KPK Akan Gelar Pembekalan Pilkada Berintegritas

KPK Akan Gelar Pembekalan Pilkada Berintegritas

NERACA

Kupang - Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK) akan menggelar program pembekalan 'Pilkada Berintegritas' di Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyambut pilkada serentak 2018 di daerah setempat.

"Pembekalan 'Pilkada Berintegritas' ini akan digelar pada 3 Mei 2018 diperuntukkan kepada 86 calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada di NTT," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK RI David Sepriwasa di Kupang, Selasa (13/3).

Ia mengatakan, program pembekalan itu diberikan kepada para calon kepala daerah baik yang berturung untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati agar dapat mengelola pemerintahan secara baik dan efektif ketika terpilih. Selain itu, lanjut dia, agar kepala daerah terpilih juga tidak enggan dalam menjalankan roda pemerintahannya, terutama terkait pengelolaan proyek-proyek pembangunan di daerah."Ini penting agar para kepala daerah terhindar dari kasus-kasus korupsi seperti yang marak terjadi di tanah air," kata dia.

Untuk itu, lanjut dia, pembekalan tersebut akan menghadirkan pembicara dari berbagai instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, KPK, Polda maupun Kejaksaan Tinggi NTT. Ia menjelaskan, pelksanaan pembekalan 'Pilkada Berintegritas' yang digelar sehari itu akan dilanjutkan dengan deklarasi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) para calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada 2018.

"Deklarasi ini sebagai komitmen transparansi setiap kepala daerah terhadap harta kekayaan yang dimilikinya sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik atau masyarakatnya," kata dia.

David mengatakan, KPK telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan sudah mengeluarkan surat edaran ke KPU di daerah untuk ditindaklanjuti dengan mendorong para pasangan calon untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

"Mengingat pentingnya kegiatan ini, kami juga sudah bersurat ke dewan pimpinan partai partai politik yang mengusung para pasangan calon kepala daerah terkait hal tersebut untuk hadir mengikuti pembekalan," ujar dia.

Pilkada serentak di NTT akan digelar pada 27 Juni 2018 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan menggantikan masa kepemimpinan Gubernur Frans Lebu Raya bersama wakilnya Alexander Benny Litelnoni yang akan berkhir pada Juli 2018.

Selain itu, bersamaan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati di 10 kabupaten di antaranya, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sikka, Alor, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Rote Ndao. Ant

BERITA TERKAIT

Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN

Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN NERACA Jakarta - Tiga pegawai KPK mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara…

Jaksa KPK Tidak Memahami Proses Pemberian SKL

Jaksa KPK Tidak Memahami Proses Pemberian SKL NERACA Jakarta - Tim penasehat hukum terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional…

Jaksa KPK Tidak Memahami Proses Pemberian SKL

NERACA Jakarta- Tim penasehat hukum terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Sjafruddin Arsyad Temenggung (SAT) menilai Jaksa Penuntut…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Vonis Hakim atas SAT Tolok Ukur Kepastian Hukum

Vonis Hakim atas SAT Tolok Ukur Kepastian Hukum NERACA Jakarta - Vonis hakim Pengadilan Negeri Tipikor terhadap mantan Ketua Badan…

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT NERACA Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang mengadili mantan Ketua BPPN…

Kejagung Kaji Unsur Korupsi ASN Koruptor Terima Gaji

Kejagung Kaji Unsur Korupsi ASN Koruptor Terima Gaji NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengkaji adanya unsur korupsi terkait…