NERACA

Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bila hanya sekadar menjalankan program ekstensifikasi lahan seperti mencetak sawah baru dinilai tidak menjamin akan terwujudnya ketahanan pangan di Tanah Air.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menyatakan bahwa program cetak sawah tidak menjamin Indonesia akan mencapai ketahanan pangan.

"Hal ini dikarenakan Indonesia masih kekurangan pasokan komoditas pangan. Menggunakan cara ekstensifikasi lahan tidak akan mempu mencukupi kebutuhan pasar domestik dikarenakan jumlah penduduk yang semakin bertambah," papar Hizkia, disalin dari Antara.

Ia berpendapat program cetak sawah ini adalah pengulangan dari program serupa yang pernah dilakukan pemerintah pada 1996 yang lalu. Proyek yang dinamai Mega Proyek Beras tersebut, lanjutnya, menjadikan satu juta hektar hutan rawa gambut menjadi sawah padi. Pemerintah juga membangun ribuan kilometer saluran air untuk mengairinya.

"Hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan. Proyek ini mengurangi cakupan hutan di area tersebut dari 64,8 persen pada 1991 menjadi 45,7 persen pada 2000. Program ini juga membunuh ribuan orang utan karena mereka kehilangan habitatnya," kata Hizkia.

Ia menambahkan selain produktivitasnya yang rendah, proyek semacam ini juga merusak lingkungan dan ekosistem, contohnya karena membabat hutan, maka serangga yang tadinya menjadi mangsa predator, kini menyerang padi. Proyek ini akhirnya dihentikan setelah terjadi beberapa kali kebakaran hutan antara 1997 hingga 2000.

Hizkia menjelaska, Mega Proyek Beras adalah proyek yang memakan biaya besar dan merusak lingkungan. Melihat dampak yang sudah ditimbulkan program seperti ini, lanjutnya, pemerintah seharusnya tidak mengulang keselahan dengan menciptakan program serupa. Selain memakan biaya besar untuk lahan, irigasi dan air, program ini juga merusak lingkungan dan tidak bisa berjalan dalam jangka panjang.

Menurut dia, kalau pemerintah ingin mencapai ketahanan pangan, lanjutnya, maka pemerintah harus memaksimalkan kerangka perdagangan bebas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan juga menghilangkan hambatan non tarif yang selama ini menghambat ketersediaan pangan dan membuat harga pangan menjadi fluktuatif.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama-sama dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir menegaskan pentingnya pengembangan inovasi sektor pertanian nasional.

Saat mengunjungi Badan Penelitian dan Pengembanggan Pertanian Mekanisasi Pertanian di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (1/3), Mentan menegaskan, kalau ingin pertanian maju harus dengan mekanisasi, harus dengan teknologi.

Menurut Amran, sejumlah inovasi dalam alat mesin pertanian terbukti dapat mempercepat produksi dan meningkatkan produktivitas hingga sebanyak 40-50 persen. Untuk itu, ujar dia, paradigma pengembangan sektor pertanian harus diubah dari metode tradisional menjadi mekanisme yang lebih moderen dengan pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, luas areal pencetakan sawah baru dalam kurun waktu 2014-2017, naik hingga sekitar 500 persen. "Tahun 2014 hanya 24 ribu hektare sawah yang dicetak, sekarang sawah yang dicetak naik sekitar 500 persen sampai 138 ribu hektare," kata Amran di sela pelepasan ekspor jagung Sulsel ke Filipina, di Makassar, disalin dari Antara, di Jakarta.

Terkait opini Wapres Jusuf Kalla terhadap pelibatan TNI dalam program ini, ia mengatakan pihaknya tidak hanya melibatkan TNI, tetapi juga berbagai pemangku kepentingan lain. "Semuanya kita libatkan, termasuk akademisi, mahasiswa sekitar 8700 orang, swasta dan dosen," ucapnya.

Ia juga menilai ungkapan wapres tersebut sebagai nasihat, bagaimana menerapkan teknologi di pertanian. Sementara terkait data pertanian, ia mengatakan telah menyerahkan sepenuhnya ke Badan Pusat Statistik (BPS). "Yang sering diperdebatkan itu kan data hama, banjir, kekeringan, kita satu pintu sekarang, data ada di BPS," kata Amran. Menteri Amran hadir di Makassar untuk melepas secara resmi ekspor jagung dari Sulsel sebesar 6,7 ribu ton dari total volume ekspor sebesar 60 ribu ton ke Filipina.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong peningkatan produktivitas pangan dalam negeri melalui pengembangan teknologi untuk mewujudkan ketahanan pangan. "Jadi intinya adalah bagaimana keamanan pangan kita terjaga, bagaimana meningkatkan produktivitas dengan teknologi dan sistem. Dengan kemudian menjaga lingkungan, karena tanpa menjaga lingkungan maka semuanya tidak bisa diatasi karena tanaman apa saja butuh air," kata Wapres Kalla.