PERBANKAN TEKAN BIAYA DANA - Bappenas: Ekspor Jasa Kurangi Risiko Kurs Rp

Jakarta-Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, salah satu cara untuk mengurangi risiko nilai tukar rupiah adalah dengan penguatan ekspor jasa sebagai sumber devisa. Sementara kalangan perbankan sekarang berupaya menekan biaya dana (cost of fund) untuk mempertahankan suku bunga rendah.

NERACA

Bambang mencontohkan kegiatan pariwisata, termasuk kategori ekspor jasa yang bisa menghasilkan devisa dan memperkuat rupiah secara permanen. “Jadi jangan hanya berhenti pada ekspor barang, ekspor jasa juga tidak kalah penting karena ekspor jasa mempunyai multiplier effect yang luar biasa," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/3).

Menurut dia, tidak hanya sisi transaksi berjalan (current account), penguatan rupiah secara lebih fundamental juga bisa dilakukan dari sisi transaksi modal (capital account). Ada yang bersifat hot money, portofolio, dan Foreign Direct Investment (FDI).

Selain itu, dalam jangka pendek yang harus diperhatikan adalah portofolio, karena langsung berdampak terhadap Surat Utang Negara (SUN), pasar modal dan ujungnya terhadap rupiah. Berikutnya dari komponen pertumbuhan seperti konsumsi. Sejauh ini, konsumsi masih merupakan pendorong perekonomian yang dominan sebesar 54,3% terhadap PDB 2017.

Porsinya yang signifikan pada produk domestik bruto (PDB) membuat perlambatan konsumsi memiliki dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, menurut Bambang, perlu terus diwaspadai mengingat pertumbuhan konsumsi masih di bawah 5%. Dalam standar global, capaian pertumbuhan konsumsi di bawah 5 persen sebenarnya masih bagus. "Jadi kalau ada yang bilang ada pelemahan daya beli, ya tidak cocok karena konsumsinya tumbuh meski tumbuhnya tidak di atas 5%," tutur dia.

Selain itu, yang juga perlu ditingkatkan adalah kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi yang sampai tahun 2013 hanya mencapai 3% atau lebih. Padahal pada 2011, saat perekonomian tumbuh tinggi hingga 6,5%, kontribusi konsumsi tercatat di atas 3,5%. Tapi setelah tahun 2013, kontribusi pertumbuhan dari konsumsi berada di bawah 3%.

Menurut data Bank Indonesia, nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS hingga Maret masih melanjutkan tren pelemahan. Tercatat hingga 14 Maret, rupiah melemah 0,27%. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Doddy Zulverdi mengatakan, masih berlanjutnya tren pelemahan ini masih karena sentimen rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) pada akhir bulan ini.

"Rupiah memang masih sedikit melemah, namun dibandingkan negara high yield country, pelemahan rupiah ini masih cukup minim dan lebih terjaga," ujar Doddy di Gedung BI, kemarin.

Dia mengatakan, hanya Afrika Selatan yang pelamahan mata uangnya lebih rendah dari Indonesia yaitu hanya 0,17%. Sementara negara lainnya seperti Turki mata uangnya telah melemah 0,32%, Brazil 0,28% dan Rusia 0,49%.

Doddy meyakini, peluang rupiah untuk kembali menguat masih cukup besar. Hanya saja proses itu akan terjadi pasca FOMC meeting yang akan diselenggarakan pada 21 Maret 2018.

Keyakinan Doddy tersebut mengacu pada berbagai indikator ekonomi dalam negeri Indonesia yang menunjukkan data cukup positif. Seperti di antaranya inflasi yang tetap terjaga, pertumbuhan ekonomi lebih baik dan juga cadangan devisa sangat mencukupi.

"Jadi sebenarnya kalau melihat dari sisi domestik masih banyak peluang rupiah untuk kembali menguat di level fundamentalnya. Apalagi setelah FOMC meeting terlaksana nanti pasar akan lebih stabil," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Zulverdi menuturkan, saat ini banyak perusahaan swasta yang sudah menjalankan ketentuan BI, tentang kewajiban bagi perusahaan yang memiliki utang luar negeri melakukan lindung nilai (hedging) minimal 25%. "Hasil pantauan kami sudah lebih dari 90% perusahaan sudah comply dengan ketentuan tersebut, sehingga pelemahan rupiah ini tidak terlalu berisiko," ujarnya.

Ketentuan BI ini sebenarnya sudah dikeluarkan pada pertengahan 2017. Hasilnya langsung dimanfaatkan perusahaan. Dalam ketentuan tersebut, BI mengimbau bagi perusahaan yang belum melakukan hedging harus segera menjalankannya.

