KPK Akan Gelar Pembekalan Pilkada Berintegritas

KPK Akan Gelar Pembekalan Pilkada Berintegritas

NERACA

Kupang - Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK) akan menggelar program pembekalan 'Pilkada Berintegritas' di Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyambut pilkada serentak 2018 di daerah setempat.

"Pembekalan 'Pilkada Berintegritas' ini akan digelar pada 3 Mei 2018 diperuntukkan kepada 86 calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada di NTT," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK RI David Sepriwasa di Kupang, Selasa (13/3).

Ia mengatakan, program pembekalan itu diberikan kepada para calon kepala daerah baik yang berturung untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati agar dapat mengelola pemerintahan secara baik dan efektif ketika terpilih. Selain itu, lanjut dia, agar kepala daerah terpilih juga tidak enggan dalam menjalankan roda pemerintahannya, terutama terkait pengelolaan proyek-proyek pembangunan di daerah."Ini penting agar para kepala daerah terhindar dari kasus-kasus korupsi seperti yang marak terjadi di tanah air," kata dia.

Untuk itu, lanjut dia, pembekalan tersebut akan menghadirkan pembicara dari berbagai instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, KPK, Polda maupun Kejaksaan Tinggi NTT. Ia menjelaskan, pelksanaan pembekalan 'Pilkada Berintegritas' yang digelar sehari itu akan dilanjutkan dengan deklarasi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) para calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada 2018.

"Deklarasi ini sebagai komitmen transparansi setiap kepala daerah terhadap harta kekayaan yang dimilikinya sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik atau masyarakatnya," kata dia.

David mengatakan, KPK telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan sudah mengeluarkan surat edaran ke KPU di daerah untuk ditindaklanjuti dengan mendorong para pasangan calon untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

"Mengingat pentingnya kegiatan ini, kami juga sudah bersurat ke dewan pimpinan partai partai politik yang mengusung para pasangan calon kepala daerah terkait hal tersebut untuk hadir mengikuti pembekalan," ujar dia.

Pilkada serentak di NTT akan digelar pada 27 Juni 2018 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan menggantikan masa kepemimpinan Gubernur Frans Lebu Raya bersama wakilnya Alexander Benny Litelnoni yang akan berkhir pada Juli 2018.

Selain itu, bersamaan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati di 10 kabupaten di antaranya, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sikka, Alor, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Rote Ndao. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Apresiasi Gerakan Perempuan Antikorupsi Kemenag

KPK Apresiasi Gerakan Perempuan Antikorupsi Kemenag NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)…

DJP TERIMA DATA DARI SWISS PADA SEPTEMBER 2019 - KPK: Pasar Modal Rentan Kegiatan TPPU

Jakarta-Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, pasar modal merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).…

PNM Jambi Gelar Pelatihan Klasterisasi Petani Sawit

PNM Jambi Gelar Pelatihan Klasterisasi Petani Sawit NERACA Jambi - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang Jambi gelar pelatihan dan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara NERACA Bogor - Sekretaris Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Letjen TNI…

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal NERACA Jakarta - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 Deddy Mizwar menyatakan proyek…

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem NERACA Jakarta - Ahli hukum perbankan dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Yunus…