan Ekspektasi Liar dari Pelemahan Mata Uang

Oleh: Dr. Fithra Faisal Hastiadi MSE., MA., Dosen FEB-UI  Tekanan terhadap rupiah memang cukup banyak. Kondisi internal perekonomian kita juga…