NERACA

Jakarta - Bank Wakaf Mikro yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo diharapkan mampu melengkapi kebutuhan masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomiannya. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/3), mengatakan pihaknya menginisiasi berdirinya Bank Wakaf Mikro (BWM) di sejumlah pondok pesantren dan di desa-desa. "Saat ini sudah ada 20 BWM di wilayah Jawa. Dalam waktu dekat akan didirikan 20 BWM lainnya di seluruh Indonesia," katanya.

Pihaknya berharap keberadaan Bank Wakaf Mikro bisa melengkapi kebutuhan masyarakat khususnya di pedesaan termasuk dalam hal menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal. "Khususnya di lingkungan pondok pesantren yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 28 ribu di seluruh Indonesia," tuturnya.

Melalui BWM, skema pembiayaan kepada nasabah adalah melalui pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3 persen pertahunnya. Dalam pelaksanaannya, OJK juga menyediakan pelatihan dan pendampingan sesuai dengan mengikuti basis usaha masyarakat sekitar. Dengan skema seperti ini, Wimboh juga optimistis akan terciptanya sinergi antara BWM dengan unsur-unsur usaha yang telah lebih dahulu ada di desa-desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ataupun koperasi.

Ia sendiri melihat BUMDes yang sudah berjalan saat ini juga memiliki skema kerja yang nyaris sama, mulai dari pembiayaan, pembinaan hingga pemasaran produknya. Menanggapi hal itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berencana melakukan sinergi melalui BUMDes yang tersebar di seluruh pelosok desa di Indonesia. Langkah yang tengah dalam kajian ini dilakukan karena memiliki kemiripan dan sama-sama menyasar masyarakat desa.

"Seperti kita ketahui pembiayaan BUMDes menggunakan Dana Desa untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa. Sedangkan mayoritas pesantren yang menjadi tempat Bank Wakaf Mikro juga berada di pedesaan," ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo. Pihaknya berencana melakukan sinergi dengan BWM. Meski rencana ini masih dalam tahap kajian oleh timnya, namun Eko yakin sinergi antara BUMDes dengan BWM sangat mungkin diwujudkan.

Apalagi saat ini BUMDes sudah banyak menjalin kerja sama dengan pesantren yang tersebar di berbagai desa. "Kita sudah membentuk banyak kluster ekonomi dengan sejumlah pesantren, seperti program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Dalam model seperti ini dunia usaha dapat kesempatan karena ada nilai ekonominya. Masyarakatnya pun juga diuntungkan karena ada jaminan pascapanennya dan bank juga akan lebih berani memberikan kredit karena risikonya lebih kecil dalam ekosistem yang terintegrasi di model prukades ini," ujarnya.

Menteri Eko melanjutkan, dalam mewujudkan sinergi dengan BWM tersebut dirinya sudah bertemu dengan pihak OJK. Dari hasil pembicaraan dengan OJK, kata Eko, memang ada sedikit ganjalan yang perlu dicarikan solusi, yakni persyaratan modal yang cukup besar bagi ukuran BUMDes. "Persyaratan modal sekitar Rp5 miliar mungkin kecil bagi sebuah bank, tetapi hal ini sangat berat bagi BUMDes yang pendanaannya dari Dana Desa," ujar Eko.

Tahun ini rata-rata perdesa mendapat jatah Dana Desa sebesar Rp800 juta sampai Rp900 juta dari total Rp60 triliun Dana Desa se-Indonesia. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada 2016 sebesar Rp47 triliun, meningkat dari 2015 sebesar Rp20,76 triliun. Pihaknya berupaya mencarikan solusi atau format sinergi yang tepat antara BUMDes dengan BWM.