Kini Tidak Perlu Lapor SPT Masa Nihil

Oleh:Zidni Amaliah Mardlo,Staf Direktorat Jenderal Pajak *)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 23 Januari 2018 dan diundangkan di Jakarta pada 26 Januari 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib Pajak mendapatkan keringanan dalam pelaporan SPT Masa Nihil. PMK Nomor 9/PMK.03/2018 merupakan kabar gembira bagi wajib pajak yang melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1107 PUT Nihil.

Pasalnya, mulai tanggal 26 Januari 2018 wajib pajak yang tidak melakukan pemotongan PPh 21/26, tidak menyetorkan angsuran PPh 25, dan tidak melakukan pemungutan PPN 1107 PUT tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil untuk masa Januari sampai dengan November, SPT Masa PPh Pasal 25 Nihil, SPT Masa PPN 1107 PUT Nihil. SPT Masa tersebut tidak wajib dilaporkan dengan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. SPT Masa PPh Pasal 21/26 tidak perlu dilaporkan dalam hal jumlah PPh Pasal 21/26 yang dipotong pada masa pajak yang bersangkutan nihil, disebabkan :

a. Tidak terdapat karyawan tetap maupun bukan pegawai;

b. Terdapat karyawan tapi tidak terdapat pembayaran gaji; dan/atau

c. Penghasilan seluruh karyawan dibawah PTKP.

Sementara, untuk SPT Masa PPh Pasal 21/26 nihil karena adanya surat keterangan domisili (SKD); dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 nihil namun terdapat pemotongan PPh pasal 21/26 final tetap wajib lapor.

Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa pph pasal 21/26 Nihil masa Januari sampai dengan November, sedangkan untuk masa Desember, wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa 21/26, meskipun nihil.

2. Prakondisi untuk SPT Masa PPh Pasal 25 (SSP) adalah apabila perhitungan angsuran PPh Pasal 25 dinyatakan Nihil pada SPT Tahunan PPh sebelumnya, Laporan berkala, Laporan keuangan triwulan, dan/atau Perhitungan wajib pajak tertentu.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan Negara (NTPN) dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.

3. SPT Masa PPN 1107 PUT Nihil tidak perlu dilaporkan dengan prakondisi tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN/PPnBM, termasuk pengertian tidak wajib dipungut, antara lain

a. Penyerahan yang tidak terutang PPN/PPnBM;

b. Penyerahan yang dibebaskan PPN/PPnBM; dan/atau

c. Penyerahan yang tidak dipungut PPN/PPnBM.

Hal ini berlaku bagi Bendahara Pemerintah, BUMN, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Dengan dikeluarkannya PMK Nomor 9/PMK.03/2018 ini, diharapkan administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih sederhana, efektif, dan efisien. (www.pajak.go.id)*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

BERITA TERKAIT

Mencari Solusi untuk Masa Depan Bank Muamalat

Oleh: Satyagraha Beberapa waktu lalu, Bank Muamalat, yang saat ini merupakan bank syariah tertua di Indonesia, diterpa oleh isu kekurangan…

OJK :MI Diyakini Tidak Ubah Strategi

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara (Sulutgomalut), Elyanus Pongsoda memperkirakan, manager investasi (MI) tidak akan melakukan…

Peta Lahan Pertanian Indonesia Kini Tersedia Secara Daring - Sektor Produksi

NERACA Jakarta – Peta informasi lahan pertanian dalam bentuk peta skala 1:50.000 kini telah tersedia dalam jaringan (daring/online) untuk seluruh…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Transformasi Digital Manajemen Keuangan Negara di Era Disrupsi

Oleh: Windraty Ariane Siallagan, Kasubdit Litbang & KK, Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPB Kemenkeu *) Disrupsi teknologi (technology disruption) yang terjadi di berbagai aspek kehidupan…

Carut Karut Permasalahan Pilkada, Tanpa Solusi

Oleh : Airlangga, CEO Strategic Assessment Tahapan penyelenggaraan Pilkada 2018 masih menghadapi kendala, sebagai ekses internal seperti masa bakti Komisioner…

Peran Pemerintah Dorong Kebangkitan UMKM

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti LSISI   Dari tahun ke tahun, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada…