NERACA

Jakarta – Direktur Institut Agroekologi Indonesia (Inagri) Syahroni mengatakan model pengembangan areal perkebunan sawit melalui skema plasma dan mandiri diusulkan untuk diubah dan diganti dengan model pengelolaan yang lebih tepat agar petani tidak terkena jebakan yang merugikan.

Syahroni mengusulkan perubahan skema manajemen perkebunan sawit melalui koperasi yang kuat untuk menghadapi pasar bebas dan tekanan investasi. "Model 'cooperative farming' (koperasi tani) adalah pilihan yang paling tepat," kata Syahroni di Jakarta, Rabu (14/2).

Ia mencontohkan, saat ini banyak kebun sawit terutama di Sumatera telah melewati masa produktif sehingga harus diremajakan dengan penanaman kembali (replanting). "Tapi replanting jangan dimaknai sebatas penanaman, ini harus diikuti peningkatan kapasitas petani untuk melakukan budidaya ramah lingkungan," kata Syahroni. Ia menambahkan, replanting juga harus diikuti perubahan skema manajemen yang lebih baik. "Ini dapat terwujud bila ada pengorganisasian dan penguatan kelompok petani," kata Syahroni.

Kelompok tani itulah yang kemudian menjadi cikal bakal koperasi. Pada akhirnya koperasi pun harus mampu membuat Pabrik Kelapa Sawit mandiri sehingga terbebas dari intervensi rente distribusi Tandan Buah Segar (TBS).

Sementara persoalan yang juga harus diselesaikan adalah kedudukan kepemilikan atas lahan kaplingan sawit. Pihaknya berharap pemerintah memberikan perhatian lebih untuk persoalan tersebut sehingga petani sawit tidak terus-menerus berada di pihak yang paling dirugikan. "Sebab fakta di lapangan banyak terjadi jual beli kapling dan pergantian pemilik lahan dibawah tangan karena lahan dianggap sebagai objek komoditas," katanya seperti disalin dari Antara.

Pada kesempatan terpisah, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan, ekspor minyak sawit Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pada Januari 2018 meningkat 68 persen dibandingkan Desember 2017.

Sekjen Gapki Togar Sitanggang mengatakan pada Desember 2017 permintaan sawit Indonesia oleh AS sebanyak 115,29 ribu ton meningkat menjadi 193.47 ribu ton di Januari 2018. "Tuduhan dumping biodiesel terhadap Indonesia sepertinya tidak mempengaruhi permintaan minyak sawit Negeri Paman Sam ini," katanya.

Kenaikan permintaan minyak sawit dari Indonesia juga dicatatkan oleh Bangladesh sebesar 244 persen dan Pakistan ikut membukukan kenaikan sebesar 3 persen. Sedangkan permintaan dari India, lanjutnya, naik sangat tipis yaitu hanya satu persen atau dari 593,25 ribu ton di Desember 2017 naik menjadi 598,35 ribu ton di Januari 2017.

Sepanjang Januari Negeri Tirai Bambu, China membukukan pelemahan permintaan yang cukup signifikan yaitu sebesar 15 persen atau dari 362,50 ribu ton di Desember 2018 melorot menjadi 307,49 ribu ton di Januari 2018.

Menurut Togar, turunnya permintaan minyak sawit oleh China disebabkan persediaan minyak kedelai yang melimpah. "Pembelian kedelai melimpah karena besarnya konsumsi soymeal untuk peternakan di China," katanya.

Penurunan permintaan minyak sawit Indonesia juga diikuti oleh Uni Eropa sebesar delapan persen atau dari 437,94 ribu ton di Desember 2017 menjadi 404,22 ribu ton di Januari 2018. Hal yang sama diikuti oleh negara-negara Timur Tengah yang membukukan penurunan 31% dan Afrika 10 persen.

Secara keseluruhan, ujar Togar Sitanggang, pada Januari 2018, ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya tidak termasuk biodiesel dan oleochemical) membukukan kenaikan sebesar empat persen dibandingkan dengan Desember 2017 atau dari 2,63 juta ton naik menjadi 2,74 juta ton.

Sementara itu, tambahnya, serapan biodiesel di dalam negeri pada Januari tahun ini mencatatkan kenaikan 14 persen atau dari 191 ribu ton di Desember 2017 naik menjadi 218 ribu ton. Sedangkan produksi minyak sawit Indonesia pada Januari 2017 turun 10 persen dari 3,8 juta ton pada Desember lalu menjadi 3,4 juta ton. "Penurunan produksi ini merupakan kejadian biasa karena memang Musim Panen Raya telah berakhir," katanya.