Sebelumnya Senior Director Corporate Ratings S&P, Xavier Jean mengatakan, rupiah perlu diawasi jika mencapai level ini. Dia menambahkan, depresiasi bisa berlangsung cepat. Dia mencontohkan pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 2015.

Saat itu, rupiah melemah dari Rp 12.000 ke Rp 15.000 hanya dalam hitungan beberapa bulan. "Kami melihat, level ini akan menimbulkan tekanan finansial bagi banyak perusahaan," ujarnya di Jakarta,  Selasa (13/3).

Jean menambahkan, level Rp 15.000 per dollar AS menjadi level psikologis bagi korporasi. Karena korporasi tidak bisa melanjutkan operasional dengan nilai tukar tinggi. Mereka pun akhirnya perlu proaktif dan merestrukturisasi utang dengan kreditur.

Tapi, S&P belum melihat level tersebut saat ini. "Masalah lebih besar terkait depresiasi adalah kecepatannya. "Kepercayaan investor akan terpengaruh jika depresiasi terjadi terlalu cepat," ujarnya.

Akan ada perbedaan antara pelemahan ke Rp 15.000 per dollar dalam hitungan bulan atau hitungan tahun. "Jadi, level Rp 15.000 adalah level yang perlu diwaspadai, dan laju pelemahan ke Rp 15.000 itulah turbulensi sebenarnya," imbuh Jean.

Tekan Biaya Dana

Kalangan perbankan kini tengah berlomba untuk menekan biaya dana (cost of fund), ini sebagai langkah ini dilakukan guna mencapai suku bunga kredit rendah. Seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA), hingga akhir Desember 2017 biaya dana BCA mampu ditekan cukup rendah, yaitu berada di level 2,02%. Jumlah ini sudah turun dibandingkan awal 2017 yang sebesar 2,05%.

Meski begitu dibandingkan dengan akhir 2016, biaya dana BCA sedikit mengalami kenaikan dari 1,97%. Menanggapi hal tersebut, Direktur BCA Santoso Liem mengungkapkan bila dibandingkan dengan bank lain, biaya dana perseroan terbilang paling rendah.

Meski begitu dibandingkan dengan akhir 2016, biaya dana BCA sedikit mengalami kenaikan dari 1,97%. Menanggapi hal tersebut, Direktur BCA Santoso Liem mengungkapkan bila dibandingkan dengan bank lain, biaya dana perseroan terbilang paling rendah.

Menurut dia, hal ini dikarenakan tingkat kepuasan nasabah BCA cukup tinggi. "Untuk menjaga kemudahan ini, memang bank harus menjaga kenyamanan dan keamanan sistem pembayaran. Dan untuk itu butuh biaya yang besar," ujar Santoso seperti dikutip kontan.co.id, pekan ini.

Benar saja, kalau dilihat data akhir tahun lalu, total dana pihak ketiga (DPK) BCA sudah mencapai Rp 581,1 triiliun jumlah ini naik Rp 51 triliun atau 9,6% secara tahunan (yoy). Secara rasio terhadap DPK pun, dana murah BCA yaitu tabungan dan giro sangat tinggi yakni 76,3% atau Rp 445,66 triliun.

Adapun, tahun ini bank swasta paling besar di Indonesia ini menyebut hanya akan menjaga pertumbuhan CASA di level 7% sampai 9%. Artinya, merujuk pencapaian akhir tahun lalu, tahun ini BCA mengincar CASA di kisaran Rp 476,85 triliun hingga Rp 485,76 triliun.

Sementara untuk biaya dana sendiri, Santoso menyebut BCA akan berusaha menjaga CASA stabil di level 2%. "Kami berharap dijaga stabil (2%), dan tidak ada gejolak di pasar dan suku bunga," ujarnya.

Sebelumnya Gubernur BI Agus DW Martowardojo memperkirakan The Fed akan menaikkan bunga acuannya sebanyak tiga kali pada 2018. Yang pertama, suku bunga akan dinaikkan dalam The Federal Open Market Committee (FOMC) meeting yang akan diselenggarakan Maret 2018.

"Jadi secara umum market di dunia akan ada volatilitas. Kami lihat akan ada tekanan besar sampai dengan FOMC nanti naikkan bunga (Maret). Tapi nanti (kedua) Juni akan naik lagi, sehingga Mei akan ada volatilitas lagi, begitu juga mendekati Desember (ketiga)," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Agus mengakui, rupiah sempat melesat menguat pada Januari ini, namun mendekati akhir bulan tren tersebut mulai mereda dan berbalik melemah. Untuk itu, pelemahan ini diperkirakan BI hanya bersifat sementara. Namun demikian, Agus memastikan BI akan selalu ada di pasar jika pergerakan rupiah sudah keluar dari koridor fundamentalnya. Sampai sekarang, pelemahan rupiah tersebut dianggap masih aman. bari/mohar/fba

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…